Muhammadiyah Kritisi RKUHP, Negara Sering Langgar HAM

Maneger Nasution. foto: Metro Merauke


MUSTANIR.COM, Jakarta – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menolak dimasukannya delik tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Maneger Nasution menilai Pemerintah dan DPR seharusnya tidak lagi memasukkan pelanggaran HAM berat ke dalam RKUHP. Sebab secara organik negara telah memiliki Undang-undang (UU) Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM.

Terlebih, pelanggaran HAM berat akan menjadi tindak pidana umum jika masuk dalam RKUHP. Sehingga, kasus pelanggaran HAM berat menjadi memiliki batas waktu kadaluwarsa. Padahal, UU Pengadilan HAM menegaskan bahwa penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat tidak memiliki batas waktu.

Selain itu, Maneger juga menyoroti kemungkinan terjadinya tumpang tindih penanganan kasus pelanggaran HAM.

Pada UU Pengadilan HAM, kewenangan penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat berada di tangan Komnas HAM. Sementara pada RKUHP, kewenangan itu ‘pindah’ ke kepolisian dan kejaksaan. Padahal, kata dia, pelaku pelanggaran HAM sering sekali dilakukan oleh negara.

“Padahal, kalau kita melihat data pengaduan ke Komnas HAM, hampir semua pelaku, oknum, dan aktor pelanggar HAM itu masih negara. Lalu, kemudian kita kasih kepada mereka utk menyelidiki diri sendiri. Mengadili diri sendiri,” kata Maneger saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (7/6).

Dengan demikian, pelaku kasus pelanggaran HAM berat pun akan sulit untuk diadili dan diganjar hukuman.

Oleh karena itu, Maneger berharap Pemerintah dan DPR mencabut pelanggaran HAM berat dari RKUHP.

Adapun rumusan RKUHP masih mendapat penolakan dari berbagai lembaga negara seperti Komnas HAM, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait penempatan tindak pidana khusus di dalam RKUHP.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP memandang bahwa pembahasan RKUHP tidak perlu dikebut, sebelum disahkan pada Agustus 2018 mendatang.

Aliansi menganalisis setidaknya ada empat tindak pidana khusus yang akan terganggu dan mandul penerapannya, jika tindak-tindak pidana khusus tersebut dimasukkan ke dalam RKUHP.

Keempat jenis tindak pidana khusus tersebut adalah, narkotika dan psikotropika, lingkungan hidup, korupsi, dan pelanggaran HAM berat.
(cnnindonesia.com/8/6/18)

Categories