Muslim Gaza Butuh Pasukan Perang Kaum Muslim, Bukan Pasukan Perdamaian PBB

MUSTANIR.net – Menhan Prabowo Subianto menyatakan akan mengirim pasukan perdamaian ke Jalur Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan Prabowo dalam forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura, Sabtu (1-6-2024).

“Kami siap ketika dibutuhkan dan diminta PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaian dalam jumlah signifikan guna menjaga dan mengawasi gencatan senjata,” katanya.

Namun, Direktur Forum Islamic World Studies (FIWS) Farid Wadjdi menyatakan, yang dibutuhkan muslim Gaza bukan pasukan perdamaian PBB.

“Yang dibutuhkan muslim Gaza adalah pasukan perang dari kalangan kaum muslim,” ujarnya dalam acara Menjadi Politisi Islam: ‘Bebaskan Palestina! Pasukan Perdamaian atau Perang?’ di kanal youtube.com/peradabanislamid (10-6-2024).

Hukum Syarak

Hal ini, jelas Farid, karena terkait dengan hukum syarak. “Syariat Islam telah memerintahkan kepada kita kalau ada satu negeri Islam yang diserang, maka yang dilakukan oleh umat Islam itu adalah jihad fi sabilillah atau perang mengusir musuh yang telah membunuhi kaum muslim,” jelasnya mengutip QS al-Baqarah: 190,

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

Selain itu, terangnya, terkait pula dengan hukum jihad fi sabilillah yang diperintahkan Allah subḥānahu wa taʿālā. “Kalau suatu negeri Islam itu diserang atau diduduki, pada awalnya hukum jihad fi sabilillah adalah fardu ain bagi penduduk setempat yang diserang, sedangkan menjadi fardu kifayah bagi penduduk lain di sekitarnya. Namun, kalau penduduk yang diserang atau dijajah itu tidak mampu dengan kekuatan mereka sendiri, maka terhadap penduduk yang ada di sekitarnya hukumnya fardu ain,” urainya.

Jadi, sambungnya, karena rakyat Palestina tidak cukup untuk melawan Zionis penjajah Yahudi—apalagi entitas ini didukung penuh AS dan negara-negara Barat—, maka hukumnya wajib bagi kaum muslim yang ada di sekitar, terutama negara-negara Arab, seperti Suriah, Arab Saudi, Yaman, Turki, dan sebagainya untuk membantu saudara-saudaranya di Palestina yang sedang dizalimi.

Kemudian, tuturnya, dalam Islam juga ada perintah bahwa ketika kaum muslim diserang, maka kaum muslim membalasnya dengan kekuatan yang seimbang.

“Jadi, yang memiliki kekuatan seimbang untuk berhadapan dengan entitas penjajah [Zionis] Yahudi adalah kekuatan militer negara. Kewajiban ini sangat harus dipenuhi para tentara kaum muslim, terutama oleh para panglima perangnya,” ucapnya.

Namun, ungkapnya, ini membutuhkan kekuatan negara yang menyatukan kaum muslim di seluruh dunia. “Apalagi dalam kondisi umat Islam yang dipecah-pecah sekarang ini, umat Islam tidak memiliki kekuatan yang seimbang untuk melawan entitas penjajah [Zionis] Yahudi yang didukung Barat,” cetusnya.

Oleh karenanya, ia menegaskan, persatuan kaum muslim dan negeri-negeri Islam itu menjadi penting, apalagi terkait dengan hukum wajibnya kaum muslim untuk bersatu di bawah naungan khilafah Islam ala minhaj nubuwwah.

“Dengan inilah, kekuatan seimbang bisa terwujud untuk melawan entitas penjajah [Zionis] Yahudi yang di belakangnya didukung penuh AS, bahkan oleh tatanan politik internasional yang diciptakan AS, seperti PBB,” ulasnya.

Tidak Efektif

Lebih lanjut Farid menilai, keberadaan pasukan perdamaian PBB tidak efektif.

• “Pertama, dari segi legalitas. Pasukan perdamaian PBB hanya memiliki legalitas untuk dikirim ke daerah konflik kalau ada persetujuan PBB. Masalahnya, PBB adalah institusi politik internasional yang memang dibuat untuk kepentingan negara-negara pemenang Perang Dunia ke Dua,” paparnya.

Ia menerangkan, hal ini lebih ditunjukkan lagi dengan adanya hak veto bagi lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

“Apa pun keputusan Majelis Umum PBB—yang sesungguhnya mewakili PBB secara mayoritas—kalau tidak disetujui oleh salah satu dari lima negara yang memiliki hak veto, maka tidak bisa dilakukan, tidak memiliki legitimasi. Nah, di situ persoalannya pengiriman pasukan perdamaian ini. Kalau tidak sejalan dengan kepentingan AS, maka AS akan memvetonya,” ujarnya.

• Ke dua, sebutnya, dari segi kemampuan menghentikan perang. “Pasukan perdamaian PBB ini bukan pasukan untuk menghentikan perang, tetapi untuk menjaga perdamaian. Itu suatu hal yang berbeda. Persenjataannya pun sebatas untuk mempertahankan diri, bukan untuk memenangkan pertempuran,” ungkapnya.

Sementara itu, urainya, yang terjadi sekarang dan yang harus dilakukan sekarang adalah menghentikan kebiadaban perang oleh entitas Zionis Yahudi dan tidak bisa lewat pasukan perdamaian PBB.

“Ini bukan mustahil [menghentikan kebiadaban Zionis]. Ini hanya persoalan kemauan politik penguasa negeri-negeri muslim, bukan kemampuan. Kalau kemampuan, itu bisa di-upgrade,” tandasnya. []

Sumber: M News

About Author

Categories