OTT Pejabat Kemenpora Jadi yang Ke-29 Dilakukan KPK di 2018
Ilustrasi. Foto: jawapos
MUSTANIR.COM, Jakarta – KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Kemenpora. Ini adalah OTT ke-29 yang dilakukan KPK selama 2018.
Dalam OTT kali ini, KPK menahan sembilan orang, termasuk Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyana. Ada juga pengurus KONI yang ditangkap.
“Benar, malam ini ada tim dari Penindakan KPK yang ditugaskan di Jakarta. Setelah kami mendapat informasi akan terjadi transaksi penerimaan uang oleh penyelenggara negara di Kemenpora,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo kepada wartawan, Selasa (18/12/2018).
Ada duit Rp 300 juta dan ATM berisi ratusan juta rupiah yang disita dalam OTT kali ini. Diduga ada kickback untuk pencairan dana hibah ke KONI.
“Diduga terjadi transaksi (kickback) terkait dengan pencairan dana hibah dari Kemenpora ke KONI,” ucapnya.
Kini, mereka yang ditahan masih berstatus sebagai terperiksa. KPK punya waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum mereka.
Sebelum OTT pejabat Kemenpora ini, KPK telah melakukan 28 kali OTT selama 2018. Berikut ini daftarnya:
1. 4 Januari:
Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif
2. 3 Februari:
Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko
3. 11 Februari:
Bupati Ngada Marianus Sae
4. 13 Februari:
Bupati Subang Imas Aryumningsih
5. 14 Februari:
Bupati Lampung Tengah Mustafa
6. 27 Februari:
Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra
Baca juga: 3 Pejabat Kena OTT KPK, Kemenpora Hormati Proses Hukum
7. 12 Maret:
Hakim PN Tangerang Wahyu Widya Nurfitri
8. 10 April:
Bupati Bandung Barat Abu Bakar
9. 4 Mei:
Anggota DPR Amin Santono
10. 15 Mei:
Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud
11. 23 Mei:
Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat
12. 4 Juni:
Bupati Purbalingga Tasdi
13. 6 Juni:
Wali Kota Blitar M Samanhudi Anwar
Baca juga: OTT Pejabat Kemenpora, Total 9 Orang Diamankan
14. 6 Juni:
Bupati Tulungagung Syahri Mulyo
15. 3 Juli:
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi
16. 13 Juli:
Anggota DPR Eni Maulani Saragih
17. 17 Juli:
Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap
18. 21 Juli:
Kalapas Sukamiskin Wahyu Husen
19. 27 Juli:
Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan
20. 28 Agustus:
Hakim ad hoc Tipikor Medan Merry Purba
21. 3 Oktober:
Kepala Kantor Pajak Ambon, La Masikamba
22. 4 Oktober:
Wali Kota Pasuruan Setiyono
23. 14 Oktober:
Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin
24. 24 Oktober:
Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra
25. 26 Oktober:
Ketua Komisi B DPRD Kalimantan Tengah Borak Milton dan 3 anggota DPRD Kalteng lainnya
26. 18 November:
Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu
27. 28 November
Hakim PN Jaksel, Iswahyu Widodo, dan Irwan
28. 12 Desember:
Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar
29. 18 Desember:
Sembilan orang termasuk Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyana (masih berstatus terperiksa). []
(detik.com/19/12/18)