Pemerintah Menerima Dana dari Lembaga Pendukung LGBT?
Pemerintah Menerima Dana dari Lembaga Pendukung LGBT?
Mustanir.com – Anggota Komisi VIII DPR RI, Bowo Sigit Prabowo menilai, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) abai terhadap kondisi sosial bangsa Indonesia. Hal tersebut menanggapi adanya dana dari United Nations Development Programme (UNDP) atau Badan Program Pembangunan PBB senilai Rp 107,8 miliar untuk program LGBT di Indonesia.
Menurut politisi dari Partai Golkar itu, seharunya pemerintah bisa memfilter bantuan-bantuan dari internasional. Terlebih, saat adanya wacana ihwal bantuan UNDP yang berkaitan dengan LGBT, seharusnya pemerintah menolaknya.
“Dan pemerintahan Jokowi ini, boleh saya katakan, tak peka terhadap kondisi sosial bangsa kita,” kata Bowo kepada Republika, Ahad (14/2).
Ia menjelaskan, tidak ada satupun agama yang membenarkan LGBT di Indonesia. Kemudian, tidak ada sosial budaya Indonesia yang mengajarkan LGBT. Sehingga, menurutnya, jika dana UNDP tersebut dapat mengalir ke Indonesia, artinya pemerintahan Jokowi sangat lalai dan menyepelekan tentang budaya bangsa.
“Bagaiamana hal yang peka, yang bisa membuat kegaduhan bangsa ini, itu dibiarkan oleh negara untuk diterima,” ujar Bowo.
Seharusnya, ia mengatakan, jika memang pemerintah ingin menerima dana bantuan dari UNDP, harus dijelaskan persoalan yang lebih penting, seperti anak-anak terlantar, persoalan perempuan, kesehatan, pendidikan dan banyak lainnya.
“Pemerintahan Jokowi tak peka terhadap kondisi bangsa kita, ini kan kalau lebih peka, harusnya dilarang tahun 2015, karena dananya sejak 2014,” jelasnya. (rol/adj)
Komentar Mustanir.com
Menerima dana bantuan dari lembaga pendukung LGBT adalah bentuk inkonsistensi negara dalam memberantas LGBT. Untung saja opini LGBT masih dianggap buruk oleh masyarakat. Jika opini masyarakat menganggap fenomena LGBT ini adalah fenomena yang wajar maka, kebijakan negara pastinya berbeda. Sebagaimana yang terjadi di Amerika dan negara-negara Barat pendukung pernikahan LGBT.
Apa yang terjadi di Amerika dan negara-negara Barat adalah hasil dari penerapan sistem kehidupan yang Sekuler dan Liberal. Dan kehidupan semacam ini adalah kehidupan yang tidak sesuai dengan Islam. Satu-satunya solusi untuk mengatur kehidupan agar sesuai dengan fitrah manusia adalah dengan diatur oleh Islam.
About Author
