Berhala-berhala Palsu Negara Bangsa
MUSTANIR.net – Nasionalisme lebih buruk daripada ‘asabiyyah (fanatisme kesukuan), dan menyerupai sebuah agama. Nabi ﷺ mengecam loyalitas kesukuan dengan kecaman yang sangat keras—namun ‘asabiyyah tidak pernah mengklaim melampaui Allah. Ia tidak pernah menuntut agar otoritas Ilahi tunduk kepadanya. Ia tidak pernah membangun pengadilan dan konstitusi untuk menginstitusikan supremasinya atas hukum Allah.
Negara bangsa melakukan semua itu. Ia adalah klaim tandingan terhadap kedaulatan, dan seorang Muslim yang memberikan loyalitas kepadanya harus bertanya kepada dirinya sendiri: apa sebenarnya yang ia sembah?
Ketika kekuatan Barat menyerang negeri-negeri mayoritas Muslim, negara-negara Teluk—yang dibangun oleh Inggris dan dipertahankan oleh patronase Amerika—tetap membuka pangkalan mereka dan memfasilitasi agresi tersebut. Ketika pasukan Pakistan dan Afghanistan saling membunuh, mereka melakukannya di atas garis yang digambar oleh pejabat kolonial Inggris pada tahun 1893.
Garis Durand yang ditarik oleh seorang pejabat kolonial Inggris pada tahun 1893 untuk membagi tanah suku Pashtun antara India Britania dan Afghanistan telah berulang kali membuat dua negara mayoritas Muslim ini saling bermusuhan sejak terbentuknya Pakistan. Operasi militer, pembalasan, dan pemindahan penduduk yang telah tinggal di seberang garis itu selama berabad-abad tanpa menganggapnya sebagai batas yang berarti.
Semua itu atas nama kedaulatan nasional dan integritas wilayah. Apa yang memisahkan mereka, apa yang mendorong mereka untuk saling membunuh, adalah garis yang ditarik oleh seorang pria yang telah meninggal lebih dari seabad yang lalu.
Negara bangsa bukanlah kerangka pasif tempat tragedi ini terjadi. Ia adalah mekanisme aktif yang memproduksinya. Dan sejarah membuatnya semakin buruk. Negara-negara ini tidak lahir dari dunia Islam—mereka dipaksakan ke atasnya.
Perjanjian Sykes-Picot menggambar batas-batasnya. Inggris menempatkan para penguasanya. Negara-negara kecil Teluk dipahat untuk melayani kepentingan minyak dan memberi imbalan atas kolaborasi melawan Utsmaniyah—tanpa bangsa yang jelas, tanpa keberadaan independen yang layak.
Hampir tidak ada legitimasi yang tidak dapat ditelusuri kembali kepada transaksi kolonial. Selama negara bangsa tetap ada, penjajahan belum berakhir.
Pada 3 Maret 1924, Mustafa Kemal menghapus khilafah. Ia tidak melakukannya secara diam-diam. Ia telah menyatakan posisinya dengan jelas: Khilafah, menurutnya, adalah simbol kekuasaan yang sudah tidak ada lagi, dan kelanjutannya merupakan penghalang bagi negara modern yang ingin ia bangun. Pengadilan Islam ditutup, wakaf dinasionalisasi, adzan berbahasa Arab diganti dengan bahasa Turki.
Perpecahan itu disengaja dan total. Apa yang dipahami Kemal adalah bahwa penghapusan khilafah bukan sekadar perubahan pemerintahan. Itu adalah perubahan prinsip dasar yang mengatur kehidupan politik kaum Muslim—dari otoritas Ilahi menjadi kedaulatan nasional.
Segala sesuatu yang terjadi di dunia Muslim setelah itu, dalam satu bentuk atau lainnya, merupakan konsekuensi dari penggantian tersebut. Namun hal ini tidak dimulai dari Kemal. Landasannya telah disiapkan jauh sebelumnya.
Dibangun di Atas Ketiadaan: Rekayasa Kolonial Negara-Negara Muslim
Negara bangsa tidak muncul dari dunia Islam. Ini harus dikatakan dengan tegas, karena siapa pun yang tidak memahaminya tidak akan pernah berhenti menganggap negara bangsa sebagai sesuatu yang alami.
Perjanjian Sykes-Picot tahun 1916 dinegosiasikan secara rahasia antara diplomat Inggris dan Prancis saat perang yang akan menyerahkan wilayah Utsmaniyah kepada mereka masih berlangsung. Mark Sykes dan François Georges-Picot membagi sebuah wilayah yang tidak pernah mereka dipilih untuk memerintahnya, berdasarkan kepentingan yang tidak pernah mereka jelaskan kepada penduduknya.
Batas-batas Irak, Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina tidak ditarik berdasarkan bahasa, geografi, kesukuan, atau prinsip komunitas alami. Mereka ditarik berdasarkan titik pertemuan dan perbedaan kepentingan imperialis Inggris dan Prancis. Garis lurus yang masih terlihat di peta Timur Tengah hingga hari ini adalah hasil dari malam-malam ketika kekuatan kolonial membagi rampasan mereka.
Apa yang dipaksakan secara militer kemudian diperkuat secara ideologis. Negara-negara baru membutuhkan loyalitas baru, dan loyalitas baru membutuhkan sejarah baru. Peradaban kuno pra-Islam—Mesir Firaun, Babilonia—digali kembali untuk memberi identitas yang mendahului Islam dan tidak mengancam tatanan sekuler baru.
Pesannya sama di mana-mana: Anda adalah orang Mesir, Irak, Suriah terlebih dahulu. Arab ke dua. Muslim terakhir—kalaupun diakui.
Tahta untuk Dijual: Negara-negara Teluk dan Patron Kolonialnya
Negara-negara Teluk adalah kasus yang lebih jelas lagi, karena bahkan tidak ada upaya berpura-pura menggali peradaban kuno. Kerajaan dan emirat di Jazirah Arab bukan hasil perkembangan sejarah alami. Mereka bukan ekspresi bangsa-bangsa dengan identitas yang berbeda. Mereka, secara harfiah, diciptakan oleh Inggris untuk memberi imbalan atas kolaborasi.
Sharif Hussein dari Makkah, gubernur Utsmaniyah di Hijaz, meluncurkan Pemberontakan Arab 1916 melawan Utsmaniyah dengan imbalan janji kerajaan Arab dari Inggris—janji yang tidak pernah benar-benar dipenuhi. Anak-anaknya kemudian disebar: Faisal dijadikan raja Irak oleh Inggris, Abdullah diberi Transyordania—wilayah yang, menurut seorang pejabat Inggris, dibuat “dengan satu goresan pena pada Minggu sore.”
Ibnu Saud mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan dukungan finansial Inggris. Ia menerima tunjangan bulanan selama perang, dan akhirnya diakui sebagai penguasa Arab Saudi setelah mengalahkan Hussein—klien Inggris lainnya. Inggris membiayai kedua pihak, memastikan siapa pun yang menang tetap loyal kepada mereka.
Sheikhdom kecil Teluk—Kuwait, Bahrain, Qatar, dan negara Trucial (UEA)—diikat dengan perjanjian eksklusif yang menyerahkan urusan luar negeri mereka kepada Inggris. Fragmentasi Jazirah Arab menjadi negara kecil yang lemah secara militer namun kaya sumber daya adalah resep kelemahan permanen.
Sebuah Jazirah Arab yang bersatu akan menjadi kekuatan independen yang sulit dikendalikan. Sebaliknya, kumpulan negara kecil yang bergantung pada perlindungan militer Barat jauh lebih berguna bagi kepentingan kolonial.
Lebih Buruk dari ‘Asabiyyah: Negara-Bangsa sebagai Tuhan Tandingan
Kaum Muslim mengenal kecaman Nabi ﷺ terhadap ‘asabiyyah:
“Bukan termasuk golongan kami orang yang menyeru kepada ‘asabiyyah, berperang karena ‘asabiyyah, atau mati karena ‘asabiyyah.” (HR Abu Dawud)
Kecaman ini total. Namun ‘asabiyyah memiliki batas yang tidak dimiliki nasionalisme. Orang yang berperang untuk sukunya tahu ia melakukannya karena loyalitas darah. Namun ia tidak pernah menganggap otoritas sukunya melampaui Allah. Ia tidak membangun sistem yang menuntut hukum Allah tunduk kepada kepentingan suku.
Nasionalisme menuntut lebih. Negara bangsa tidak hanya meminta cinta kepada tanah air, tetapi menjadikannya kerangka utama kehidupan politik. Ia menuntut hukum negara didahulukan, kepentingan nasional diutamakan, dan loyalitas utama diberikan kepada bendera, bukan kepada Allah.
Jika ‘asabiyyah menuntut keterikatan emosional, negara bangsa menuntut ketundukan hukum. Nasionalisme juga harus diproduksi. Negara menciptakan loyalitas melalui pendidikan, perayaan nasional, bendera, dan lagu kebangsaan—semuanya ditanamkan sejak kecil.
Allah berfirman:
إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ — “Hukum itu hanyalah milik Allah” (QS Yusuf: 40)
Negara-bangsa menentang ini dalam setiap hukum, pengadilan, dan perjanjian yang dibuatnya.
Pikiran yang Terjajah
Ada anggapan bahwa penjajahan berakhir ketika bendera Eropa diturunkan. Namun struktur yang ditinggalkan tetap ada: batas wilayah, institusi, sistem hukum, bahkan cara berpikir. Penguasa Muslim pascakolonial bukan benar-benar merdeka. Ia adalah administrator lokal dari sistem kolonial yang sama.
Setiap intervensi militer Barat di negeri Muslim menunjukkan hasilnya: negara-negara Teluk tetap diam, pangkalan Amerika tetap aktif, dan hubungan patronase tetap berjalan—dibayar dengan darah kaum Muslim di tempat lain.
Negara-negara Muslim saling bersaing dan berperang dalam kerangka negara bangsa. Iran di Suriah, Saudi dan UEA di Yaman, konflik Pakistan-Afghanistan di garis Durand—semuanya berakar pada batas kolonial. Seorang Pashtun di kedua sisi garis Durand berbagi bahasa, budaya, dan agama—namun dipisahkan oleh garis buatan kolonial.
Berhala yang Terlihat Jelas
Lebih dari satu abad setelah batas-batas itu digambar, dunia Muslim tetap terpecah menjadi negara-negara yang bersaing. Banyak gerakan politik Muslim masih berpikir dalam kerangka negara bangsa—bukan mempertanyakan keberadaannya.
Berhala ini dibungkus dalam bahasa kebebasan dan penentuan nasib sendiri, dan disiram oleh darah orang-orang yang mengira mereka berjuang untuk kemerdekaan. Tugas kita bukan mereformasi negara bangsa, bukan memilih pemimpin yang lebih baik di dalamnya, atau menjadikannya “lebih Islami.”
Solusi juga bukan dalam bentuk aliansi negara bangsa—karena setiap negara tetap mementingkan dirinya sendiri. Kita tidak bisa tetap dalam kerangka ini dan berharap keadaan membaik.
Negara bangsa harus ditolak sebagai prinsip pengorganisasian kehidupan politik kaum Muslim. Setiap dari kita harus berani menyebutnya sebagaimana adanya, menolak anggapan bahwa ia permanen, dan menolak membangun masa depan di atas batas yang digambar oleh orang kafir.
Allah tidak menurunkan Islam untuk diterapkan secara terpisah di puluhan negara yang saling bersaing, melainkan untuk sebuah umat—yang utuh, bersatu, dan hanya tunduk kepada-Nya. Itulah yang seharusnya kita menjadi, dan itulah yang wajib kita upayakan kembali.
نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة بدونه أذلنا الله
“Kami adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam, maka kapan pun kami mencari kemuliaan selain dengannya, Allah akan menghinakan kami.” — ʿUmar bin al-Khattab RA []
Sumber: Dr. Reza Pankhurst
About Author
