Pengamat: Jokowi Bisa Hentikan Polemik Tentang Reklamasi

Asep Warlan Yusuf (kanan). | foto: rep


MUSTANIR.COM, JAKARTA — Pengamat dari Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf menilai sebagai pemimpin negara, Presiden Joko Widodo bisa menghentikan polemik tentang reklamasi di Teluk Jakarta. Terlebih sebelumnya Jokowi pernah memimpin Provinsi DKI Jakarta.

Mengomentari pernyataan Jokowi yang mengatakan tidak pernah mengeluarkan izin reklamasi, Asep menilai hal tersebut kurang tepat. Menurutnya Jokowi akan lebih baik jika bersikap tegas terkait polemik reklamasi.

“Apalagi dengan posisi Jokowi yang saat ini menjadi Presiden harusnya lebih tahu dalamnya polemik tentang Reklamasi ini. Hemat saya Pak Jokowi tidak bisa menghindar dari tanggung jawab begitu saja, (apalagi) waktu itu (sebagai gubernur DKI) kan (harusnya) ada tanggungjawab beliau,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo membantah telah menerbitkan izin untuk proyek reklamasi pantai utara. Penegasan ini dilontarkan dia ketika melakukan peresmian revitalisasi tambak udang di Desa Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Rabu (1/11).

“Ya saya sampaikan, saya sebagai Presiden tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi. Sebagai gubernur, saya juga tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi. Sudah,” ujar Jokowi.

Pernyataan tersebut untuk menanggapi pertanyaan mengenai Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan dan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta bukanlah pemberian izin untuk reklamasi teluk Jakarta.

Media massa mulai melakukan pemberitaan terkait Pergub tersebut. Peraturan ini dianggap sebagai bentuk izin yang dikeluarkan Jokowi saat menjabat sebagai Gubernur DKI guna pelaksanaan proyek reklamasi. Jokowi menjelaskan, bahwa aturan itu hanyalah petunjuk teknis bagaimana Pemprov DKI Jakarta apabila ingin memberikan izin reklamasi.

“Pergub itu kan Pergub yang acuan petunjuk dalam rangka kalau kamu minta izin. Gitu loh. Jangan, bukan (izin) reklamasinya,” kata Jokowi.

Sehingga dengan adanya peraturan tersebut, ketika ada pihak yang meminta izin maka aturannya harus sesuai dengan Pergub 146/2014.

“Kalau kamu minta izin, aturannya seperti apa. Bukan kamu saya beri izin, kamu saya beri izin reklamasi, bukan itu,” ujar Jokowi. (republika.co.id/2/11/2017)

Categories