occupy.com

Percaturan Oligarki di Tengah Pandemi

MUSTANIR.net Saat berkata tentang demokrasi, disinilah permulaan karut marut urusan rakyat. Saat berbicara tentang oligarki, maka politik dan kekuasaan mengiringi. Ketika kita bersinggungan dengan kapitalisme, inilah sesungguhnya praktik politik oligarki. Mengutip dari laman ilmugeografi.com, oligarki merupakan suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh sebuah kelompok elit kecil yang berasal dari masyarakat, hal ini dapat dibedakan berdasarkan keluarga, kekayaan serta kekuatan militernya. Kata oligarki sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu ‘oligarchia‘, di mana kata oligoi yang berarti sedikit dan arkhein yang memiliki arti memerintah. Awal mula sistem pemerintahan oligarki pertama kali terjadi pada negara Yunani Kuno.

Di dalam beberapa teori, istilah oligarki dapat disimpulkan berupa kekuasaan sekelompok kecil, sedangkan oligarki (oligarch) diartikan sebagai sebuah pelaku yang menguasai serta mengendalikan suatu konsentrasi secara besar-besaran dalam hal sumber daya material yang nantinya bisa digunakan untuk mempertahankan ataupun dapat meningkatkan kekayaan pribadi serta posisi eksklusif sosial. Bisa dikatakan, oligarki merupakan ‘minoritas yang menguasai mayoritas’. Minoritas yang dimaksud adalah kaum kapital, pemodal, investor, atau pengusaha. Sedangkan mayoritas adalah rakyat kebanyakan yang meliputi kaum proletar, kaum menengah bawah, dan rakyat miskin.

Percaturan Oligarki Era Jokowi

Sejak pemerintahan Jokowi berkuasa kembali, praktik oligarki makin kentara. Tak perlu banyak kata. Tetiba kebijakan sah saja. Seperti polemik yang terjadi pada Belva dan Ruangguru-nya. Sentimen publik adanya ‘conflict of interest’ terhadap posisinya sebagai Staf Khusus Presiden sekaligus CEO Ruangguru menuai kecaman. Hal ini bermula ketika Ruangguru ditunjuk sebagai platform pengisi pelatihan online dalam program Kartu Prakerja. Tak mau berlarut-larut, Belva akhirnya mengundurkan diri dari Staf khusus Presiden melalui surat terbuka dan akun instagram pribadinya.

Meski ia sudah menjelaskan bahwa tidak ada kaitan antara dirinya dengan terlibatnya Ruangguru dalam program Kartu Prakerja, publik tetap meragukan integritasnya. Meski demikian, Ruangguru tetap diberi ruang untuk terlibat dalam program Kartu Prakerja. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan co-founder Ruangguru Iman Usman dalam akun Twitter-nya. “Karena nggak ada peraturan yang dilanggar, kami dari @ruangguru merasa tidak ada keperluan untuk mundur dari Program Kartu Prakerja. Kalau masih ada pertanyaan, saya rasa sudah jadi koridor pemerintah menjawab. Terima kasih,” tulisnya seperti dikutip Rabu (22/4/2020).

Dalam politik demokrasi, apa yang diberi pasti mendapat balas budi. Yang menang, yang bayar. Pemodal dapat keuntungan, penguasa dapat kursi dan kedudukan. Itulah harga dalam demokrasi. No free lunch. Sudah menjadi adagium klasik yang turun temurun. Apa Belva tidak tahu? Polemik dan sentimen publik terhadapnya bermula dari situ. Sistemlah yang mengajari publik bagaimana mekanisme kerja politik demokrasi yang penuh intrik. Karena politiknya demikian, sistem oligarki di lingkaran kekuasaan pun tak terhindarkan. Check and balance dalam demokrasi tak berjalan sesuai teori. Tersebab oligarki yang mendominasi.

Di tengah pandemi, oligarki itu masih dipraktikkan secara telanjang. Diantaranya kebijakan tunjangan guru yang dipangkas hingga Rp 3,3 triliun. Pemotongan tunjangan guru hingga Rp3,3 triliun itu didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Dalam lampiran Perpres itu terbaca bahwa ada 3 komponen tunjangan guru yang disunat, yakni tunjangan profesi guru PNS daerah dari yang semula Rp 53,8 triliun menjadi Rp50,8 triliun, penghasilan guru PNS daerah dipotong dari semula Rp698,3 triliun menjadi Rp 454,2 triliun. (radarbogor.id, 19/4/2020)

Saat tunjangan dipangkas, pengusaha malah ketiban proyek triliunan. Ya seperti Ruangguru, Bukalapak, Tokopedia, dan platform lainnya yang terlibat dalam pelatihan online Kartu Prakerja. Dana APBN yang diperuntukkan untuk haji juga dialihkan untuk penanganan wabah corona. Pemangkasan di berbagai sektor mengindikasikan bahwa kas negara saat ini minim atau bahkan defisit. Utang menumpuk, anggaran yang mengabaikan skala prioritas menjadi alasan mengapa negara seperti ngos-ngosan dengan dana penanganan wabah corona.

Jadi penasaran juga, ke mana nominal pajak yang dibayar rakyat selama ini? Sri Mulyani, Menteri Keuangan memberi sinyal negatif. Pandemi corona benar-benar menghantam perekonomian dunia. Krisis global mengancam. Indonesia yang pertumbuhan ekonomi hanya mentok di bawah 5% pun diminta bersiap diri. Kalau-kalau krisis terulang lagi. Inilah diantara kelemahan ekonomi kapitalisme dan politik demokrasinya. Tak mampu mempertahankan diri saat krisis melanda. Diserang corona sudah panik luar biasa. Perekonomian yang ditopang dengan pajak, utang, dan sektor non riil memang rentan krisis.

Saat ekonomi mandeg, perputaran uang pun turun drastis. Pajak yang menjadi sumber devisa negara kapitalis tak kuat menopang dirinya sendiri. Ambruk bersama pandemi. Sektor pariwisata yang menjadi salah satu sumber devisa negara terhenti karena corona. Otomatis pemasukan negara juga berkurang. Menjadikan pajak dan utang sebagai sumber devisa adalah salah kaprah. Segala rupa dipajaki dan berutang sana sini. Ketika terjadi pandemi, roda ekonomi melambat, pajak terhambat, dan anggaran negara tersendat.

Prioritas Anggaran dalam Islam 

Sumber pemasukan bagi negara dalam sistem Islam bukanlah pajak. Sumber pemasukannya berasal dari harta rampasan perang seperti fai’, kharaj, jizyah, serta kekayaan milik umum dan negara. Dalam Islam, hal yang menjadi prioritas adalah memenuhi kebutuhan rakyat, memberi jaminan berupa sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Segala hal yang menyangkut hajat hidup rakyat selalu diutamakan. Karena Islam memerintahkan demikian. Islam tak mengenal politik oligarki ataupun kepentingan pribadi. Penguasa menjalankan amanat sesuai dengan perintah syariat.

Termasuk dalam penanganan wabah. APBN negara akan diperuntukkan untuk wabah dan pemenuhan hajat hidup rakyat yang terdampak wabah. Selain itu harus dipahami, bahwa kebijakan keuangan dalam negara Islam ini menganut prinsip sentralisasi. Karena dana dari seluruh wilayah ditarik ke pusat, kemudian didistribusikan ke masing-masing daerah sesuai dengan kebutuhannya, bukan jumlah pemasukannya.

Dana APBN negara akan dialokasikan sesuai kebutuhan masing-masing daerah di saat pandemi terjadi. Kebijakan subsidi silang bisa diberlakukan bila memang terdapat daerah yang membutuhkan dana lebih besar dalam mengatasi pandemi. Bukan dibiarkan menangani sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Atau desentralisasi kebijakan yang disuruh mandiri menangani masalah masing-masing.

Di alam demokrasi, oligarki itu niscaya terjadi. Berharap sistem begini mengatasi ekonomi bagai utopi. Krisis ekonomi tengah membayangi dunia. Menuntut kesaktian kapitalisme menyelesaikannya. Memang bisa? Corona telah membuka borok dan kelemahan kapitalisme. Mau menginginkan sampai kapan sistem ini terus berjalan? Inilah momen bagi Islam menunjukkan kelebihan dan keutamaannya. Sistem antikrisis dan terbukti secara empiris berhasil menangani wabah sepanjang sejarahnya. Wallahu a’lam. []

Sumber: Chusnatul Jannah, Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban

Categories