Perisai Abraham: Strategi Baru, Penjajahan Lama
MUSTANIR.net – Rencana “The Abraham Shield Plan” yang digagas Israel dan Koalisi Keamanan Regional menjadi perbincangan hangat di tengah ketegangan kawasan Timur Tengah. Di dalamnya termuat enam strategi besar, mulai dari penghancuran kekuatan Hamas, pembentukan pemerintahan transisi di Gaza, hingga normalisasi hubungan diplomatik dengan Arab Saudi.
Rencana ini juga melibatkan “de-Hamas-isasi” Gaza, yang mencakup perubahan kurikulum pendidikan, penghapusan perlawanan bersenjata, hingga pembentukan sistem keuangan baru yang diawasi regional dan internasional. Tidak hanya Gaza, Perisai Abraham juga mengatur penguatan militer Lebanon, pengawasan terhadap Suriah pasca-Assad, hingga pembentukan aliansi ekonomi-politik yang disebut Abraham Alliance.
Namun yang mengejutkan, dalam dokumen resmi mereka secara terang menyebutkan bahwa “tidak ada kemungkinan pendirian negara Palestina saat ini.” Israel hanya berkomitmen pada pemisahan bertahap dari rakyat Palestina selama satu dekade, itu pun dengan syarat-syarat berat seperti penghapusan Hamas, reformasi total Otoritas Palestina, serta pengakuan terhadap Israel sebagai negara Yahudi.
Penguatan Penjajahan, Bukan Perdamaian
Dari sudut pandang apa pun, rencana ini bukanlah langkah menuju perdamaian, melainkan penguatan sistemik penjajahan. Strategi ini didesain untuk mengubah citra Israel menjadi negara kuat, sah, dan damai, sambil menyingkirkan elemen-elemen perlawanan yang dianggap mengancam stabilitas regional mereka.
Dengan kata lain, “damai” dalam Perisai Abraham adalah damai versi penjajah yaitu hilangnya perlawanan ideologis dan diterimanya eksistensi negara Zionis. Gaza akan dibangun kembali, tapi tanpa kehormatan. Palestina akan diberikan listrik dan jalan, tapi tidak ada hak kedaulatan.
Israel berusaha mematahkan semangat perlawanan umat dengan membungkus penjajahan dalam narasi teknokratik dan pembangunan ekonomi. Mereka tidak menawarkan pembebasan, tapi keterikatan. Tidak menawarkan kemerdekaan, tapi pengawasan. Inilah bentuk kolonialisme gaya baru yang perlu disadari umat.
Lebih jauh lagi, keterlibatan negara-negara Arab moderat dalam pembiayaan dan pelaksanaan rencana ini menunjukkan betapa kuatnya hegemoni Amerika dan Israel dalam mengatur arah politik kawasan. Mereka ingin menciptakan zona pengaruh baru di Timur Tengah yang disebut sebagai Abrahamstan, wilayah damai yang bebas dari perlawanan, namun di bawah dominasi keamanan Israel.
Perlawanan Total dan Tegaknya Khilafah
Masalah utama Palestina bukan sekadar kemanusiaan semata, tapi juga persoalan akidah. Penjajahan atas tanah suci al-Quds adalah kejahatan yang harus diakhiri tanpa kompromi. Karena itu, solusi atas kondisi ini bukanlah pembangunan infrastruktur, melainkan pembebasan total dari penjajahan Zionis.
Dalam pandangan Islam, pembebasan Palestina hanya akan terjadi jika umat memiliki kekuatan politik dan militer yang bersatu dalam satu institusi negara, khilafah Islamiyah. Hanya khilafah yang mampu menggerakkan kekuatan kaum Muslimin dan memutus seluruh jaringan pengaruh asing yang menopang Israel.
Tanpa khilafah, umat akan terus dijadikan pion dalam skenario perdamaian yang semu. Perlawanan akan dilemahkan dengan janji bantuan dan proyek ekonomi. Dan perjuangan akan digantikan oleh meja diplomasi yang sudah diatur arah dan hasilnya.
Maka dari itu, umat harus terus membangun narasi menolak semua bentuk normalisasi yang melegitimasi eksistensi Israel. Bangun kesadaran umat bahwa penjajahan atas bumi al-Quds adalah kejahatan ideologis dan sumber masalahnya adalah berdirinya negara israel. Seluruh komponen umat harus berjuang dalam ranah perubahan sistemik hingga khilafah tegak dan tanah Palestina bisa dibebaskan dengan izzah Islam, bukan belas kasih penjajah. []
Sumber: La Ode Mahmud
About Author
