Pertemuan IMF World Bank di Bali, Pemerintah Jangan Naif
Ilustrasi. foto: The Jakarta Post
MUSTANIR.COM – Pertemuan tahunan International Monetary Fund dan World Bank (PT-IMF WB) yang dilaksanakan tanggal 8-14 Oktober 2018 di Bali, Indonesia, telah mengundang banyak pihak pro dan kontra. Oposisi menganggap, usaha yang dilakukan pemerintah terhadap pertemuan IMF-WB merupakan sesuatu yang berlebihan. Pasalnya, diketahui bahwa dana yang digunakan untuk perhelatan kurang lebih Rp 855,5 miliar dan hal ini sudah disepakati bersama DPR RI sejak awal tahun 2017 (Kompas.com 8/10/18).
Pemerintah dipandang menghambur-hamburkan uang ditengah krisis, baik dari segi pelemahan rupiah, pasca bencana Palu Donggala dan sebagainya.
Namun, sebagian masyarakat pro memandang, dijadikannya Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan dianggap sebagai prestasi gemilang. Karena, ajang untuk menjadi tuan rumah telah melewati beberapa tahapan yang terbilang sulit. Pertemuan tahunan IMF-World Bank Group sejatinya adalah pertemuan tahunan yang digelar di Washington DC, markas dimana kedua lembaga tersebut berada. Namun setiap tiga tahun sekali, acara ini diadakan di negara anggota (am2018bali.go.id 8/10/18).
Bahkan, Indonesia harus ‘menjual’ dirinya untuk bisa meyakinkan pihak terkait bahwa Indonesia mampu untuk menjadi tuan rumah. Tak tanggung-tanggung, pemerintah mengeluarkan banyak uang demi keberhasilan acara.
Pihak pro menganggap, bahwa pemerintah telah melakukan upaya yang tebilang efektif dalam menggunakan uang demi perhelatan mendatang. Disamping itu, pemerintah juga sudah mengestimasi keuntungan berlipat yang akan didapat. Dilansir dari Tribunnews.com, “Annual Meeting sebesar itu 15 ribu (orang) yang datang jadi rebutan semua negara, karena meeting seperti itu pasti memiliki dampak. Paling tidak memberikan citra yang baik terhadap negara yang dipakai untuk pertemuan itu,” kata Jokowi usai menyampaikan orasi ilmiah di Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Sumut, Senin (8/10/2018) pagi.
Selaras dengan apa yang dikatakan pada website imf.org bahwa keuntungan menjadi tuan tumah IMF-WB ialah menjadikan tuan rumah sorotan dunia yang akan meningkatkan peran negara yang bersangkutan terkait isu global (imf.org 8/10/18).
Sungguh naif, jika pemerintah hanya terfokus pada keuntungan jangka pendek dari hasil perhelatan. Bahkan lebih naif lagi jikalau termakan mulut manis IMF. Terlepas dari sebutan rentenir atau lintah darat yang bersertifikat, yang disematkan pada IMF, ia yang lebih dikenal sebagai lembaga yang membantu negara di dunia untuk menyelesaikan masalah ekonominya, faktanya adalah alat Amerika untuk mendominasi perekonomian dunia dan mencegah adanya kekuatan rival.
Hal ini didasari pada kenyataan bahwa, Amerika memiliki hak voting terbesar dalam IMF, sebab, ia adalah kontributor dana terbesar. Hal ini memberikan Amerika kekuatan hak veto, sehingga tak ada keputusan yang diambil di IMF tanpa persetujuan Amerika.
Hal ini diperjelas dengan data Laporan Kongres AS oleh Departemen Keuangan AS guna mencari alokasi anggaran untuk Program Internasional Amerika Serikat di tahun 2014, menyatakan, “Sejak awal, IMF telah menjadi alat penting bagi AS dalam mempromosikan stabilitas keuangan global. IMF mendukung pekerjaan, ekspor, dan pasar keuangan AS. Selama krisis di luar negeri, AS memanfaatkan IMF untuk melindungi ekonomi domestik. Sebagai ekonom terbesar di dunia, AS adalah satu-satunya negara dengan hak veto untuk membentuk pimpinan dan keputusan sumber daya IMF yang besar.”
Jelaslah ‘wujud’ IMF yang dikemas sebagai organisasi internasional yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan negara-negara di dunia dengan dalih memberikan pinjaman berbasis riba minim. Mirisnya, dengan rela Indonesia menggelontorkan dana untuk mendukung pertemuan para rentenir, bankir, lintah darat dan sebagainya. Walaupun tak meminjam dana IMF, namun memfasilitasi pertemuan, sama saja dengan melanggengkan kekuasaan para pemilik modal.
Wahai Kaum Muslimin. Mengetahui konstelasi politik nasional maupun internasional merupakan suatu kewajiban bagi Umat Islam. Tatkala kaum Muslim dibebankan dengan kewajiban berdakwah, begitu pula halnya wajib dengan berinteraksi, baik skala nasional maupun internasional. Tugas para pengemban dakwah inilah yang menyadarkan umat akan segala bentuk agenda penjajahan. Agar umat sadar, bangkit bahkan ikut berjuang dalam melawan strategi penjajah.
Oleh: Dzakiyah, Mahasiswa FK Unsri
About Author
