Revolusi Prancis dan Runtuhnya Tatanan Lama Jawa

MUSTANIR.net – Hingar-bingar Revolusi Prancis pada penghujung abad ke-18 di Eropa, bukan hanya menandai sebuah era baru Eropa, tapi juga berimbas kepada awal tatanan baru di Jawa. Revolusi yang sampai saat ini dijadikan sebuah penanda akan datangnya modernitas dunia. Konsep-konsep seperti demokrasi yang menganut asas trias politica, dan juga hak asasi manusia, terilhami dari Revolusi Prancis. Tidak lupa ide-ide tentang kebebasan, sekulerisme, dan liberalisme juga lahir dari Revolusi Prancis. Namun, ide-ide yang lahir dari semangat Revolusi Perancis, yang kita agung-agungkan sampai saaat ini, pernah membawa kepada kehancuran tatanan lama Jawa.

Tatanan lama Jawa yang dalam bahasa M Ricklefs diistilahkan sebagai sintesis mistik (mystic synthesis) atau menubuhnya Islam-Jawa, mulai mendapat ancaman. Lolos dari blokade Angkatan Laut Inggris, pada tahun 1808, Daendels berhasil mendarat di Anyer dengan selamat. Daendels yang membawa panji-panji Revolusi Perancis yang masih menyala-nyala, mulai mentransformasikan ide dan gagasannya. Revolusi yang berhasil menumbangkan rezim lama monarki absolut Eropa, juga berhasil menumbangkan kejayaan sistem feodal Jawa. Sekaligus mengubah wajah Jawa untuk selama-lamanya dan bahkan sampai saat ini, tatanan lama Jawa tidak pernah kembali seperti semula.

Daendels yang mewarisi sistem korup VOC, mulai melakukan reformasi administrasi. Kebangkrutan VOC tahun 1799, membuat pemerintah Belanda mengambil alih kendali dan pengelolaannya berada langsung di bawah pemerintah pusat. Kepemimpinan Daendels yang bertangan besi, tegas, dan tak kenal ampun menjadi kabar buruk bagi raja-raja Jawa. Dalam tiga tahun masa pemerintahannya (1808-1811), ia meletakkan dasar-dasar bagi negara kolonial modern di Nusantara. Di masa Daendels lah, seorang gubernur jenderal akhirnya bisa tidur nyenyak, semenjak kedatangan VOC pada tahun 1619 di Batavia.

Hanya dalam tempo 1 bulan setelah menjabat gubernur jenderal, Daendels meminta informasi yang rinci tentang kerajaan-kerajaan di Jawa Tengan bagian selatan. Posisi kerajaan di Jawa tengah bagian selatan yang selama ini mandiri, jelas menjadi ancaman. Dan keraton Yogyakarta adalah ancaman terbesar yang harus dihadapi. Untuk itu, Daendels merasa perlu untuk mereposisi para bawahannya. Ia ingin berhubungan langsung dengan para residen yang bertugas di wilayah keraton tanpa melalui kantor gubernemen di Semarang.

Daendels bergerak cepat untuk mengimplementasikan gagasannya. Langkah pertama adalah sentralisasi pemerintah kolonial yang berpusat di Batavia yaitu dengan menghapus posisi gubernur dan direktur pantai timur laut Jawa. Selanjutnya, pemerintah kolonial mengumumkan Maklumat Daendels tentang Tata Upacara Seremonial dan Etiket. Maklumat ini menghapus upacara seremonial yang wajib dipenuhi oleh para residen terhadap raja, yang dianggap merendahkan pemerintah kolonial.

Sebelumnya, residen diperlakukan seperti hamba yang melayani raja Jawa, seperti menuangkan minuman atau memberikan sirih-pinang. Setelah Makmulat Daendels diberlakukan, posisi residen setara dengan raja. Dalam upacara pertemuan resmi, residen tidak perlu melepas topi, bahkan raja harus berdiri menyambut dan langsung mempersilakan duduk. Tempat duduk residen tepat di sebelah kiri raja dan sejajar dengan singgasana raja. Aturan lainnya di luar keraton yang paling penting adalah bahwa residen tidak lagi harus menghentikan kereta kudanya jika berpapasan dengan kereta kuda raja.

Rencana strategis selanjutnya adalah kebijakan aneksasi atau pencaplokan wilayah-wilayah baru secara tegas. Daerah yang dibidik adalah daerah mancanegara timur yang berbatasan dengan pantai utara yang kaya akan kayu jati. Mancanegara barat seperti daerah Kedu, Bagelen, dan Banyumas yang terkenal sebagai penghasil padi, juga sudah menjadi target aneksasi. Daerah ini terkenal sebagai penghasil padi yang sangat dibutuhkan pemerintah kolonial untuk memberi makan garnisun tentara Belanda di pantai utara Jawa dan wilayah timur nusantara.

Rencana aneksasi tersebut menjadi cetak biru yang jika dilaksanakan akan mengubah total peta politik Jawa. Yang pada akhirnya pihak kolonial akan memegang kontrol politik dan militer yang lebih ketat terhadap kerajaan di Jawa tengah bagian selatan.

Belum cukup, Daendels juga mengeluarkan kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan diantaranya adalah melakukan penjualan dan penyewaan tanah kerajaan kepada pihak swasta. Kemudian rakyat juga diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya. Para petani wajib menanam tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia. Untuk meningkatkan pemasukan kas keuangannya, pemerintah kolonial melakukan pemungutan pajak dan juga pendirian gerbang-gerbang cukai baru, yang pengelolaannya diserahkan kepada orang-orang Tionghoa.

Maklumat Daendels secara efektif telah menghancurkan struktur politik dan ekonomi kerajaan jawa, dan makin memperkuat cengkeraman pemerintahan kolonial Belanda. Dalam situasi seperti ini, Sultan Hamengkubuwono ke-2 sangat kecewa. Dalam Babad Keraton Yogya, sultan sangat prihatin dengan seriusnya dampak perubahan ini. Dalam babad dikatakan:

Sang Sultan sangat terganggu batinnya.
Sungguh bergulat dengan banyak masalah.
Ia sudah merasakan tentang masa depan,
Bahwa kompeni akan berkuasa.
Menggusur martabat kerajaannya.
Dan menghancurkan otoritasnya.
Akhirnya mereka menyapu bersih Pulau Jawa.
Seperti emas tersapu oleh air.

Daendels memang berkuasa sangat singkat di tanah Jawa, hanya sekitar 3 tahun dari 1808–1811, kemudian digantikan oleh Jan Willem Janssens, namun dampak kerusakan yang dihasilkan sangat membekas. Jatuhnya Jawa ke tangan pasukan Inggris tahun 1811, awalnya membawa angin segar, namun itu tidak lama. Justru kedatangan Raffles dan pasukannya akhirnya berdampak lebih parah dari apa yang telah dilakukan oleh Daendels. Pada bulan Juni 1812, Raffles melakukan serbuan, keraton Jogja akhirnya dapat dilumpuhkan dan jatuh ke tangan Inggris.

Jebolnya keraton Jogja benar-benar dimanfaatkan oleh Raffles dan pasukannya untuk menjarah seluruh isi keraton. Penjarahan besar-besaran berlangsung empat hari lamanya. Dalam babad jatuhnya Jogja digambarkan bagaimana kereta kuda dan juga kuli panggul mengangkut seluruh harta keraton. Emas yang konon sampai ribuan ton, barang pusaka, arsip-arsip keraton, catatan akte tanah, dan yang tidak kalah penting adalah ribuan manuskrip naskah kuno yang sangat berharga, semuanya dijarah. Satu-satunya yang tidak dibawa oleh Raffles adalah satu kitab suci al-Qur’an yang dihiasi kaligrafi yang sangat indah.

Kekuasaan Inggris di Jawa selama 5 tahun, menambah beban hidup rakyat makin terasa berat. Pemberlakuan pajak tanah dan mewajibkan pembayaran pajak secara tunai dengan bentuk uang perak, menyebabkan banyak para petani jatuh ke perangkap rentenir Tionghoa. Kombinasi antara jatuhnya keraton, penjarahan keraton, dan pemberlakuan paksa traktat Raffles benar-benar menghancurkan kesultanan Jogja.

Namun, penghancuran tatanan lama Jawa yang paling disesalkan oleh Pangeran Diponegoro adalah berlakunya sistem hukum selain hukum Islam. Pengadilan surambi tidak lagi menjadi satu-satunya lembaga pengadilan dalam penyelesaian hukum. Dalam babadnya Pangeran Diponegoro dengan nada pahit mengatakan: Penguasa Eropa di Jawa menjadi pertanda kemalangan besar bagi orang Jawa, sebab rakyat telah dijauhkan dari hukum Ilahi yang disampaikan oleh Nabi dan dipaksa tunduk pada hukum Eropa. []

Sumber: Ni’mat al-Azizi

Referensi: Peter Carey; Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro (1785–1855)

About Author

2 thoughts on “Revolusi Prancis dan Runtuhnya Tatanan Lama Jawa

  1. I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories