Sertifikasi Khotib Menuai Penolakan, Professor Ini Usulkan Sertifikasi Politisi
Sertifikasi Khotib Menuai Penolakan, Professor Ini Usulkan Sertifikasi Politisi
Publik tengah bertanya-tanya bahkan resah dengan isu sertifikasi khatib. Bahkan tersiar kabar pendataan kiai sudah mulai dilakukan di wilayah Jawa Timur. Sebagian Ulama berpendapat pola pendataan tersebut mirip yang terjadi di zaman PKI.
Kemenag sendiri beralasan bahwa sertifikasi khatib bertujuan agar isi ceramahnya jelas, dapat dipertanggung jawabkan dan tidak mengandung unsur provokasi
Menanggapi wacana tersebut, Prof. Fahmi Amhar, seorang professor di BAKOSURTANAL justru mengusulkan sertifikasi calon politisi yang dianggap lebih penting untuk dilakukan. Beliau mengatakan daripada mensertifikasi khatib yang lebih sering tanpa bayaran, lebih baik mensertifikasi calon politisi yang nantinya mereka akan dibayar dengan uang rakyat, agar ketika menjabat paham dengan UU, mampu menyeleksi bawahan, juga mampu bicara santun di depan publik.
Berikut postingan lengkapnya:
SERTIFIKASI CALON POLITISI
Daripada bikin sertifikasi khatib / ustadz yang sudah sering tidak dibayar (atau tidak jelas bayarannya) juga masih rawan dimusuhi preman & dikriminalisasi polisi, mending sertifikasi calon politisi, termasuk calon anggota DPR/DPRD, calon kepala daerah, calon menteri, hingga calon presiden. Bukankah mereka ini jelas akan dibayar dengan uang rakyat yang jumlahnya aduhai, dan setiap keputusannya bisa mempengaruhi hidup mati rakyat banyak?
Malu kalau sudah terpilih ternyata tidak mengerti UU, tidak mengerti cara membaca/menyusun RUU/Raperda, membaca/menyusun RKAKL dan LAKIP, cara menyeleksi bawahannya, hingga cara bicara yang tertata dan santun di depan publik. (vm/rs)
Komentar Mustanir.com
Setuju dengan Prof. Fahmi Amhar, seharusnya bukan khatib yang harus di sertifikasi. Seharusnya para penguasa negeri inilah yang harus di sertifikasi, termasuk calon politisi, hingga calon presidennya. Agar setiap putusannya tidak menyengsarakan rakyat.
About Author
