Reklamasi Pantai Jakarta, Siapa Melindungi Kepentingan Siapa?

Reklamasi Pantai Jakarta, Siapa Melindungi Kepentingan Siapa?

Oleh : Umar Syarifudin 

“Turbulensi kasus reklamasi Jakarta adalah sekelumit kondisi gamblang umat yang ditelantarkan pemerintahnya. Mengharap dari sistem demokrasi lahir kesejahteraan bersama adalah sebuah fantasi semu.”.

Mustanir.com – Dengan dalih laut Jakarta Utara telah tercemar, maka Pantai Utara Jakarta dianggap oleh pemerintah tidak cocok untuk Nelayan tapi cocok untuk melayani para kapitalis dengan membangun pusat industri beton-beton megah mereka. Sedangkan bagi Nelayan cocoknya terpinggirkan dan terdesak ke Pulau Seribu. Para nelayan di Teluk Jakarta yang terkena proyek reklamasi Teluk Jakarta dan segera dipindahkan ke Pulau Seribu oleh Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Ahok berujar, pemindahan warga Luar Batang tersebut bertujuan menghindarkan warga dari serangan berbagai penyakit. Penyebaran penyakit, menurut Ahok, sangat rentan terjadi di area padat penduduk yang jarang terpapar cahaya matahari langsung. Bahkan Ahok menyebutkan pemindahan warga ke tempat yang lebih baik untuk mengurangi penularan bakteri tuberculosis atau TBC.

Kawasan perumahan warga di RW 4 di Pasar Ikan Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara telah rata dengan tanah. Sekitar pukul 17.00, Senin (11/4), Pemda Jakarta Utara telah meratakan seluruh perumahan warga di kawasan RW 4 yakni RT 1, 2, 11, dan 12. Sejak pagi hari, sebanyak 4.218 aparat keamanan gabungan dari TNI, Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dikerahkan untuk menertibkan kios dan bangunan liar di kawasan Pasar Ikan. Aparat keamanan sempat melakukan aksi membawa paksa warga yang mencoba bertahan di kawasan zona dua Pasar Ikan. Suara histeris para wanita yang berontak tidak mau dibawa aparat, namun tetap dipaksa ke dalam bis sekolah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Beberapa remaja laki-laki bahkan ditarik paksa aparat dimasukan ke dalam bis dan juga sempat melakukan perlawanan. Para wanita usia lanjut menggunakan mukena masih terus bertahan sambil berdoa. Dan tidak sedikit yang menangis, karena tidak mau direlokasi tempat tinggalnya di zona dua. Warga akhirnya kalah oleh “keganasan” buldoser dan ribuan pasukan keamanan.

Para Nelayan Sudah kepinggir dan terdesak, kini harus merelakan laut tempat mereka mengantungkan hidup diuruk dan diambil alih oleh para kapitalis. Alih-alih memperbaiki pencemaran Teluk Jakarta, pemerintah Jakarta memilih membuat Nelayan ke pinggir dan terdesak, padahal bukan nelayan yang memiliki industri yang mengalirkan berton-ton limbah kimia dan mengakibatkan Teluk Jakarta menjadi tercemar. Faktanya reklamasi akan merampas dan menghilangkan wilayah penangkapan ikan didaerah pesisir. Sebanyak 16.000. KK nelayan pesisir terancam tergusur dari wilayah hidup dan kehilangan pekerjaannya. Reklamasi 17 Pulau akan mengganggu aktivitas 600 kapal dari total 5.600 kapal nelayan yang ada di DKI Jakarta.

Penggusuran pemukiman Pasar Ikan dan Luar Batang yang membuat penduduknya terpaksa tinggal di perahu ditanggapi oleh Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPP PKS, Fahmy Alaydroes. Ia mengatakan, pembiaran nasib warga Pasar Ikan dan Luar Batang yang tinggal adalah tindakan sangat tidak manusiawi. Dengan tinggal di perahu, setiap saat bahaya mengancam. Membiarkan sekelompok warga untuk tinggal di perahu, mengabaikan nasib mereka adalah tindakan yang sangat tidak manusiawi oleh pemerintah. Kini, nasib mereka tidak menentu. Banyak orang tua dan anak-anak yang jatuh sakit. Ada pula wanita hamil tua yang sedang menunggu hari melahirkan. Mereka pun mulai  krisis makanan dan minuman.

Ketidakadlian sikap Ahok dengan mengusir mereka secara kasar dengan alasan penertiban dan pembangunan kota Jakarta, sedangkan bagi kelompok-kelompok pengembang swasta yang kaya raya diberikan akses dan kemudahan izin pengembangan. Nuansa keberpihakan dan ketidakadilan nampak jelas terlihat. Apalagi gebrakan Ahok mengusir penduduk miskin juga dilakukan dengan melibatkan ratusan personel polisi dan TNI dengan perlengkapan yang ‘menakutkan’ dan ‘mengancam’ penduduk.

Meski pemerintah bersama DPR telah bersepakat menghentikan proyek reklamasi untuk sementara waktu, aktivitas pembuatan ‘pulau palsu’ di Pulau G, tak jauh dari Pelabuhan Ikan Muara Angke, Jakarta Utara, faktanya masih tetap berjalan. Pada Selasa (19/4), Republika mencoba melihat langsung kegiatan reklamasi yang berlangsung di atas Pulau G yang digarap PT Agung Podomoro Land melalui anak usahanya itu.

Menurut Ketua Umum Aliansi Mahasiswa-Rakyat (AMR) Endry Prasetyo, kasus suap proyek reklamasi terjadi karena adanya konspirasi antara eksekutif dan legislatif di ibukota dalam membekingi pihak swasta. Izin reklamasi merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sementara gubernur hanya sampai mengeluarkan ekomendasi. Dasar itu telah diatur dalam undang-undang bahwasanya wilayah pantai utara Jakarta merupakan Kawasan Strategi Nasional (KSN) sehingga jelas kewenangan berada di tingkat pusat. Karena itu, KPK harus mengusut tuntas terkait pengesahan perpanjangan izin-izin yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama terhadap PT. Muara Wisesa Samudra dan perusahaan lain yang terkait reklamasi Teluk Jakarta.

Turbulensi kasus reklamasi Jakarta adalah sekelumit kondisi gamblang umat yang ditelantarkan pemerintahnya. Apakah masih belum cukup melihat kedholiman yang diperbuat para penguasa terhadap rakyat? Allah memberikan karunia yang amat besar kepada kita dalam bentuk sumber daya, kekuatan materi dan umat yang mulia dan gagah berani. Umat mengalirkan sungai darah dari luka-luka menganga yang disebabkan oleh para penguasa itu dan tuan-tuannya. Pada saat yang sama, para penguasa demokrasi itu rajin memproduksi “solusi-solusi”. Padahal masalah yang sebenarnya adalah para penguasa itu sendiri dan tuan-tuannya kaum kapitalis. Mengharap dari sistem demokrasi lahir kesejahteraan bersama adalah sebuah fantasi semu. Setelah semua ini, belum tibakah saatnya kita meluruskan kembali akar persoalan kita, mencampakkan semua sistem buatan manusia dan semua orang yang mencari selain jalan kaum Mukmin. Dan kita mengetahui bahwa jalan keluar hakiki dari kegelapan demokrasi yang pekat ini adalah sistem Islam yang telah diwahyukan oleh Rabb dan Pencipta Anda kepada Rasul Anda yang mulia saw, sistem Islam yang sempurna. [sumber]

Categories