Sistem Ekonomi Islam Tidak Cocok Untuk Indonesia?

ekonomi

Sistem Ekonomi Islam Tidak Cocok Untuk Indonesia?

Mungkin sudah tidak asing lagi dengan pertanyaan yang berbunyi, “Bagaimana Sistem Ekonomi Islam dapat diterapkan di negara Indonesia ini yang heterogen?”. Lebih lanjut ada yang bertanya, “Sehingga bagaimana caranya Sistem Ekonomi Islam, yang jelas-jelas bersumber dari Islam ini bisa kemudian diterapkan di Indonesia yang bukan negara homogen?”.

Melihat pertanyaan di atas, apa sih yang dimaksud dengan negara yang heterogen dan negara yang homogen? Maksud dari Indonesia sebagai negara yang heterogen adalah bahwa Indonesia mempunyai masyarakat yang beraneka ragam. Mulai dari agama yang tidak hanya satu jenis. Suku, ras dan budaya yang berbeda antar daerah, tidak hanya antar pulau. Namun antar desa pun sering kali berbeda adat-istiadatnya. Begitulah Indonesia, negara dengan keberagaman yang sangat banyak. Dan dengan itu, Indonesia adalah negara yang heterogen, bukan homogen.

Di Indonesia tercatat paling tidak minimal ada lima agama yang menjadi keyakinan dari warga masyarakatnya. Pertama adalah agama Islam yang menjadi agama mayoritas dari negara ini. Tak kurang dari 85 % penduduk negara Indonesia adalah beragama Islam. Kedua ada agama Kristen Protestan, ketiga ada agama Katolik, keempat dan kelima ada agama Hindu dan Budha.

Belum lagi jika melihat berapa banyak suku yang ada di Indonesia mulai dari ujung barat hingga Indoensia paling timur. Maka akan ditemukan sekian banyak suku, ras, budaya, bahasa dan adat-istiadat kedaerahan yang begitu rupa. Hingga puluhan atau bahkan ratusan pun mungkin ada di dalamnya. Sekali lagi begitulah Indoensia. Negara dengan potensi yang sangat banyak akan kebudayaan daerah, yang konon menjadi identitas dari setiap daerah di Indonesia.

Lalu kembali pertanyaan di atas. Pertanyaan tersebut tentu memberikan beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang diambil dari nada sinis pertanyaan tersebut. Pertama bahwa Indonesia adalah negara heterogen seperti sudah dijelaskan di atas. Tidak hanya satu agama, suku, budaya, adat-istiadat yang ada di Indonesia. Walaupun agama Islam adalah agama mayoritas penduduk Indonesia. Namun Islam bukan satu-satunya agama yang legal atau diakui oleh Indonesia.

Kesimpulan berikutnya, yaitu kedua bahwa Sistem Ekonomi Islam seakan tidak cocok, mungkin juga tidak boleh atau bahkan tidak mungkin ketika diterapkan di negara Indonesia. Sistem Ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang hanya cocok diterapkan di negara yang menganut Islam sebagai agama resminya atau asas negaranya. Ketiga mungkin dari pertanyaan tersebut semakin menguatkan kapada khalayak bahwa Indoneisa adalah negara yang menghargai pluralitas (keberagaman) serta negara yang menghargai toleransi. Negara Indonesia tidak berpihak pada salah satu keyakinan di atas keyakinan lainnya yang ada, termasuk dalam masalah Sistem Ekonominya.

Terlepas dari benar atau tidaknya kesimpulan di atas terhadap pertanyaan di awal, rasanya penting untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Karena bagi seorang muslim tentu mempunyai keyakinan kalau Sistem Islam secara keseluruhan ataupun Sistem Ekonomi Islam secara khusus itu layak untuk diterapkan di bumi Allah dimanapun berada. Bahkan tidak hanya layak, juga sudah menjadi sebuah kewajiban untuk umat Islam menerapkannya dalam kehidupan mereka. Sehingga secara keimanan pertanyaan tersebut tentu tidak layak untuk ditanyakan oleh seorang muslim. Mungkin akan sangat wajar jika pertanyaan tersebut terlisan dari seorang non muslim.

Sehingga jika yang bertanya adalah seorang muslim, maka bisa jadi mereka belum memahami akan konsep Islam secara benar. Maka, penyadaran kepada mereka harus terus diberikan, dengan pendekatan normatif  maupun empiris sebagai penguat. Bahwa Islam harus diterapkan secara kaffah adalah sebuah keniscayaan, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya.

Kemudian menjadi tantangan tersendiri adalah jika yang bertaya adalah mereka yang bukan beragama Islam. Mungkin benar harus dijelaskan kepada mereka. Mereka juga harus disadarkan bahwa Sistem Ekonomi Islam itu cocok dan layak diterapkan di Indonesia. Bahkan sebuah keharusan untuk Indonesia menerapkannya. Tentu penyadaran yang berbeda dengan sebelumnya. Penyadaran yang diberikan dengan pendekatan yang lain, bukan penyadaran normatif. Akan tetapi, dengan menggunakan pendekatan empiris dan dengan ditambahi beberapa argumen yang meyakinkan.

Bagaimana caranaya? Pertama jika diamati, dengan bertanya kepada seluruh warga masyarakat Indonesia. Baik mereka yang beragama Islam, baik mereka yang beragama Katolik, Kristen, Hindu, Budha, baik mereka yang berasal dari suku dayak, suku sunda, suku jawa dan lainnya. Maka mereka akan sepakat dan menjawab secara serentak nan kompak, bahwa apakah mereka menginginkan Indonesia ini menjadi negara yang sejahtera ekonominya? Apakah mereka menginginkan Indonesia ini menjadi negara yang adil dan merata ekonominya? Apakah mereka menginginkan Indonesia menjadi negara yang mandiri dan berdaulat dalam ekonominya? Maka serentak seluruh penduduk Indonesia yang heterogen akan menjawab ya dengan lantangnya.

Kedua ketika mereka ditanya lalu bagaimana agar semua itu bisa terwujud? Bagaimana agar kesejahteraan ekonomi berupa terjaminan kebutuhan pokok rakyat, terjaminnya pendidikan murah, bahkan gratis bagi rakyat, terjaminannya kesehatan murah, bahkan gratis bagi rakyat, terjaminannya keamanan bagi rakyat, pembangunan ekonomi yang rill, pembangunan infrastruktur yang baik dan ideal, tidak ada kemiskinan, pengangguran, inflasi, utang dsb itu bisa benar-benar terpenuhi.

Bagaimana pula agar keadilan dan kemeratan ekonomi berupa distribusi sumber daya ekonomi untuk kemakmuran rakyat, akses ekonomi tidak hanya untuk para kapitalis, juga untuk seluruh rakyat, adanya jaminan sosial bagi seluruh rakyat, kemudahan melakukan kegiatan ekonomi bagi rakyat, adanya keadilan dalam peminjaman di Lembaga Keuangan da lainnya benar-benar bisa terwujud.

Bagaimana juga agar kemandirian ekonomi berupa fakta bahwa Indonesia benar-benar menjadi pelaku-pelaku ekonomi yang  mandiri, baik bagi pemerintah, sebagai pelaku raksasa, juga bagi rakyat sebagai pelaku ekonomi mikro, kemudian kendali / kontrol sepenuhnya dipegang pemerintah/negara. kebijakan yang keluar adalah mandiri, tidak ada intervensi dalam pengeluaran kebijakan, bahkan kebijakan pesanan dari pihak lain itu mampu terjadi. Serta tujuan ekonomi lainnya semua warga menginnginkannya. Bagaimana agar semua itu bisa terwujud?

Tentu mau tidak mau Indonesia harus menerapkan sebuah seperangkat aturan tentang ekonomi. Karena hanya berupa mimpi belaka dan khayal tatkala mengharapkan semua itu terjadi. Namun tidak menerapkan sebuah sistem ekonomi manapun. Lalu sistem ekonomi seperti apa itu? Maka harus disepakati terlebih dahulu oleh semuanya, termasuk oleh seluruh rakyat Indonesia sistem ekonomi seperti apa yang akan diterapkan, dan diharapkan mampu mewujudkan semua harapan maupun tujuan ekonomi di atas.

Pertanyaan balik bisa ditanyakan kepada mereka yang bertanya akan kecocokan Sistem Ekonomi Islam diterapkan di Indonesia. Pertanyaan tersebut adalah apakah ada sistem ekonomi selain dari Sistem Ekonomi Islam, selain dari Sistem Ekonomi Kapitalisme dan Sistem Ekonomi Sosialisme? Apakah ada lagi sistem ekonomi selain dari ketiga sistem ekonomi tersebut? Maka tidak ada lagi, kecuali memang ketiga sistem ekonomi tersebutlah yang ada dan pernah diterapkan, yang memang diakui oleh manusia. Walaupun mungkin dalam textbook ekonomi hanya ada dua, yaitu Sistem Ekonomi Kapitalisme dan Sistem Ekonomi Sosialisme. Namun, fakta mengatakan bahwa Sistem Ekonomi Islam juga ada, dan bahkan sudah pernah diterapkan dalam sebuah negara dengan waktu berabad-berabad tahun.

Artinya adalah bahwa selain dari ketiga sistem ekonomi di atas, tidak ada lagi. Sehingga tidak akan ditemukan sistem ekonomi dari suku “A”, tidak akan ditemukan sistem ekonomi dari suku “B”, tidak akan ditemukan sistem ekonomi dari agama “C”, tidak akan ditemukan sistem ekonomi dari agama “D” dan lain sebagainya. Karena memang hanya ada tiga sistem ekonomi di dunia ini, yaitu sistem-sistem ekonomi yang sudah disebutkan di atas.

Oleh karenanya dapat diambil sebuah kesimpulan, bahwa sesungguhnya rakyat Indonesia, khususnya yang bukan beragama Islam, hanya memilih sistem ekonomi mana yang nanti ketika diterapkan itu mampu memberikan jaminan terwujudnya tujuan-tujuan adanya pengaturan ekonomi. Apakah Sistem Ekonomi Islam? Atau Sistem Ekonomi Kapitalisme? Atau juga Sistem Ekonomi Sosialisme? Hanya itu, dan tidak ada yang lain.

Mana sistem ekonomi yang diinginkan itu? Apakah sistem ekonomi sosialisme yang justru membuat rakyat Uni Sovyet harus memakan daging dari mayat manusia karena kelaparan pada waktu Lenin memimpin. Sistem ekonomi yang mengatakan bahwa semua yang produktif harus menjadi milik negara, tidak boleh dimiliki oleh individu untuk dikomersilkan. Sehingga akan menyebabkan manusia justru tidak produktif dan inovatif.

Ataukah sistem ekonomi kapitaslisme yang berpandangan membolehkan siapapun yang mampu dan mau untuk memiliki gunung mas, dan segala sumber daya alam yang ada, walaupun hanya perorangan. Serta membatasi negara berperan lebih, kecuali hanya sebatas regulator saja. Sistem ekonomi yang membuat krisis menjadi hal yang biasa. Bagaimana dikatakan tidak biasa, ketika krisis ekonomi yang menjadi salah satu sebab turunnya orde baru ternyata selama 100 tahun terakhir terjadi 20 kali. Sehingga krisis ekonomi adalah ritual wajib lima tahunan dalam sistem ekonomi Kapitalisme.

Ataukah sistem ekonomi Islam yang berpandangan bahwa, negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan dan papan untuk setiap rakyatnya. Hingga tatkala ada seorang saja rakyat yang belum tercukupi salah satunya, maka negara tersebut belumlah sejahtera. Sistem ekonomi yang mampu bertahan hingga kurang lebih 14 abad, dan dalam sejarah dikenal dengan negara yang maju dalam ekonominya. Sampai-sampai dalam sejarah tercatat pernah suatu masa tidak ditemukan mustahik atau orang yang berhak mendapatkan zakat. Itu artinya kemakmuran dan kekayaan mewarnai kehidupan pada waktu itu. Sistem ekonomi yang membagi harta yang ada di dunia ini tidak hanya untuk kebebasan individu saja, atau hanya untuk negara saja. Namun secara cemerlang mampu memetakan mana kekayaan yang berhak dimiliki oleh negara, mana kekayaan yang berhak dimiliki oleh individu dan bahkan ada kekayaan yang menjadi milik bersama.Dan itulah secuil tentang sistem ekonomi Islam.

Sehingga ketika rakyat Indonesia ingin sedikit berfikir jernih, memilih sistem Ekonomi Islam untuk diterapkan di Indonesia adalah sebuah keniscayaan. Selain karena sebuah kewajiban bagi umat Islam untuk mengimplmentasikannya dalam kehidupan mereka. Namun juga sistem ekonomi Islam terbukti mampu mewujudkan harapan atau tujuan pengaturan ekonomi dalam sebuah negara. Baik secara teori keilmuan, historis maupun secara normatif. Tentu bukan hal yang salah ketika dikatakan bahwa Sitem Ekonomi Islam benar-benar cocok untuk Indonesia, dan tidak hanya itu. Tapi juga adalah sebuah keharusan jika Indonesia ingin menjadi negara yang sukses dan berkah di dunia maupun selamat di akhirat kelak. Wallau a’lam. (mustanir.com)

Penulis : Lutfi S. Hidayat (Kepala Lembaga Penelitiaan, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) STEI Hamfara Yogyakarta)

Categories