Temui Suu Kyi, Menlu AS Desak Penyelidikan HAM di Rakhine

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Rex Tillerson, mendesak Myanmar menggelar penyelidikan kredibel terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Rakhine. | cnn


MUSTANIR.COM, Jakarta — Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Rex Tillerson, mendesak Myanmar menggelar penyelidikan kredibel terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Rakhine.

“Tuduhan pelanggaran HAM di Rakhine harus diselidiki secara kredibel dan imparsial. Mereka yang terlibat pelanggaran HAM harus bertanggung jawab. Saya terus meminta pemerintah sipil memimpin investigasi menyeluruh yang independen dan efektif dalam seluruh pertemuan saya,” kata Tillerson, Rabu (15/11).

Permintaan itu diutarakan Tillerson saat berkunjung ke Myanmar dan bertemu dengan Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar, dan panglima militer negara itu, Jenderal Min Aung Hlaing.

Tillerson juga meminta militer bekerja sama dan memfasilitasi akses penyelidikan yang dilakukan pemerintah. Dia mengatakan militer juga harus menjamin keselamatan dan keamanan semua warga di Rakhine sebagai bagian dari tanggung jawabnya.

“Militer Myanmar harus bekerja sama dan memfasilitasi akses penyelidikan itu secara penuh,” ucap Tillerson.

Myanmar terus menjadi sorotan setelah ratusan ribu etnis minoritas Rohingya kabur ke Bangladesh, sementara sekitar seribu orang lainnya dilaporkan tewas karena kekerasan militer di Rakhine.

Aksi kekerasan bermula dari serangan kelompok bersenjata Pasukan Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA) ke sejumlah pos polisi dan satu pangkalan militer di Rakhine pada Agustus lalu.

Sejak itu, militer meluncurkan operasi pembersihan untuk memburu anggota kelompok bersenjata. Namun, selain memburu anggota ARSA, militer juga dilaporkan menyiksa, mengusir, hingga membunuh sipil Rohingya di Rakhine.

Tillerson mengutuk serangan kelompok bersenjata itu, tapi juga menekankan bahwa pasukan keamanan Myanmar perlu menghindari respons represif yang “dapat melukai warga sipil yang tidak bersalah.”

Dia juga berjanji AS akan bekerja sama untuk memastikan seluruh pihak yang bertanggung jawab atas kekejaman mendapat konsekuensi dengan “menggunakan semua mekanisme yang ada, termasuk menggunakan undang-undang AS.”

“Ini adalah tanggung jawab pemerintah dan pasukan keamanan untuk melindungi dan menghormati HAM seluruh warga di wilayahnya dan meminta pertanggungjawaban dari mereka yang gagal melakukannya,” ujar Tillerson, seperti dikutip Reuters.

Selain itu, Tillerson mengatakan AS juga tengah mempertimbangkan untuk menerapkan sanksi terhadap Myanmar yang diharapkan mampu menekan negara itu untuk segera menyelesaikan krisis yang dianggap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai upaya pembersihan etnis itu.

Jika ada informasi dan laporan kredibel yang mampu membuktikan keterlibatan oknum individu dalam krisis itu, para pelaku dapat menjadi sasaran sanksi AS secara individual.

Dalam lawatannya tersebut Tillerson memberikan bantuan kemanusiaan tambahan bagi para pengungsi sebesar US$47 juta. Dengan demikian, AS sudah memberikan bantuan total US$87 juta sejak krisis pecah pada Agustus lalu. (cnnindonesia.com/16/11/2017)

Categories