Pengumuman Hasil Pemilu 2024 oleh KPU: Déjà Vu Pemilu 2019, Umat Kembali Dikhianati?

MUSTANIR.net – Kendati baru diumumkan KPU, tetapi sejatinya apa yang disampaikan KPU berupa pengumuman hasil Pemilu 2024 ini bukanlah hal yang baru. Bukan hal baru, karena hasil kemenangan Prabowo Gibran sudah banyak dibahas oleh lembaga quick count, juga prediksi KPU akan mengumumkan hasil yang tidak jauh beda dengan hasil lembaga quick count, termasuk hal yang sudah diprediksi.

Soal PPP dan PSI tidak lolos parlemen, itu tak terlalu penting dibahas. PPP memang sudah mengalami pembusukan dari dalam dengan berbagai friksi dan pergantian Ketum yang tak normal melalui Munaslub. Secara eksternal, citra PPP sebagai partai Islam juga sudah luntur. Jadi wajar, kalau tidak lolos ke Senayan.

Ada pun PSI, tampaknya sengaja ditumbalkan. Kalau dipaksakan lolos, akan mengganggu proses pengumuman pemenangan Prabowo Gibran. PSI sementara dijadikan bandul penyeimbang, seolah Pemilu fair karena PSI yang dipimpin putra Jokowi juga tidak lolos.

Padahal, rencana operasi pelolosan PSI ketahuan publik. Kenaikan data Sirekap PSI yang nyaris 4%, menambah kecurigaan publik dan reaksi keras publik. Jadi, skenario pelolosan PSI sengaja dibatalkan.

Ada pun NasDem, sudah terlihat lagi watak aslinya yang pragmatis. Surya Paloh langsung berpidato atas nama NasDem menyatakan menerima hasil Pemilu dan mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran.

NasDem hanya mendorong proses ke MK, dan meragukan proses hak angket. Satu langkah politik, yang sejak jauh hari sudah terbaca ketika Surya Paloh menemui Jokowi di istana, padahal belum ada pengumuman hasil Pemilu oleh KPU.

NasDem tidak terlalu meratapi kekalahan Anies, bisa dipahami karena dua alasan.

• Pertama, Anies bukan kader NasDem. Jadi tak signifikan bagi NasDem terlalu ‘Die Hard’ membela kekalahan Anies dalam Pilpres 2024 ini.

• Ke dua, Anies telah dimanfaatkan secara baik untuk mendongkrak elektabilitas NasDem. Terbukti, suara NasDem naik, jadi misi sudah selesai. Ada pun kemenangan Anies, itu bonus saja kalau terjadi.

Suara NasDem pada Pemilu 2024 ini 14.660.516 suara (9,65%), naik 0,60% dari suara NasDem pada Pemilu 2019 lalu yang hanya 9,05 %.

Efek memboyong Anies menjadi Capres, ini juga sukses mengerek suara partai pengusung lainnya, yakni PKB dan PKS.

Pada Pemilu 2019, suara PKB 9,69% dan PKS 8,21%. Sekarang pada Pemilu 2024, suara PKB naik 0,92% menjadi 10,61%. Suara PKS naik 0,21% menjadi 8,42%.

Jadi, apa yang akan terjadi di MK hanyalah deklarasi kekalahan Anies dan Cak Imin, sekaligus melegitimasi kecurangan Pemilu 2024. Jika PDIP menempuh upaya yang sama ke MK, maka itu sama saja deklarasi kekalahan Ganjar Mahfud dan sekaligus melegitimasi kecurangan Pemilu 2024. Setelah itu, tidak ada lagi Pemilu curang karena sudah dibuktikan di MK, dan Prabowo Gibran tetap menjadi pemenangnya.

Proses ke MK hanyalah deklarasi kekalahan dan upaya melegitimasi kecurangan. Persis seperti yang berulang kali penulis ungkap dalam sejumlah artikel.

Ini seperti déjà vu politik, repetisi politik seperti yang terjadi di Pemilu 2019. Saat itu Prabowo menyebut Pilpres curang, dia gugat ke MK dan kalah. Akhirnya, Pilpres menjadi legitimate. Prabowo tidak bisa lagi menuduh Pilpres curang, karena sudah dibuktikan di MK tidak ada kecurangan. Kalau curang, Prabowo tidak kalah.

Hanya tinggal satu, apakah umat setelah kalah akan kembali dikhianati seperti pada Pilpres 2019? Saat itu, setelah kalah di MK, Prabowo justru merapat ke kubu pemenang. Hidangan nasi goreng telah mengubah karakter macan Asia menjadi kucing Persia.

Apakah pengkhianatan itu akan terjadi juga di Pemilu 2024 ini?

Sederhana saja, para politisi dan partai itu pragmatis. Mereka tidak segan meninggalkan rakyat demi tujuan kekuasaan, sebagaimana Prabowo dulu pernah melakukan itu pada tahun 2019. Bedanya, dulu Prabowo yang menjadi korban kecurangan, tahun 2024 ini Prabowo yang diuntungkan oleh adanya kecurangan.

NasDem saja sudah kebelet merapat, dengan datangnya Surya Paloh ke istana. Hari ini, kubu 01 hanya NasDem yang secara mandiri (tanpa PKS dan PKB) langsung menyatakan menerima hasil Pemilu dan memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran.

Padahal, pada saat yang sama, Anies dan Cak Imin mendeklarasikan banyaknya proses yang bermasalah dalam Pemilu, sebagai tanggapan atas pengumuman KPU. NasDem telah mengambil manuver untuk kepentingan parpolnya sendiri, dengan meninggalkan Anies, PKS, dan PKB.

PKB sendiri tidak lama lagi juga akan mengambil langkah serupa. Dua menteri PKB sudah sowan Jokowi. Jokowi sudah titip salam kepada Cak Imin. Itu artinya manuver PKB tidak akan jauh beda dengan NasDem.

Memang inilah problem berjuang via demokrasi. Umat tidak memiliki kendali dalam menentukan keputusan politik dalam perjuangan. Umat hanya dimanfaatkan suaranya di TPS dan aksi demonstrasi.

Sementara keputusan politik, apakah akan menerima hasil Pemilu atau tidak, akan ajukan hak angket atau tidak, akan membawa perkara ke MK atau tidak, itu semua ada pada otoritas parpol dan elite politik. Pertimbangannya juga kepentingan politik, bukan menjalankan aspirasi umat.

Umat tidak pernah diajak berunding oleh parpol untuk menetapkan pilihan politik, apakah akan menerima hasil Pemilu atau tidak, akan ajukan hak angket atau tidak, akan membawa perkara ke MK atau tidak. Dalam urusan strategis ini, umat ditinggalkan.

Umat hanya disuruh demo dan suaranya dimasukkan ke TPS. Parpol dan elite hanya memanfaatkan dukungan umat untuk tujuan kekuasaan mereka.

Kalau mendengar aspirasi umat, tentunya saat ini parpol tidak akan menerima hasil Pemilu, bahkan segera melakukan konsolidasi untuk menggulirkan hak angket. Bukan malah mendelegitimasi wacana angket dan segera menyatakan menerima hasil Pemilu, seperti yang dilakukan NasDem.

Sudah saatnya umat memikirkan jalan perubahan, yang terlepas dari kendali parpol dan elite, lepas dari belenggu oligarki. Sudah saatnya umat meneladani Rasulullah ﷺ dalam memperjuangkan Islam hingga sampai ke tampuk kekuasaan.

Perjuangan yang tidak berkompromi dengan sistem batil demokrasi, dan berfokus dengan dakwah Islam, untuk meyakinkan umat bahwa masa depan perubahan itu ada pada Islam dan khilafah. Sudah saatnya ide khilafah menjadi arus utama perjuangan umat Islam, yang ada pada kendali umat, dan steril dari intervensi elite dan para oligarki.

Pasca Pengumuman KPU, Quo Vadis Arah Politik Umat?

Setelah pengumuman KPU ini, ada beberapa pilihan politik yang mungkin akan ditempuh umat, di antaranya:

• Pertama, membersamai Paslon menggugat di MK, dengan keyakinan gugatan akan ditolak. Banyak faktor yang menjadi dasar keyakinan gugatan akan kalah di MK, terutama faktor MK ada dibawah kendali otoritas politik.

Termasuk narasi Pilpres curang bersifat TSM menjadi batal, jika MK tidak ikut menjadi bagian desain itu. Jadi, upaya di MK hanya formalitas ikhtiar untuk menjaga semangat pendukung, sekaligus akhirnya akan melegitimasi kecurangan itu sendiri.

• Ke dua, kapok terlibat politik, karena ujungnya elite politik yang pegang kendali. Umat hanya diambil suaranya di TPS, dan diambil semangatnya untuk demo dan perang medsos.

Sementara kebijakan yang penting dan strategis, seperti pengguliran hak angket, umat tak dilibatkan. Hak angket akhirnya juga akan pupus, karena agenda elite dan parpol sudah fokus negosiasi dan transaksi kekuasaan. Bukan membongkar pemilu curang.

• Ke tiga, mulai membuka diri dengan politik Islam yang benar-benar steril dari pengaruh dan kendali parpol, elite, dan oligarki. Politik yang dijalankan melalui aktivitas dakwah, dengan mencontoh Sirah perjuangan Rasulullah ﷺ.

Dakwah yang dilakukan melalui sejumlah tahapan. Tahapan itu adalah sebagaimana dicontohkan Rasulullah ﷺ saat berjuang di Makkah hingga mendapatkan kekuasaan di Madinah. Perjuangan menuju khilafah hanya dengan dakwah.

Ada pun dakwah itu tahapannya adalah sebagai berikut:

• Pertama, tahap pembinaan dan pengkaderan (marhalah tatsqif wa takwin).

Tahapan ini telah dilakukan Rasulullah ﷺ ketika memulai dakwahnya di Makkah. Langkah-langkah dakwah yang dilakukan Rasulullah ﷺ dalam tahapan ini adalah dengan jalan mendidik dan membina masyarakat dengan ‘aqidah dan syariah Islam. Pembinaan ini ditujukan agar umat Islam menyadari tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang Muslim.

Dengan pendidikan dan pembinaan ini, seorang Muslim diharapkan memiliki kesadaran bahwa menegakkan syariah Islam dan khilafah Islamiyah yang merupakan kewajiban asasi bagi dirinya, dan berdiam diri terhadap ‘aqidah dan sistem kufur adalah kemaksiatan. Kesadaran seperti ini akan mendorong seorang Muslim untuk menjadikan ‘aqidah Islam sebagai pandangan hidupnya dan syariah Islam sebagai tolok ukur perbuatannya.

Kesadaran ini akan mendorong dirinya untuk berjuang menegakkan syariah dan khilafah Islamiyah. Tanpa kesadaran ini, khilafah Islamiyah tidak pernah akan bisa diwujudkan di tengah-tengah masyarakat.

Hanya saja, kesadaran seperti ini tidak akan mendorong terjadinya perubahan jika hanya dimiliki oleh individu atau sekelompok individu belaka. Kesadaran ini harus dijadikan sebagai “kesadaran umum” melalui propaganda yang bersifat terus-menerus. Dari sinilah dapat dipahami bahwa perjuangan menegakkan syariah dan khilafah harus berwujud amal jama’i.

Dengan kata lain, harus ada gerakan Islam yang ikhlas yang ditujukan untuk membina dan memimpin umat dalam perjuangan agung ini. Gerakan inilah, yang akan menjadi alternatif sekaligus arus mainstream perjuangan umat.

• Ke dua, tahap interaksi dan perjuangan di tengah umat (marhalah tafa’ul ma’a al ummah).

Setelah lahir individu-individu Islam yang telah tergabung dalam sebuah kelompok dakwah atau kelompok politik Islam, maka akan dilanjutkan pada tahapan yang ke dua, yaitu tahap interaksi dan perjuangan di tengah umat.

Individu-individu Islam yang telah terhimpun dalam partai politik Islam yang ikhlas ini harus diterjunkan di tengah-tengah masyarakat untuk meraih kekuasaan dari tangan umat.

Hal itu sebagaimana yang pernah dilakukan Rasulullah ﷺ bersama sahabat. Setelah dianggap cukup dalam menjalankan proses dakwah tahap pembinaan dan pengkaderan, kelompok dakwah Rasul ﷺ selanjutnya diperintahkan Allah subḥānahu wa taʿālā untuk berdakwah secara terang-terangan. Allah subḥānahu wa taʿālā berfirman:

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾

“Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik” (QS al-Hijr: 94)

Dalam menjalankan perintah Alah tersebut, Rasulullah ﷺ dan para sahabat terjun di tengah masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat untuk melakukan proses penyadaran umum tentang pentingnya kehidupan yang harus diatur dengan syari’ah Islam.

Proses akhir dakwah dari marhalah ke dua ini adalah ditandai dengan dilaksanakannya thalabun nushrah (mencari dukungan politik dari ahlun nushrah) kepada para pemimpin qabilah untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Rasulullah ﷺ. Puncak dari marhalah ini adalah ketika Rasulullah ﷺ berhasil mendapatkan kekuasaan dari para pemimpin qabilah dari Yastrib (Madinah) melalui bai’atul Aqobah II.

Dengan demikian, kekuasaan itu hakikatnya hanya bisa diraih jika umat telah rela menyerahkan kekuasaannya kepada kelompok Islam tersebut. Ada pun cara untuk meraih kekuasaan dari tangan umat adalah terlebih dulu melakukan proses penyadaran, yaitu menanamkan mafahim (pemahaman), maqayis (standar perbuatan) dan qana’at (keyakinan/kepercayaan) Islam di tengah-tengah mereka; sekaligus memutus hubungan masyarakat dengan mafahim, maqayis dan qana’at kufur dan pelaksananya.

Dengan cara ini, umat akan mencabut dukungannya terhadap sistem kufur dan pelaksanannya, lalu menyerahkan kekuasaannya kepada kelompok Islam yang memperjuangkan syariah dan khilafah tersebut dengan sukarela. Hanya saja, prosesi seperti ini harus melibatkan ahlun nushrah, yakni orang-orang yang menjadi representasi kekuasaan dan kekuatan umat, agar transformasi menuju khilafah Islamiyah berjalan dengan mudah.

Atas dasar itu, kelompok Islam tidak boleh mencukupkan diri pada aktivitas membina umat dan membentuk opini umum tentang Islam belaka, tetapi harus menuju kekuasaan secara langsung dengan menggunakan metode yang telah digariskan Nabi ﷺ di atas, yakni thalabun nushrah. Pasalnya, hanya dengan metode thalabun nushrah inilah jalan syar’i untuk menegakkan khilafah Islamiyah, bukan dengan metode yang lain.

• Ke tiga, tahap penerapan hukum Islam (marhalah tathbiq ahkamul Islam)

Setelah proses thalabun nushrah berhasil, maka akan masuk tahapan selanjutnya, yaitu penerapan syari’at Islam sebagai hukum dan perundang-undangan bagi masyarakat dan negara secara kaffah.

Sebagaimana yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah ﷺ dan para sahabat, setelah beliau mendapatkan bai’atul Aqabah II, beliau melanjutkan dengan hijrah ke Madinah. Di Madinah inilah, Rasulullah ﷺ dapat memulai penerapan syari’at Islam secara kaffah.

Penerapan syari’ah Islamiyah ini ditandai dengan diberlakukannya Piagam Madinah yang wajib dita’ati oleh seluruh warga negaranya, baik bagi yang muslim maupun non muslim. Selain penerapan syari’at Islam untuk pengaturan kehidupan masyarakat di dalam negeri, Rasulullah ﷺ juga menerapkan syari’at Islam untuk politik luar negerinya.

Inilah tahap terakhir dari metode penegakan syari’ah Islam yang dapat diteladani dari perjalanan dakwah Rasulullah ﷺ. Setelah perjuangan kelompok Islam memperoleh kekuasaan dari ahlun nushrah, maka pemimpin dari kelompok Islam tersebut akan dibai’at untuk menjadi khalifah, dengan tugas menerapkan Islam secara kaffah, baik untuk pengaturan kehidupan di dalam negeri, maupun luar negerinya.

Gerakan dakwah ini akan menjadi arus perubahan yang benar-benar steril dari kendali oligarki, karena tidak dijalankan melalui demokrasi. Dakwah yang mandiri, yang bisa dilakukan kapan pun dan dalam situasi bagaimana pun.

Gerakan penyadaran umat bahwa masa depan umat adalah khilafah, menjadi urgen terus digelorakan agar umat masih memiliki harapan bahkan mendapatkan keyakinan bahwa kebangkitan umat ini akan mampu diwujudkan dengan khilafah. Bukan melalui sistem demokrasi yang batil.

Allahu akbar! []

Sumber: Ahmad Khozinudin

About Author

Categories