Aksi Bela Islam III Muncul Karena Pemerintah Tidak Tegas

Aksi Bela Islam III Muncul Karena Pemerintah Tidak Tegas

Mustanir.com – Aksi Bela Islam Jilid III banyak menarik perhatian masyarakat luas. Ketua Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS) UGM, Zainal Abidin Bagir mengemukakan, kemunculan aksi ini dilatarbelakangi oleh ketidaktegasan pemerintah.

“Aksi sekarang terjadi bukan karena masyarakat jenuh, tapi karena pemerintah sebelumnya tidak tegas,” ujarnya pada Republika.co.id, Kamis (1/12).

Zainal mengkritik ketidaktegasan dan kelambanan negara dalam menghadapi isu-isu yang bersifat sensitif. Akhirnya tumbuh dan tiba-tiba sudah menjadi besar seperti sekarang. Oleh karena itu, ia menyarankan agar ke depannya pemerintah bisa lebih cepat dan tegas dalam menyelesaikan masalah keberagaman.

Hal tersebut, kata Zainal, penting untuk menjaga dan memelihara kebhinekaan NKRI. Jika tidak begitu, nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika bisa luntur dengan sendirinya. “Penting bagi kita untuk menjaga kesatuan NKRI melalui nilai-nilai kebhinekaan,” ujarnya.

Sementara ini, mobilisasi masa menuju Aksi Bela Islam Jilid III di Jakarta terus berlangsung. Ribuan masyarakat dari berbagai daerah berbondong-bondong berangkat ke ibu kota. Ada yang menggunakan kendaraan dan berjalan kaki seperti para santri dari Ciamis. Sementara peserta aksi dari DIY sendiri dijadwalkan akan berangkat bersama-sama pada hari ini.

Sebelum bertolak pada pukul 08.00, mereka berkumpul di Komplek Masjid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIY, Gedongkuning, Kota Yogyakarta. Setidaknya lebih dari 400 orang terdaftar ikut dalam aksi tersebut. (rol/adj)

Komentar Mustanir.com

Kami setuju kepada pendapat diatas, bahwa adanya aksi bela Islam jilid ke tiga ini muncul karena ketidaktegasan pemerintah terhadap penegakkan hukum di Indonesia. Dan ketidaktegasan pemerintah ini tentu saja karena pemerintah bimbang atas sikapnya.

Mendukung penegakkan hukum artinya pemerintah berwibawa akan tetapi di musuhi oleh partai pemenang pemilu pengusung tersangka penista agama. Dan jika pemerintah menghalangi penegakkan hukum maka pemerintah akan dianggap tidak berwibawa meskipun mendapatkan empati dari partai pemenang pemilu.

Nah, sebenarnya pemerintah itu berada di pihak rakyat atau di pihak segolongan orang? Silakan dijawab sendiri.

Categories