
Kalau Memang Peduli Palestina, Indonesia Seharusnya Membatalkan Konser Andrea Bocelli
MUSTANIR.net – Komitmen Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan menentang segala bentuk penjajahan bukanlah sekadar retorika politik, melainkan amanat konstitusi. Namun, konsistensi sikap ini kini diuji lewat rencana gelaran konser tenor asal Italia, Andrea Bocelli, di tanah air—termasuk di kawasan Borobudur dan Jakarta.
Jika negeri ini benar-benar berdiri kokoh di sisi keadilan dan empati bagi rakyat Palestina, maka membiarkan panggung megah ini berdiri adalah sebuah kontradiksi yang nyata. Langkah yang sejalan dengan nurani dan sikap politik Indonesia hanyalah satu: membatalkan konser tersebut.
Di balik balutan suara memukau dan panggung megah berkelas dunia, agenda pertunjukan musik internasional sering kali membawa narasi yang tidak sepenuhnya netral. Penolakan keras dari umat Islam dan masyarakat yang menolak penindasan terhadap rencana hadirnya Andrea Bocelli bukanlah bentuk pemicu kebencian terhadap seni, melainkan sebuah pertanggungjawaban moral atas rekam jejak Bocelli yang dinilai terlibat langsung dalam menyokong mesin politik dan militer Israel (Israel Defense Forces/IDF).
Bagi sebagian pihak, kehadiran seorang artis di sebuah negara sering dianggap sekadar urusan profesional yang diatur oleh pengelola acara (event organizer). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Andrea Bocelli jauh melampaui komitmen tur komersial biasa. Dalam rekam jejaknya, Bocelli memiliki hubungan diplomasi budaya (soft diplomacy) yang sangat erat dengan para elit tertinggi politik Israel, seperti mantan Presiden Shimon Peres dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Pada tahun 2008, Bocelli terbang khusus ke Tel Aviv untuk mengisi peringatan satu dekade Peres Center for Peace dan secara khusus membawakan lagu Ray of Hope yang liriknya ditulis langsung oleh Shimon Peres. Hubungan personal ini berlanjut pada tahun 2011 saat ia menggelar konser di Masada dan melakukan audiensi khusus dengan Peres.
Tidak berhenti di situ, pada tahun 2022, Benjamin Netanyahu hadir sebagai tamu kehormatan dalam konser megahnya di Bloomfield Stadium, Tel Aviv, yang juga dirangkaikan dengan kunjungan VIP ke Yerusalem. Keterlibatan dalam panggung politik kelas atas dan penggalangan dana seperti Friends of the Israel Defense Forces (FIDF) di Amerika Serikat adalah pilihan personal yang sadar, bukan paksaan promotor. Kehadiran figur publik global di panggung-panggung tersebut secara nyata memberikan legitimasi moral dan memoles citra militer yang sedang beroperasi di tanah Palestina.
Pertanyaan mendasar yang kemudian muncul adalah: apa arti keterlibatan dan dukungan terhadap IDF bagi rakyat Palestina?
Bagi warga Gaza dan Tepi Barat, IDF bukanlah sekadar pasukan pertahanan biasa, melainkan kekuatan militer penguasa yang mencabut hak paling mendasar untuk hidup. Penggalangan dana untuk IDF secara langsung memperkuat kapasitas operasional, logistik, dan perlengkapan militer yang dipakai di medan pertempuran.
Sejak Oktober 2023 saja, agresi militer ini telah merenggut lebih dari 87.000 nyawa di Gaza dan Lebanon, di mana sekitar 25.000 di antaranya adalah anak-anak. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan bukti nyata atas upaya pembersihan etnis (ethnic cleansing) dan genosida yang menghabisi generasi masa depan Palestina.
Kekejaman institusi yang disokong oleh jaringan penggalang dana ini terekam jelas dalam berbagai peristiwa memilukan di lapangan:
• Tragedi Pembantaian Tepung (Flour Massacre): Pada 29 Februari 2024 di Jalan Al-Rashid, Kota Gaza, ribuan warga yang sedang kelaparan dan mengantre bantuan darurat dihujani tembakan peluru tajam serta serangan artileri oleh pasukan IDF. Lebih dari 118 warga sipil tewas seketika dan ratusan lainnya luka-luka di lokasi pembagian bantuan.
• Tindakan Tanpa Nurani: Laporan dari anggota Komisi Penyelidikan PBB, Chris Sidoti, membeberkan kisah tragis Jad Jadallah, remaja 14 tahun di Tepi Barat. Setelah ditembak dari jarak dekat, tentara IDF melarang tim medis mendekat, menendang tubuh korban, dan membiarkannya menggelepar hingga pendarahan hebat selama 45 menit sampai menghembuskan napas terakhir.
• Penggunaan AI dan Kesaksian Personel: Dokumen kesaksian eks anggota intelijen dan militer Israel dalam dokumenter NAZA membongkar skema pemboman pemukiman warga menggunakan algoritma AI serta penembakan warga sipil hanya karena melintasi batas imajiner. Kematian puluhan ribu warga sipil dianggap sekadar masalah teknis tanpa rasa bersalah.
Melihat fakta-fakta objektif ini, penggalangan dana dan legitimasi moral bagi IDF jelas menempatkan setiap kuncinya—termasuk para pendukung dari kalangan seniman—sebagai bagian dari rantai mesin imperialisme dan genosida.
Oleh karena itu, penolakan umat Islam dan masyarakat Indonesia terhadap konser Andrea Bocelli di Borobudur maupun Jakarta adalah langkah yang rasional, tegas, dan berlandaskan pada prinsip keadilan universal. Indonesia tidak boleh menyediakan panggung terhormat bagi siapapun yang melanggengkan penindasan atas masyarakat Palestina.
Pada akhirnya, keberanian untuk mengambil sikap tegas inilah yang mendefinisikan posisi Indonesia di mata dunia. Kepedulian terhadap Palestina tidak boleh berhenti pada seruan doa dan bantuan logistik semata, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata untuk menolak siapa pun yang memberi panggung legitimasi bagi para penindasnya.
Membatalkan konser Andrea Bocelli bukan sekadar membatalkan sebuah pertunjukan musik, melainkan menegaskan kembali pesan kuat kepada dunia bahwa bumi Indonesia sama sekali tidak memiliki ruang bagi mereka yang menormalisasi kejahatan dan penderitaan rakyat Palestina. []
Sumber: Arman Tri Mursi
