Anggota DPR Ini Ingin DPR Independen Mengelola Keuangan

Anggota tim pemenangan capres Prabowo-Hatta, Fahri Hamzah memberikan klarifikasi terkait tulisannya di media sosial twitter yang dianggap menghina capres Jokowi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/7). Wakil Sekjen PKS tersebut membantah telah menyerang pribadi Jokowi, ia mengaku hanya mengkritik ide Jokowi mengenai 1 Muharram sebagai hari santri. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/mes/14

Anggota DPR Ini Ingin DPR Independen Mengelola Keuangan

Mustanir.com – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan perlu adanya independensi sistem keuangan dewan dari kontrol pemerintah.  Fahri menilai, selama ini anggaran pengawasan yang dilakukan dewan masih ditentukan anggarannya oleh pemerintah.

“DPR mesti mengawasi pemerintah, tapi budgetnya mengemis ke Menteri Keuangan,” katanya, Rabu (18/11).

Kondisi ini, kata dia, bisa jadi alat politik. Menurutnya, aspirasi masyarakat terhadap anggota dewan sangat tinggi. Di sisi lain, kata dia, persoalan tentang keuangan, baik yang bersifat politik dan pribadi, tidak jelas. Sehingga hal tersebut membuat anggota dewan terkena korupsi karena tidak memiliki anggaran pribadi yang cukup untuk memenuhi aspirasi.

“Persepsi publik tentang uang politik dan uang pribadi sangat kacau. Oleh karena itu, korupsi dalam perspektif etik, di dewan sangat marak,” tegasnya

Menurut Fahri, negara tidak berani punya sikap tentang mana yang publik, mana yang private secara tegas. Oleh karena itu aspirasi harus berbasis pada anggaran yang diatur dalam mekanisme legal berupa Dana Aspirasi atau yang dikenal dengan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP).

“Anda boleh aspiratif kepada masyarakat, tapi kalau anda tidak siap secara logistik (keuangan) saat tampil di publik, maka anda akan habis juga,” ujarnya.

Komentar Mustanir.com

Mungkin keinginan ini ada benarnya, agar semakin memperbaiki wajah buruk demokrasi negeri ini dikarenakan para elit politiknya banyak yang korupsi. Meskipun begitu permasalahan sesungguhnya negeri ini bukan saja pada demokrasi secara fungsional, tetapi lebih kepada demokrasi itu sendiri secara substansif. Artinya permasalahan sesungguhnya ada di demokrasinya itu sendiri.

Mungkin saja, demokrasi ini diperbaiki secara bertahap demi bertahap, tetapi bukan itu yang menjadi masalah. Masalahnya adalah demokrasi adalah masalah itu sendiri. Sistem politik yang tidak lahir dari aqidah Islam jelas akan menimbulkan permasalahan bagi umat Islam. Tidak percaya? Timur tengah buktinya, dan Indonesia bisa saja menyusul kondisinya sebagaimana kondisi di Timur Tengah.

Categories