Amnesty International Beri Jokowi Rapor Merah soal Penyelesaian Kasus HAM
Direktur Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid | foto: mediaindonesia MUSTANIR.COM, Jakarta – Direktur Amnesty
Mustanir Media
Mustanir Media adalah media independen yang hadir memberikan informasi yang tepat, akurat dan terpercaya, yang dikutip dari media-media besar lokal maupun nasional. Dengan slogan "media muslim cerdas" Mustanir menghadirkan konten-konten yang bersifat kekinian yang dikaji berdasarkan sudut pandang islami dengan hujjah yang kuat, sehingga layak untuk dijadikan sumber rujukan bagi pembaca sekalian
3 Tahun Jokowi-JK, Mahasiswa Demo di Depan Istana Tagih Janji
Mahasiswa berdemo di depan Istana Merdeka, Jumat (20/10/2017) Foto: detik MUSTANIR.COM, Jakarta – Massa dari
Sandi: Kita Punya Mandat dari Rakyat Hentikan Reklamasi
Kondisi pulau reklamasi C dan D, Jumat (24/3). | foto: rep MUSTANIR.COM, JAKARTA — Pro
PKS Tegaskan tetap Konsisten Tolak Perppu Ormas
foto: rep MUSTANIR.COM, JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera menegaskan menolak Perppu No 2 Tahun 2017
Alumni ITB Bantah Klaim Luhut, Hasil Kajian Tolak Reklamasi
Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menjadi pembicara utama pada Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi
HTI Jabarkan Soal Khilafah dan Definisi Ancaman Negara di DPR
HTI akan memaparkan pandangan mereka soal khilafah dan pemahaman soal ancaman negara dalam lanjutan pembahasan
Alquran Sebut Syukur dan Bala’ 75 Kali, Apa Hikmahnya?
Habib Abdurrahman Al-habsy. | foto: rep MUSTANIR.COM, BOGOR – Alquran menyebut kata “syukur” sebanyak 75
Hari Ini, Setya Novanto Dipanggil Ulang untuk Jadi Saksi Sidang E-KTP
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto saat ditemui sela-sela seminar nasional Fraksi Partai Golkar MPR
Gerindra Akan Ajukan Revisi Undang-Undang jika Perppu Ormas Disetujui
Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria di Gedung KPU Pusat, Jakarta, Selasa malam (17/10/2017).
Bahas Perppu Ormas di DPR, HTI Ungkap Kontribusinya Selama 25 Tahun
foto: kompas MUSTANIR.COM, JAKARTA — Komisi II DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU)