Banjir Jakarta dan Sejarah Kelam Rakusnya Para Taipan
Banjir Jakarta dan Sejarah Kelam Rakusnya Para Taipan
MUSTANIR.COM – Sekitar satu abad yang lalu, rawa di Jakarta membentang tak kurang seluas 20.000 hektar, dengan luas kota Jakarta kala itu tak lebih dari 150 km2. Sekarang, dengan luas 700 km2, rawa di Jakarta ternyata hanya kurang lebih 2000 hektar.
Pertanyaanya: Kenapa bisa berkurang secara dramatis seperti itu? Tentu jawabanya sangat sederhana yakni rawa-rawa itu telah dicaplok untuk jadi daerah pemukiman.
Boomingnya real estate sejak era 1980-an yang terjadi di Jakarta, memperlihatkan cerita untuk kita semua bagaimana jurus para konglomerat mencaplok rawa-rawa di kawasan DKI Jakarta. Contoh saja ketika para konglomerat mulai mencaplok rawa di sekitar Sunda Kelapa untuk kompleks wisata yang hari ini dikenal dengan Taman Impian Jaya Ancol. Setelah itu, mulailah setapak demi setapak rawa-rawa di Jakarta dipreteli satu persatu.
Salah satu aktor penting dari kalangan konglomerat dalam skema pencaplokan rawa-rawa di Jakarta adalah Ir Ciputra, bos Jaya Grup. Sasaran utama Pak Ciputra adalah Rawa di Muara Angke dan Muara Kapuk. Lahan seluas 4000 hektar itu, kemudian ditimbuni 10 juta meter kubik tanah, demi untuk mewujudkan sebuah impian. Membangun sebuah kota di tepian pantai. Mirip seperti kota di ceruk pantai Venesia, Italia.
Langkah Ciputra tidak berhenti sampai di situ saja. Kemudian dia membangun kompleks perumahan mewah di atas lahan seluas 1.200 hektar. Daerah inilah yang sekarang dikenal dengan Pantai Indah Kapuk (PIK) yang promosinya senantiasa muncul di Televisi.
Sebagai bakal calon kota di tepian air, di sekeliling Pantai Indah Kapuk, Marina ditebarkan. Lapangan golf seluas 85 hektar dibangun tak jauh dari kawasan pemukiman itu. Pantai Indah Kapuk juga dilengkapi dengan apartemen, pusat bisnis, mega departement store, kompleks perkantoran, kawasan rekreasi, pusat seni dan perhotelan.
Namun sisi menarik dari kisah ini, Ciputra ternyata tidak sendirian dalam menangani mega proyek ini. Sejumlah konglomerat Taipan Indonesia ternyata ikut andil dalam proyek impian Ciputra ini. Seperti Sudwikatmono, Ibrahim Risyad, Henry Pribadi, Mochtar Riyadi, Budiarsa Sastrawinata, Andre Halim, Teddy Djohar, dan Djony Djohar, serta Ismail Sofyan. Melalui penggalangan dukungan dari para konglomerat Taipan ini, Ciputra berhasil menggalang dana Rp 3 triliun saat itu.
Tragisnya, warga Jakarta Utara harus , menerima akibatnya sebagai korban. Punahnya rawa-rawa di Muara Angke misalnya, membuat warga Kelurahan Koja, Tanjungpriok, selalu kebanjiran setiap air laut pasang. Padahal sebelum rawa-rawa itu dicaplok para konglomerat sebagai daerah pemukiman, warga setempat tak pernah mengalami kebanjiran.
Keadan serupa juga dialami oleh warga Kelurahan Kebun Bawang. Hujan sedikit saja, daerah ini pasti kebanjiran. Tak heran jika kemudian Pantai Indah Kapuk jadi sasaran kemarahan banyak orang. Sehingga tak heran kala itu, jika Profesor Ishemat Surianegara, pakar ekologi dan sumberdaya Institut Pertania Bogor (IPB), Pada 1993 menuding Pantai Indah Kapuk sebagai proyek mewah yang menyengsarakan rakyat. Punahnya rawa bukan saja menimbulkan banjir, tetapi juga mempermudah pengikisan tepian pantai oleh gempuran ombak.
Sungguh sangat masuk akal jika perembesan air laut masuk ke daratan Jakarta juga semakin luas dan tak terkendali. Rawa Muara Angke sejatinya merupakan kawasan hutan bakau yang berfungsi sebagai penahan abrasi dan intrusi air laut dan hutan bakau jadi di rawa Teluk Naga hancur akibat jadi lahan perumahan. Akibatnya Jakarta yang notabene permukaan tanahnya di bawah air laut harus merasakan banjir.
Mengutip catatan dari berita Aktual Mei 1993, Pantai Indah Kapuk pula yang kemudian mencaplok kawasan hutan lindung di Muara Angkai. Sekitar 851 hektar dari 1.100 hektar hutan di Muara Angke habis ditelan untuk dijadikan perumahan mewah.
Juga dalam Tabloid Detik terbitan Mei 1993, Ciputra membantah jika dirinya bertanggungjawab terhadap perusakan lingkungan akibat proyek-proyek yang dibangunya di atas rawa-rawa. Menurut Ciputra, Pantai Indah Kapuk didukung oleh konsultan lingkungan dari Belanda, sehingga dampak lingkungan sudah dianalisis dan diperhitungkan secara matang.
Yang mungkin dilupakan Ciputra adalah masalah krusial dari proyek ini yakni dampak dari beralihnya rawa-rawa menjadi kawasan pemukiman, bukan pada pasca pembangunan pemukiman tersebut.
Tapi Ciputra bukanlah aktor satu-satunya dalam urusan mencaplok rawa-rawa di Jakarta. Konglomerasi Dharmala Grup pun memainkan jurus serupa. Lewat anak perusahaanya, PT Taman Harapan Indah (THI), konglomerasi milik Hendro Gondokusumo itu menimbun rawa di Muara Karang, seluas 40 hektar, sehingga mirip seperti pulau kecil.
Di atas timbunan rawa ini, dibangun 450 unit rumah, 45 diantaranya dijual seharga Rp 1 miliar. Sisanya rata-rata dijual Rp 300 juta kala itu. Dipicu oleh prospek untung besar, Taman Harapan Indah kemudian menyasar rawa di Muara Karang, untuk lahan 250 unit rumah seharga 700 hingga 1 miliar. Bahkan dalam rencananya, Taman harapan Indah akan membangun kondomonium dan town house di atas rawa seluas 100 hektar.
Untunglah dalam jajaran pemerintahan Suharto kala itu, masih ada menteri yang punya keberanian dan akal sehat. IB Sudjana,Menteri Pertambangan dan Energi ketika itu, kemudian membatalkanya, dengan alasan pengurugan rawa di Muara Karang itu akan mempersempit celah pantai, sehingga proses pendinginan air laut yang akan mengalir ke dalam turbin PLTU Muara Karang, terhambat. Dan jika ini dibiarkan terus, mesin turbin akan rusak. Padahal PLTU Muara Karang merupakan bagian dari interkoneksi aliran listrik Jawa-Bali.
Dan hari ini ketika terjadi ribut ulah Gubernur DKI Ahok membeli lahan Rumah Sakit Sumber Waras dan Betapa ngotot dirinya mempertahgankan proyek Reklamasi Teluk Jakarta, rupanya di balik itu ada jejak-jejak kelam rakusnya para Taipan yang dulu mencaplok rawa-rawa, hari ini bernafsu memakan gugusan Kepulauan Seribu tersebut.
Rakus dan serakahnya para Taipan Kapitalis inilah yang mem-back up para politisi demokrasi yang dzolim melakukan penindasan dan penggusuran terhadap warga Jakarta. Jadi ini bukan sekedar soal tidak sesuainya prosedur hukum yang beraroma korupsi. Melainkan juga masalah sistem kapitalisme-Demokrasi yang diterapkan di negeri ini, yang membuat para cukong Taipan semakin besar, rakus dan serakah sukses mengincar lahan-lahan di berbagai wilayah di kawasan DKI Jakarta. Sehingga warga Jakarta hanya gigit jari dan merasakan dampaknya banjir yang menjadi rutinitas dan memilukan ini.
Dan hari ini bukan hanya rawa yang dicaplok melainkan daerah Teluk Jakarta dengan proyek Reklamasinya yang merupakan bagian dari Gugusan Kepulauan Seribu tersebut diincar serta menjadi sasaran empuk para Taipan dari bobroknya sistem Kapitalisme ini. ([bp]dari berbagai sumber)
Penulis : Bambang Pranoto Bayu Aji
About Author
