Bawaslu: KPU Langgar HAM Berat jika tetap Larang Eks Koruptor Nyaleg

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar. foto: Medcom.id


MUSTANIR.COM, Jakarta – Pemerintah melalui Kemenkumham serta Kemendagri, dan DPR menyatakan tidak setuju jika aturan tersebut dimasukkan ke dalam PKPU karena dianggap menabrak aturan di atasnya, yakni Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

DPR dalam pembuatan UU Pemilu mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 42/PUU-XIII/2015 pada 9 Juli 2015 yang didalamnya memberikan peluang bagi mantan koruptor menjadi calon anggota legislatif.

Dalam putusan nomor 42 itu, MK menyebut seseorang yang telah menjalani hukuman dan keluar dari penjara atau lembaga pemasyarakatan pada dasarnya adalah orang yang telah menyesali perbuatannya, telah bertaubat, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Dengan demikian, seorang mantan narapidana yang sudah bertaubat tidak tepat jika diberikan hukuman lagi seperti yang ditentukan dalam Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 tahun 2015 Tentang Pemilukada Gubernur, Bupati Dan Walikota, yakni tidak boleh mencalonkan diri dalam pemilihan.

Oleh karena keputusan MK dan UU Pemilu tidak melarang mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg, maka PKPU yang notabene berada di bawah UU Pemilu sedianya tidak bertentangan.

Penolakan atas sikap KPU juga ditunjukkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menilai KPU melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat jika tetap membuat aturan larangan bagi mantan koruptor mendaftar sebagai calon legislatif.

Menurut Fritz, KPU tidak punya dasar untuk menghapus hak para eks koruptor untuk memilih dan dipilih.

“Bagi kami itu tidak sekadar melanggar undang-undang, tapi melanggar HAM berat. Kenapa? Karena hak orang untuk dipilih telah dihilangkan oleh peraturan KPU,” kata Fritz saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (24/5) lalu.
(cnnindonesia.com/2/7/18)

Categories