Demokrasi Itu Rusak dan Merusak, Tidak Layak Diajarkan
MUSTANIR.net – KPU Lombok Timur bersama Kantor Kementerian Agama Lombok resmi menetapkan buku panduan pendidikan demokrasi bagi siswa Madrasah Aliyah.
Tercatat ada 173 Madrasah Aliyah di Lombok Timur dengan total keanggotaan mencapai tidak kurang dari 22.000 siswa. Jumlah yang sangat masif ini merupakan potensi pemilih pemula yang strategis.
Berita ini mengejutkan. Bagaimana tidak? Demokrasi yang menjadi pangkal kerusakan di negeri ini justru dipromosikan hingga ke sekolah-sekolah.
Apa yang dituju dengan itu semua? Apakah nanti mereka akan menjadi pendakwah-pendakwah demokrasi di negeri ini? Itu artinya negeri ini akan semakin terpuruk di segala bidang.
Hakikat Demokrasi
Abraham Lincoln mendeskripsikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat, dan untuk rakyat. Meski kenyataannya, dari oligarki, oleh oligarki, dan untuk oligarki.
Semua undang-undang yang lahir dari proses demokrasi di dalam legislatif adalah demi kepentingan oligarki, bukan rakyat. Misal, UU Minerba, UU Kelistrikan, UU Kesehatan, UU Omnibus Law, hingga UU JKN.
Kenapa demokrasi bisa semerusak itu terhadap negara ini? Bahkan William Blum memandang “demokrasi” bukanlah nilai luhur, melainkan sering kali dijadikan alat kekuasaan dan kedok intervensi.
Gagasan ini paling menonjol dalam bukunya, ‘Demokrasi: Ekspor Amerika Paling Mematikan’, yang mengkritik bagaimana AS mengekspor sistemnya melalui sanksi, kudeta, dan hegemoni.
Sekularisme sebagai dasar demokrasi dianggap sebagai sumber kerusakan itu. Dan dalam perinciannya, demokrasi meniscayakan kebebasan (liberalisme) dalam empat hal:
• Pertama, kebebasan beragama.
Artinya setiap orang bebas beragama apa saja, bahkan untuk tidak beragama. Termasuk di dalamnya untuk melecehkan agama atas dasar kebebasan.
• Ke dua, kebebasan berpendapat.
Konsep ini membolehkan setiap orang berpendapat apa saja, mencaci, dan menghujat. Termasuk menghujat keyakinan orang lain.
• Ke tiga, kebebasan berperilaku.
Pemahaman seperti ini pada akhirnya mengarahkan setiap orang bertingkah semaunya, bahkan tanpa aturan agama. Pacaran, selingkuh, dan miras, termasuk menjadi pelaku LGBT.
• Ke empat, kebebasan berbisnis.
Sistem ekonomi kapitalisme yang memberikan hak pengelolaan kekayaan umum untuk swasta dan asing sangat sejalan dengan prinsip ini. Para oligarki bebas menjarah kekayaan alam ini untuk diri mereka sendiri yang membuat kemiskinan permanen di negeri ini.
Demokrasi yang merusak ini bukan saja tidak patut diterapkan tetapi juga tidak layak diajarkan kepada siapa pun, termasuk kepada anak SMA atau Aliyah. Secara empiris, demokrasi tidak pernah ada di mana pun, termasuk di negeri ini. Yang ada hanyalah pseudo demokrasi atau demokrasi palsu untuk menipu rakyat.
Sejatinya yang diterapkan di semua negeri adalah otoritarianisme berkedok demokrasi. Sampai kapan rakyat tertipu?
Saatnya umat mencari hakikat kebenaran dari sistem politik Islam yang bersumber dari wahyu Allah SWT, dan telah terbukti selama ribuan tahun lamanya menjadi rahmat bagi seluruh dunia di bawah khilafah Islamiyyah.
Allahu akbar. []
Sumber: Muhamad Ayyubi (Direktur Mufakkirun Siyasiyyun Community)
About Author
