Demokrasi Layak Dikritik!

MUSTANIR.netDugaan kecurangan pilpres yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada perhelatan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2024, belum juga membuat masyarakat sadar akan buruknya sistem demokrasi hari ini.

Dugaan kecurangan tersebut mulai dari dugaan penggelembungan suara pada Sistem Informasi Rekapitulasi KPU, surat suara yang sudah tercoblos pada salah satu pasangan, pengerahan aparat desa, hingga pengerahan lansia untuk memilih calon tertentu oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Kemudian, jumlah surat suara yang lebih sedikit dari daftar pemilih tetap (DPT), dugaan penghalangan pemilih oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), dugaan manipulasi data DPT, penghalangan saksi, serta politik uang. [i]

Masyarakat masih menggantungkan momen pemilu dalam sistem demokrasi menjadi harapan akan adanya perubahan kehidupan mereka. Bahkan, beberapa kalangan berdalih bahwa demokrasi masih merupakan sistem terbaik, lebih beradab, dan menghargai rakyat sebagai warga negara. Kalaupun ada kecurangan, menurut mereka itu lebih dikarenakan dalam pelaksanaannya, bukan pada substansi demokrasinya.

Beberapa kalangan mendasarkan pandangan tersebut pada pelaksanaan demokrasi di bawah rezim Jokowi. Menurut mereka, rezim Jokowi telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang baik. Aspek terpenting dari demokrasi yang dianggap telah melenceng adalah kekuasaan yang berubah menjadi lebih otoriter dan kekuasaan yang makin memusat.

Munculnya politik dinasti dan cawe-cawenya penguasa pada proses elektoral dianggap aib bagi demokrasi. Oleh sebab itu, muncul dari sini berbagai gerakan untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia.

Demokrasi Lebih Beradab?

Jelas tidak! Jika ada yang berpandangan bahwa demokrasi merupakan sistem terbaik hari ini dengan alasan lebih beradab, ini tidak lepas dari kemunculan demokrasi sendiri yang lahir dari buruknya sistem pemerintahan otoriter para raja yang didukung oleh para gerejawan.

Kekuasaan para raja yang mendapat ‘support’ oleh para gerejawan —dianggap sebagai wakil Tuhan di muka bumi— mengukuhkan setiap keputusan raja merupakan keputusan yang benar dan bersifat absolut. Raja bisa berbuat sehekendak hati merampas tanah dan berbuat zalim kepada rakyatnya atas nama Tuhan. Jika rakyat menentang kehendak raja, dianggap sebagai bentuk penentangan terhadap kehendak Tuhan. Gelombang perlawanan rakyat pun berujung pada pertumpahan darah.

Kedaulatan yang semula di tangan raja, berubah menjadikan rakyat yang berdaulat. Ini dipandang lebih beradab karena kekuasaan diseimbangkan dengan pembagian kekuasaan berupa perwakilan rakyat dan kemerdekaan kehakiman. Ini yang selanjutnya dikenal dengan ‘trias politika’, yakni kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Apakah benar dengan kedaulatan di tangan rakyat akan mengantarkan pada kehidupan yang lebih beradab? Rakyat tidak terzalimi dan hak-haknya tidak terampas?

Nyatanya tidak. Sejarah membuktikan, demokrasi gagal mengantarkan pada kehidupan sejahtera dan berkeadilan bagi rakyat.

Dalam negara demokrasi, yang terjadi adalah berlakunya hukum besi oligarki. Sekelompok penguasa saling bekerja sama untuk menentukan kebijakan politik, sosial, dan ekonomi negara tanpa harus menanyakan aspirasi rakyat yang sebenarnya. Ini semua justru berawal dari inti sekaligus substansi demokrasi, yakni kedaulatan rakyat

Kedaulatan Rakyat

Dalam kitab Nizham al-Hukmi fi al-Islam, Syekh Taqiyuddin an-Nabhani mendefinisikan kedaulatan (sovereignity, as-siyadah) sebagai upaya menangani dan menjalankan suatu kehendak atau aspirasi tertentu.

Dalam sistem demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat. Artinya, rakyat merupakan sumber aspirasi (hukum) dan berhak menangani serta menjalankan aspirasi tersebut. Semua produk hukum diambil atas persetujuan mayoritas rakyat, secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya di parlemen.

Di titik ini, sebenarnya tidak ada perbedaan antara kedaulatan rakyat dalam demokrasi dan kedaulatan raja dalam sistem monarki; sama-sama menempatkan kedaulatan di tangan manusia. Mungkin hanya beda jumlah. Di monarki, hanya satu manusia, yaitu raja. Sedangkan dalam demokrasi, ada gerombolan manusia, yaitu para wakil rakyat. Di sinilah cacat terbesar dalam sistem monarki maupun demokrasi, yaknit meletakkan kedaulatan di tangan manusia.

Bayangkan, manusia dengan segala kelemahannya dipaksa untuk menetapkan hukum atas dirinya sendiri, padahal pikiran manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman pribadinya.

Pikiran manusia juga dibatasi oleh ruang dan waktu. Atas pengaruh-pengaruh itulah manusia bisa memandang neraka sebagai surga, dan surga sebagai neraka.

Dalam demokrasi, masyarakat pun kehilangan standar nilai baik-buruk. Siapa saja bisa mengeklaim baik-buruknya sesuatu. Suara ulama sejajar dengan suara penjahat, bahkan bisa kalah dengan suara para penjahat. Begitu pula baik-buruk, benar-salah, bisa berubah dengan berubahnya waktu dan tempat, tergantung kemaslahatan dalam pandangan manusia.

Alhasil, manusia atau gerombolan manusia yang kuatlah yang mempunyai kuasa. Tidak beda dengan hukum rimba

Demokrasi telah menjadikan manusia sebagai pihak yang berkuasa menetapkan hukum sesuai hawa nafsunya. Hal tersebut hanya akan mengukuhkan individualisme dan egoisme manusia.

Akibatnya, manusia akan memandang dan mengurus dunia hanya dari sudut kepentingan dan kemaslahatan dirinya. Akhirnya, demokrasi pun akan berujung pada kekuasaan diktator yang niradab, sebagaimana sistem monarki yang diruntuhkannya.

Bahkan, Plato dan Aristoteles, tokoh pemikir Yunani —tempat demokrasi berasal— berpandangan bahwa demokrasi merupakan sistem yang berbahaya dan tidak praktis, serta berujung pada kediktatoran.

Sungguh semua ini berbeda dengan Islam. Dalam Islam, kedaulatan hanyalah di tangan Allah taala.

Allah semata yang berwenang menetapkan hukum. Penetapan hukum ini bukan bermakna teknis, melainkan terkait penetapan status baik-buruk dan halal-haram.

Firman-Nya, “Menetapkan hukum hanyalah hak Allah.” (QS al-An’am: 57)

Berdasarkan hal ini, semua hukum dan kebijakan yang diterapkan oleh penguasa Islam harus merujuk pada al-Qur’an dan Sunah, serta yang ditunjuk oleh keduanya, yakni ijmak sahabat dan kias (qiyas).

Rakyat, Sekadar Alat Legitimasi

Secara teori, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini sebagaimana yang diucapkan oleh mantan Presiden AS Abraham Lincoln. Artinya, pemerintahan tertinggi di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas.

Namun, apakah benar demikian? Faktanya, dalam peradaban kapitalisme hari ini, justru kekuatan para pemilik kapital yang berpengaruh besar dalam pengambilan keputusan, bukan rakyat secara keseluruhan. Ini tidak bisa dilepaskan dari sistem demokrasi yang berbiaya mahal.

Dalam demokrasi, para pemburu kekuasaan dituntut menyediakan dana besar untuk sampai pada kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Cak Imin —Muhaimin Iskandar— pernah mengungkapkan bahwa untuk sampai ke kursi Senayan, perlu menyediakan dana Rp 40 miliar. Jika hanya punya 20 miliar atau 25 miliar, pasti gagal. [ii]

Begitu pula untuk maju pilkada. Menjadi bupati, misalnya, butuh dana Rp 60 miliar dan jika mengincar posisi gubernur butuh dana Rp 100 miliar. [iii]

Oleh karenanya, terjadinya politik uang dalam sistem demokrasi adalah hal yang jamak terjadi. Bahkan, bisa dikatakan mustahil ada orang mencalonkan diri menjadi presiden atau anggota legislatif tanpa memiliki modal.

Sebagaimana pemeo dalam sistem kapitalisme, tidak ada makan siang gratis sehingga dana dari pemilik modal tersebut menuntut imbal balik. Tidak heran jika kebijakan dan perundang-undangan yang dibuat dan diterapkan oleh penguasa yang duduk di kursi legislatif dan eksekutif tampak lebih memihak pemilik modal daripada rakyat banyak.

Rakyat hanya dibutuhkan saat mendulang suara, yang mengantarkan para pemburu kekuasaan menjadi ‘legitimate’ di mata hukum sebagai penguasa pilihan rakyat.

Jika di luar negeri, dahulu kita melihat dilegalisasinya serangan AS ke Irak oleh parlemen, tidak lepas dari kepentingan ekonomi para pengusaha minyak AS terhadap Irak yang mempunyai cadangan minyak ke dua setelah Arab Saudi.

Demikian pula yang baru terjadi di negeri ini, seperti tergusurnya penduduk Rempang atas nama proyek strategis nasional, juga persoalan agraria lainnya. Semuanya tidak lepas dari kepentingan oligarki dan para pemilik modal.

Pada faktanya pula, amatlah sulit mengambil keputusan hukum dengan meminta pendapat rakyat terlebih dahulu. Terlebih untuk negeri sebesar Indonesia yang penduduknya tersebar di ribuan pulau. Jadi, jelas kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, hanyalah mitos dan utopis untuk direalisasikan.

Berbeda dengan Islam. Dalam Islam, kekuasaan memang di tangan rakyat. Atas dasar inilah penguasa (khalifah) dipilih (dibaiat) oleh rakyat yang diawali dari pemilihan dan atas ridha wa ikhtiyar. Penguasa diangkat untuk menerapkan hukum syarak di tengah mereka dan mengembannya ke luar negeri dengan dakwah dan jihad, bukan dalam rangka melaksanakan kehendak rakyat.

Oleh karenanya, seseorang bisa menjadi khalifah sepanjang hidupnya sepanjang ia menerapkan hukum syarak. Khalifah tidak bisa digulingkan hanya karena rakyat tidak suka atau bosan. Sebaliknya, kekuasaan khalifah bisa berumur hanya setengah sehari jika ia menerapkan hukum yang menyimpang dari syariat Allah.

Mekanisme ‘muhasabah lil hukkam’ yang dilakukan oleh rakyatlah yang menjaga kekuasaan tetap dalam batas-batas syarak. Juga terdapat Mahkamah Mazhalim yang berhak mengadili dan menurunkan khalifah dari kekuasaan jika nyata terbukti melakukan penyimpangan terhadap penerapan hukum syarak di tengah masyarakat.

Dengan ini, tampak jelas bahwa kekuasaan dalam Islam bukanlah sesuatu yang diburu dan diperebutkan guna memperkaya diri dan golongan. Kekuasaan semata digunakan untuk menjaga islam, menjaga pelaksanaan syariat Islam di tengah kehidupan. Yang memimpin tidaklah lebih mulia daripada yang dipimpin.

Alat Penjajahan

Demokrasi tidak hanya merupakan sistem kufur yang bertentangan dengan Islam, tetapi juga erat kaitannya dengan penjajahan politik di dunia Islam. Ini terkait dengan dijadikannya demokrasi sebagai pintu masuk intervensi Barat terhadap dunia Islam.

Sejak daulah Khilafah Utsmaniyyah diruntuhkan, posisi daulah digantikan oleh kekuasaan Barat. Ada dua pendekatan yang dilakukan Barat dalam mengintervensi dunia Islam. Pertama, pendekatan hard power, ke dua dengan soft power.

Pendekatan hard power menggunakan kekuatan militer disertai teknologi perang yang canggih. Ini diterapkan dalam menghadapi negeri-negeri yang vokal terhadap Barat dan terdapat kekayaan alam (minyak) yang dibidik Barat di wilayah tersebut.

Setelah pemerintahan di wilayah tersebut hancur, dengan liciknya mereka menarasikan ‘mengawal’ pemilu negeri tersebut hingga terbentuk pemerintahan yang demokratis, padahal pemilu yang mereka adakan rekayasa semata demi menancapkan para antek mereka di dunia islam.

Ada pun pendekatan soft power adalah dengan mengampanyekan demokrasi dan HAM. Kampanye ini ditujukan untuk mengubah cara memahami konsep Islam.

Islam yang seharusnya dipahami sebagai sebuah ideologi dan sistem hidup yang khas diubah menjadi sekadar sistem nilai (values), yang hanya menjadi spirit dalam aktivitas religi. Selanjutnya, ketika gambaran Islam sebagai sebuah sistem yang khas dihilangkan, disusupkanlah konsep demokrasi dan HAM dengan dibungkus dalam bentuk Islam modern (baca: moderat).

Kaum muslim pun menjadi jauh dengan pemahaman Islam yang benar, bahkan mereka turut bangga ketika negerinya didaulat sebagai negeri kampiun demokrasi. Sebaliknya, mereka anti dengan sistem pemerintahan Islam (khilafah) dan fobia dengan penerapan syariat Islam akibat stigmatisasi terhadap penerapan syariat Islam oleh Barat.

Dengan pendekatan ke dua ini, Barat mendapatkan untung besar tanpa keluar tenaga dan dana besar. Mereka bisa dengan mudah menghegemoni negeri-negeri kaum muslim.

Khatimah

Jadi, demokrasi memang layak untuk dikritik. Demokrasi juga bukan rumah kaum muslim dan justru mengikis identitas keislaman secara pelan, tetapi pasti. Anehnya, hingga kini, keberadaannya masih diagung-agungkan oleh kaum muslim, bahkan ada yang menyatakan bahwa demokrasi adalah milik umat Islam yang dicuri oleh Barat.

Semuanya berangkat dari kurangnya kesadaran politik umat yang membuat mereka lemah dalam literasi tsaqafah Islam dan membaca tsaqafah asing yang membahayakan mereka. Umat Islam adalah umat mulia dan kemuliaan itu akan terjaga dalam naungan sistem Islam, yaitu daulah khilafah Islamiah. Bukan demokrasi yang lahir dari rahim sistem kapitalisme yang hina dan menghina.

Wallahualam bissawab. []

Sumber: Retno Sukmaningrum

[i] nasional.kompas.com/read/2024/02/16/10252511/dugaan-kecurangan-pemilu-terstruktur-sistematis-dan-masif-diminta-dilaporkan
[ii] cnnindonesia.com/nasional/20230812142754-617-985258/cak-imin-ungkap-ongkos-politik-caleg-menuju-senayan-capai-rp40-m
[iii] nasional.okezone.com/read/2022/01/07/337/2528935/berapa-biaya-calon-kepala-daerah-sekali-maju-pilkada

About Author

Categories