Hapus Kelamnya Kota Pelajar dengan Islam

MUSTANIR.net – Yogyakarta, Kota Budaya sekaligus Kota Pelajar dengan keunikan pada Daerah Istimewanya menyimpan kisah yang memilukan. Seiring dengan kemajuan teknologi, pergaulan di kalangan pelajar berujung pada seks bebas dan prostitusi.

Dilansir dari tribunjogja.com, di daerah Sleman terungkap prostitusi online remaja usia 17 tahun dengan tarif Rp. 250-400 ribu dalam setahun terakhir. Di Kota Yogyakarta, ada juga sepasang suami istri dan tiga rekannya sebagai mucikari online ditangkap jajaran Polresta Yogyakarta karena menjerumuskan lima anak di bawah umur, kisaran 15-17 tahun untuk menjadi pekerja seks komersial (PSK).

Survei CNBC Indonesia Intelligence Unit mengungkapkan, Yogyakarta sebagai kota dengan tarif open BO (Booking Out) termahal se-Indonesia. Survei dilakukan di 59 akun Twitter (X) penyedia jasa layanan seks dengan rata-rata follower 3.793 akun. Tarif open BO juga bergantung dengan status pekerja seks dan usia. Rata-rata tarif sekali open BO per jam Rp 1.117.000 untuk short time atau maksimal satu jam, dan long time atau 24 jam sebesar Rp 13.541.000.

Mereka menyatakan, faktor pemicu terjebak dalam industri prostitusi ini adalah kondisi keuangan tidak cukup memenuhi kebutuhan dasar sementara mencari pekerjaan sulit, dan terjebak dalam gaya hidup tinggi; staycation, liburan, perawatan, hingga biaya hiburan di klub malam. Maraknya prostitusi anak di Yogyakarta yang kerap dilakukan di hotel-hotel kecil ditanggapi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY bahwa hotel-hotel tersebut minim keamanan dan pengawasan. Dan untuk regulasi industri hotel masih menggunakan aturan Kementerian Pariwisata yang prinsipnya menghormati privasi tamu sehingga terbatas dalampengecekan secara detail.

Dampak Teknologi

Berbagai kasus prostitusi dan human trafficking (perdagangan manusia) tak lepas dari kemajuan teknologi dan perkembangan Kota Yogyakarta berkonsep metropolis seperti Jakarta yang memiliki fasilitas hiburan lengkap. Banyaknya aplikasi yang fungsi utamanya sebagai media komunikasi dan live streaming justru disalahgunakan untuk open BO dan transaksi prostitusi. Bahkan ada aplikasi khusus untuk kencan online.

Banyak penggunaan aplikasi ini untuk hal negatif seperti cari teman kencan, friends with benefit (FWB), one night stand, video call seks (VCS) dan phone seks (PS), jasa sewa pacar hingga jual beli gambar serta video tidak senonoh yang eksklusif.

Aturan Perundang-undangan

Aturan terkait praktik prostitusi telah dituangkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada beberapa pasal yang mengatur prostitusi, yakni Pasal 295, Pasal 296, dan Pasal 506 untuk menjerat mucikari, Pasal 297 mengatur perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa, serta Pasal 284 tentang perzinaan dengan ancaman penjara yang bisa digunakan untuk kasus tertentu.

Dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, perihal prostitusi salah satunya diatur dalam Pasal 4 Ayat 2. Pasal tersebut mengatur larangan bagi setiap orang untuk menyediakan jasa pornografi yang satu di antaranya adalah menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. Selain itu, terdapat juga ancaman pidana bagi orang yang mendanai atau memfasilitasi (Pasal 33), pekerja seks komersial (Pasal 34), dan mucikari (Pasal 35).

Untuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang merupakan bentuk perbudakan modern, pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 12. Adapun jika TPPO terjadi pada anak, mereka termasuk pada Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), juga sudah ada UU Nomor 35/2014 tentang Perlindungan Anak tepatnya Pasal 76 huruf F.

Terkait pesatnya pertumbuhan platform daring di ruang digital, ada tiga regulasi yang mengatur platform online beroperasi di Indonesia. Pertama, UU 19/2016 tentang ITE mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik. Kedua, PP 71/2019 tentang PSTE yakni kejelasan dan kepastian hukum kepada para pelaku usaha. Terbaru, PM Kominfo 5/2020 tentang PSE lingkup privat yakni pemblokiran platform digital yang tidak terdaftar dalam Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Namun adanya serangkaian peraturan tersebut menjadi tanda tanya besar, kala kasus prostitusi dan perdagangan anak tidak juga bisa diatasi. Bahkan grafik pelanggaran semakin tinggi dan bebasnya akses pornografi tidak terkendali.

Regulasi Pragmatis Tidak Menyentuh Akar Masalah

Harus dicermati, pada faktanya serangkaian aturan yang ada tidak efektif untuk memberantas prostitusi dan perdagangan anak. Alih-alih solusi pragmatis, negara harus menyentuh akar permasalahan prostitusi dan perdagangan anak. Pada dasarnya perdagangan itu terkait supply and demand. Selama ada permintaan terhadap layanan perzinaan, jaringan penyedia prostitusi akan selalu ada. Padahal sudah jelas, prostitusi hukumnya haram, sehingga yang diperlukan adalah penerapan hukum larangan zina dan sanksinya.

Islam Atasi Prostitusi dan Perdagangan Anak

Dalam Islam, penyelesaian zina sangat jelas. Semua jenis prostitusi adalah haram dan wajib dihukum sesuai hukum Allah. Bagi pelaku prostitusi maupun orang yang memanfaatkan jasa prostitusi diancam dua hukuman yakni sanksi jilid bila belum menikah, atau rajam bila sudah menikah. Adapun orang yang terlibat dalam lingkaran prostitusi seperti mucikari, diancam dengan hukuman berat berupa takzir yang ditentukan oleh pengadilan.

Namun mengapa negara tidak mau mengadopsi hukum Allah? Negara banyak menerbitkan UU dan Perda yang tidak meyentuh akar masalah yang ada. Kondisi sistem kapitalis sekuler saat ini, mengubah pandangan negara dalam mengatasi problematika rakyat karena tidak mau bersandar kepada halal dan haram, namun memberlakukan hukum dengan timbangan kemanfaatan sebagai dasar menilai segala sesuatunya.

Penerapan sistem sekuler kapitalisme oleh negara telah menjadikan negara sibuk dengan pembangunan infrastruktur nan megah dan berbagai proyek lainnya. Namun lalai dari tanggung jawabnya untuk melindungi rakyat termasuk anak-anak.

Sanksi perzinaan berat dalam Islam. Bertujuan sebagai sanksi bersifat preventif (zawajir) sehingga mencegah terjadinya kasus prostitusi dan kuratif (jawabir) sebagai penghapus dosa bagi pelaku kelak di hari akhir.

Fenomena prostitusi dan perdagangan anak tidak akan terjadi jika kondisi keluarga sejahtera sehingga peran orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak berjalan dengan baik, begitu juga dengan tuntutan ekonominya. Adanya pengaturan teknologi tepat guna sesuai standar hukum syara’ akan membawa umat pada keamanan dan keberkahan, di mana yang haq tidak akan pernah bersatu dengan kebathilan.

Sudah menjadi tugas negara untuk menjamin kesejahteraan warganya, termasuk melindungi generasi dari setiap ancaman kehormatan mereka. Negara wajib menerapkan sanksi tegas sesuai syariat terhadap semua bentuk perzinaan, serta korporasi dan jaringan penyedia prostitusi. Akibat tidak diterapkannya hukum Islam, kemungkaran menjalar ke mana-mana.

“Jika zina dan riba sudah menyebar di suatu kampung, maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri.” (HR Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Ath-Thabrani)

Praktik prostitusi dan perdagangan anak adalah sebagian dari permasalahan sistemis di negeri ini, yang juga memerlukan solusi sistemis, yaitu meninggalkan sistem kapitalis sekuler dan menggantinya dengan sistem Islam. Diperlukan instrumen menyeluruh yang meliputi ketakwaan individu, kontrol sosial amar makruf nahi mungkar oleh masyarakat dan penerapan hukum yang tegas oleh negara.

Pengaturan penerapan oleh negara meliputi sistem pemerintahan Islam, ekonomi, sosial, pidana, pendidikan, politik luar negeri, politik dalam negeri dengan memberlakukan hukum Allah untuk mengatur muamalah dan pergaulan, penegakan syiar dan ibadah, serta memelihara seluruh urusan masyarakat sesuai peraturan hukum Islam.

Sistem ekonomi Islam akan menyejahterakan dan menuntaskan kemiskinan, karena menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar, sehingga rakyat memiliki kehidupan layak. Dengan penerapan syariat Islam secara menyeluruh, akan menjamin sistem pergaulan dan perlindungan rakyat, serta terbebas dari segala prostitusi dan eksploitasi. []

Sumber: Vita Indrawati, S.Si (Muslimahpreneur, Aktivis Muslimah Sleman, DIY)

About Author

Categories