BPJS
Help Syaria Tolak BPJS
MUSTANIR.net – Sebagian masyarakat resah dengan sejumlah kebijakan Presiden Joko Widodo yang telah resmi menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 100 persen pada Kamis (24/10/2019).
Menanggapi kebijakan ini, dr. Muhammad Amin dari Help Syaria menilai Jelas kebijakan ini sangat merugikan rakyat.
“Apalagi sistem pelayanan kesehatan BPJS kesehatan pada hakekatnya menerapkan prinsip asuransi.” Ujar dr. Amin kepada jurnalis Media Umat pada Jumat, 22 November 2019.
Amin menambahkan, dalam asuransi, manfaat untuk memberikan pertanggungan berupa kompensasi pembiayaan dan pembayaran, pada kondisi tertentu yang dialami tertanggung (masyarakat) bukanlah objek (bisnis).
“BPJS ini esensinya swastanisasi dan komersialisasi pelayanan publik yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Hadi negara sendiri melakukan moral hazard karena lari dari tanggung jawab”. Tutur Amin.
Ia menambahkan BPJS dalam UU berhak memungut iuran dari rakyat dan berhak memaksa dan menjatuhkan sanksi bagi yang tidak membayar premi. Sehingga BPJS sebenarnya badan pemalak dengan dalih jaminan sosial.
Amin juga mengungkapkan, BPJS sendiri keberadaannya bukan murni ide pemerintah tapi bagian dari Konsesus Washington.
“Keberadaannya diduga untuk mengokohkan penjajahan ekonomi dan sosial dari para kapitalis. Jadi keberadaan BPJS sebenarnya pesanan para kapitalis untuk memungut uang rakyat dengan dalih jaminan sosial,” pungkasnya.[]
Sumber: MediaUmat
Baca Juga:
- UNTUK MEMULUSKAN INVESTASI JOKOWI MINTA CABUT 40 PERATURAN MENTERI (PERMEN)
- PEGAWAI KPK YANG MENGUNDANG USTADZ ABDUL SOMAD AKAN DIPERIKSA
- JOKOWI: PROBLEM DEFISIT BISA DISELESAIKAN HANYA TIGA TAHUN
- GAIRAH PETANI LOYO, BULOG AJUKAN IMPOR BERAS KETAN
- TEMBUS RP21,16 TRILIUN UTANG BPJS KESEHATAN KE RUMAH SAKIT
About Author
