Antara/Hafidz Mubarak A

Herd Immunity buat Virus Corona? Yang Benar Saja!

MUSTANIR.net – Keengganan Pemerintah Indonesia membatasi gerak masyarakat secara tegas berisiko mengorbankan ribuan nyawa. Januari lalu, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Terawan Agus Putranto menjargon agar masyarakat Indonesia tak perlu resah pada virus corona. Katanya (27/1), “Dari 1,4 miliar penduduk sana (China), paling dua ribuan (yang meninggal akibat corona), itu kan kayak apa. Karena itu, pencegahannya jangan panik, jangan resah.” Terawan bilang, “Enjoy saja, makan yang cukup.”

Pertengahan Februari, menanggapi pertanyaan soal harga masker yang mahal, ia sewot, “Salahmu sendiri, kok beli ya. Enggak usah (pakai). Masker untuk yang sakit.” Pertengahan Maret, usai menjenguk tiga orang yang sembuh dari Covid-19, Terawan juga bilang, “Saya bahagia teorinya benar, bahwa ini self-limited disease, penyakit yang akan sembuh sendiri.” Senin (22/3), saat mendampingi Menhan Prabowo Subianto dalam penerimaan simbolis alat kesehatan dari China, wajah Terawan tertutup masker dan tangannya dibungkus sarung tangan medis.

Rabu (25/3) kemarin, 23 hari setelah kasus positif pertama corona diumumkan, 790 orang dinyatakan positif COVID-19. Sebanyak 58 di antaranya meninggal, sedang yang sembuh cuma 31 orang.

Sampai menjelang akhir Maret ini, tak ada kebijakan lockdown di Indonesia. Tak ada pula karantina wilayah, yang opsinya sebetulnya sudah tersedia melalui UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Seorang pejabat pemerintah sempat berujar di forum tertutup, andai kasus infeksi corona di Indonesia tinggi sekalipun, itu tak apa. “Yang penting imunnya kuat. Kalau kuat, tak akan fatal. Tidak perlu lockdown segala. Biarkan masyarakat beraktivitas seperti biasa.”

Pemerintah percaya bahwa kebijakan lockdown tidak efektif. Yang kemudian pemerintah lakukan adalah menganjurkan physical distancing, meningkatkan kapabilitas faskes (di Pulau Galang dan Wisma Atlet Kemayoran), memulai rapid test massal, membeli stok avigan dan klorokuin, serta contact tracing yang hasilnya tak dibuka ke umum.

Bagi dr. Tifauzia Tyassuma, Direktur Eksekutif Center for Clinical Epidemiology and Evidence-Based Medicine FKUI-RSCM, pemerintah salah strategi dalam menghadapi virus corona. Pemerintah dinilai tergesa mengambil langkah-langkah kuratif namun lamban dan terlambat dalam menjalankan langkah preventif.

Melihat langkah yang diambil dan keengganan luar biasa untuk melakukan lockdown, Tifa berpandangan pemerintah memilih untuk mengejar herd immunity—sebuah langkah yang menurutnya sangat spekulatif dan berbahaya.

Ia menilai, apabila herd immunity memang menjadi pilihan pemerintah, korban tewas akibat Covid-19 akan mencapai jumlah yang sangat besar. Utamanya adalah mereka dari kelompok usia rentan dan yang memiliki komorbid.

Sederhananya, herd immunity atau kekebalan komunal/kelompok adalah keadaan ketika sejumlah anggota kelompok tersebut (biasanya dalam persentase yang tinggi) imun dari sebuah penyakit, sehingga kemungkinan penyebaran virus dari orang ke orang dalam komunitas tersebut menjadi hampir 0.

Misalnya, persentase untuk tercapainya kekebalan komunal pada penyakit campak, 93-95 persen anggota komunitas tersebut harus sudah lebih dulu imun terhadap penyakit campak. Ini membuat persebaran dalam komunitas tersebut mendekati 0.

Kondisi ini juga membuat 7-5 persen anggota komunitas yang tidak imun tetap tidak tertular campak karena 93-95 persen yang sudah imun menjadi semacam tembok untuk melindungi minoritas yang belum imun. 

Biasanya, ada dua cara untuk mencapai imunitas: 1) imun secara alamiah (orang terkena penyakit lalu sembuh lalu tubuh imun); atau 2) vaksinasi.

Itu pun, menurut Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology (APIC), masih bisa terjadi wabah dalam komunitas yang sudah kebal, ketika: 1) terjadi imported cases dari luar kelompok, 2) kerja vaksin yang bekerja telah memudar, atau 3) sifat penyakit berubah dan vaksin lama tidak cocok lagi.

Dengan prasyarat imunitas komunal tersebut, maka berharap segera tercipta imunitas komunal pada kasus Covid-19 sama saja resep untuk bunuh diri. 

Inggris, yang awalnya terang-terangan menyebut kekebalan komunal sebagai cara mereka dalam menghadapi wabah corona, belakangan menarik ucapannya. Kini strategi pembatasan penyebaran corona yang mereka andalkan adalah lockdown dan menerapkan social distancing dengan amat ketat.

Imunitas komunal jelas bukan jawaban.

Pertama, belum ada vaksin untuk SARS-CoV-2. Perkiraan ilmuwan, vaksin yang paten untuk virus corona ini baru akan ada minimal satu setengah tahun ke depan.

Ini berarti, untuk mencapai persentase imunitas mayoritas anggota kelompok yang dibutuhkan untuk tercipta kekebalan komunal, orang perlu imun secara natural: terkena penyakit, sembuh, kemudian imun.

“Masalahnya,” menurut dr. Tri Yunis Miko Wahyono, epidemiologis dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, “Fatality rate-nya (Covid-19) di Indonesia cukup tinggi.”

Ia membikin perkiraan: misal di Jakarta, dengan penduduk 10 juta orang, akan ada 30 persen yang tertular. Itu berarti 3 juta orang akan sakit. Dengan fatality rate di Jakarta yang hampir mencapai 10 persen (di Jakarta, per 25/3, 472 orang positif dan 43 orang meninggal), akan ada 300 ribu orang tewas akibat Covid-19.

Padahal, menurut perkiraan Sir Patrick Vallance, Kepala Penasihat Ilmiah Pemerintah Inggris, diperlukan 60 persen anggota masyarakat yang imun corona untuk tercipta kekebalan komunal. Yang tewas, sebelum angka itu tercapai, akan jauh lebih banyak lagi.

Kedua, menurut Tri Yunis, kekebalan yang tercipta pada mereka yang sembuh dari Covid-19 ini belum teruji benar berapa lamanya.

“Jadi membiarkan saja masyarakat (terkena) memang akan terjadi imunitas. Tetapi imunitas dalam virus SARS-CoV-2 ini tidak memberikan imunitas jangka lama. Jangka pendek pun terlalu pendek, paling lama setahun,” katanya melalui sambungan telepon, Rabu (25/3).

“(Jadi) nggak tepatlah, masa’ diulang (terkena Covid-19) setiap tahun?”

Penilaian Tri Yunis ini diperkuat dengan kabar tak menyenangkan dari China dan Jepang. Di kedua negara tersebut, terjadi laporan kasus yang telah dinyatakan sembuh melalui pengecekan, namun beberapa waktu positif kembali.

Ada dua kemungkinan: 1) masih ada sisa virus ketika dinyatakan sembuh; atau 2) korban bisa terinfeksi kembali, yang berarti imunitas tubuh yang biasanya muncul setelah sembuh dari penyakit tidak terjadi atau hanya bertahan dalam waktu yang amat sebentar.

Ketiga, fasilitas kesehatan di Indonesia tak siap dengan semua itu. “Membangun rumah sakit darurat, membeli APD (alat pelindung diri), membeli obat yang belum ketahuan efektivitasnya, itu upaya kuratif,” ujar Tifa.

“Sementara peningkatan kesadaran masyarakat atas Covid-19 sangat terbatas. Kalau begitu terus, faskes bisa ambruk pada kasus ke-1.000. Saya perkirakan paling lambat 10 hari dari sekarang,” kata Tifauzia kepada kumparan, Selasa (24/3).

dr. Dyah A Waluyo, Sekretaris Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), menyebut ada beberapa kendala terkait fasilitas kesehatan dalam menghadapi wabah ini. Salah satunya stok APD yang kurang bagi petugas kesehatan.

“Karena kasusnya tambah banyak, tentu APD menipis. Sementara karena RS rujukan penuh, RS lain tentunya butuh APD juga untuk menghadapi kasus ini. (Dengan jumlah sekarang) memang masih mungkin menghadapi wabah ini. Tapi, kalau nambah terus ya berat,” ujar Dyah.

“Oke nambah fasilitas iya, tapi kan SDM kita juga terbatas,” tambahnya.

“Maksud saya begini, kalau kita benar-benar ingin menang melawan virus ini, jangan gantungkan pada fase akhir. Karena kalau sudah sakit itu kan sebenarnya sudah masuk virusnya ke tubuh. Jadi, selain pengobatan, wajib melakukan pencegahan. Social distancing, stay at home, stay at home,” katanya.

Kondisi tersebut tentu saja memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Terlebih lagi, menurut penelitian Lektor Kepala Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB, Dr. Nuning Nuraini, puncak wabah virus corona di Indonesia masih akan terjadi pada pertengahan hingga akhir April 2020, dengan kasus maksimum sekitar 8.000 orang.

Perkiraan angka yang tinggi, dengan kondisi fasilitas kesehatan yang dinilai beberapa kalangan tidak siap, membuat langkah agresif untuk menghentikan penyebaran virus tetap terus didengungkan.

“Sudah hampir tiga minggu saya menyerukan lockdown, baik pemerintah pusat maupun daerah,” ujar Tifa kepada kumparan, Selasa (24/3).

“Sekarang, pembatasan human traffic tetap perlu, tapi isu lockdownsendiri sudah nggak relevan. Ada beberapa wilayah, seperti Jakarta dan Solo yang melakukan lockdownterbatas, tapi itu nggak efektif. Harusnya serentak,” ujar Tifa lagi.

Sementara itu, Tri Yunis mementingkan maksimalisasi contact tracing dan juga keterbukaan informasi dari pemerintah pusat dalam menghadapi wabah ini.

“Berapa pun kasusnya di Indonesia, contact tracing harus dilakukan. Kalau tidak, maka sama saja dengan membiarkan orang sakit. Social distancing tanpa contact tracing ya sama aja bohong,” ujar Tri Yunis.

Korea Selatan, yang relatif sukses dalam menangani wabah Covid-19, bisa menjadi contoh dalam menghadapi virus corona. Seperti dilaporkan The New York Times, pemerintah selalu memberikan update terkait kasus positif baru melalui pesan darurat ke seluruh pengguna telepon seluler di negaranya.

Dan tak cuma angka dan di provinsi mana seperti yang dilakukan pemerintah Indonesia, pesan tersebut menjelaskan, misalnya, rekam jejak Pasien X dalam sepekan terakhir: ia pergi ke mana, belanja di minimarket apa, nongkrong di kafe mana—lengkap dengan waktu kejadian.

Pesan darurat tersebut kemudian mengimbau agar orang yang berada di waktu dan tempat yang sama dengan Pasien X untuk melakukan tes cepat. Hasilnya akan dikabarkan via pesan singkat dalam hitungan jam.

Apabila positif dan punya gejala berat, orang tersebut akan dirawat di rumah sakit. Sementara apabila positif namun gejalanya ringan, orang tersebut wajib menginstal aplikasi di gawainya untuk memonitor agar ia melakukan karantina diri dengan disiplin. Bila melanggar, denda sekitar Rp 40 juta menanti.

Langkah-langkah tersebut dinilai membuat penyebaran minimal, sementara pada saat yang sama fasilitas kesehatan benar-benar mendahulukan korban dengan kondisi darurat, dus tidak terjadi overload. []

Sumber: Kumparan

Categories