Hukum kerap dijadikan Alat Politik dan Kekuasaan
Hukum kerap dijadikan Alat Politik dan Kekuasaan
Mustanir.com – Hukum bisa diperjual belikan. Seperti itulah ungkapan yang tepat yang dilontarkan mantan Ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Mahfud MD.
Menurut dia, hukum saat ini tidak bisa memberantas kasus-kasus besar termasuk korupsi. Karena itu, wajar saja jika korupsi bisa terjadi di mana-mana. Tidak jarang juga hukum menjadi alat politik dan kekuasaan oleh segelintir orang.
“Hukum sulit ditegakkan karena kerap hukum itu sendiri yang sudah dijadikan alat politik dan kekuasaan. Ini yang menjadi PR kita bersama,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Kongres HMI ke-29 di Pekanbaru, Riau, Minggu (22/11).
Menurut Mahfud, pasca reformasi hukum di Indonesia sempat menjadi panglima, sayangnya tidak bertahan lama. “Namun setelah itu, justru hukum banyak diatur kepentingan politik. Sangat disayangkan,” tuturnya.
Melalui HMI yang merupakan organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, diharapkan sistem bisa terus dibenahi dan dikawal. Tidak ada yang bisa merubah sistem selain pemuda yang bakal menjadi pemimpin di masa depan.
Dalam kesempatan ini, Mahfud MD juga mengapresiasi antusias beberapa menteri kabinet kerja Jokowi yang sempat hadir dalam pembukaan kongres HMI. Hal ini, lanjut Mahfud menjadi dukungan penuh untuk kader-kader HMI.
“Seperti kita ketahui, banyak muncul orang-orang besar di bangsa ini bukan dari kampusnya, melainkan dari binaan HMI. Bahkan banyak guru besar di Indonesia akhirnya menjadi orang berpengaruh berkat adanya HMI,” terang dia.
Meski demikian, Mahfud pun tidak menampik adanya keterlibatan salah satu mantan ketua umum PB HMI, Anas Urbaningrum dalam kasus korupsi, gratifikasi, dan pencucian uang pada Proyek Hambalang.
Belajar dari kasus yang menjerat beberapa mantan alumni HMI, Mahfud mengimbau kepada peserta kongres HMI agar betul-betul memaknai prosesi yang akan digelar selama 5 hari ke depan. (mdk/adj)
Komentar Mustanir.com
Hukum di Indonesia kerap dijadikan alat politik dan kekuasaan bukanlah sebuah rahasia lagi. Rakyat negeri ini punya banyak sindiran untuk hukum di negeri ini, seperti UUD yang memiliki kepanjangan ujung-ujungnya duit dan masih banyak yang lainnya. Hukum pisau, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Artinya, hukum akan sangat ditegakkan jika yang menjalani kasus adalah rakyat kecil. dan hukum akan sangat susah ditegakkan jika yang menjalani kasus adalah seorang penguasa atau orang kaya.
Hukum semacam inilah yang menyebabkan para kaum terdahulu di azab dan dibinasakan sehingga diganti dengan kaum yang lainnya yang lebih baik. Lantas apakah hukum di negeri ini akan terus berjalan seperti ini sampai hari kiamat? Tentu kita tidak ingin ada azab yang menimpa kita semua. Maka dari itu, kita perlu memikirkan kembali untuk mengganti sistem hukum di Indonesia ini dengan sistem hukum yang lebih baik dan di ridhoi yakni sistem hukum dan peradilan Islam.
About Author
