Ideologi Terselubung
MUSTANIR.net – Ideologi terselubung adalah cara ideologi bekerja secara implisit dalam bahasa dan wacana tanpa disadari oleh pembaca atau pendengar. Dalam pendekatan Analisis Wacana Kritis (Fairclough, 1995), ideologi dipahami sebagai sistem makna yang mendukung dominasi sosial dan mempertahankan kekuasaan kelompok tertentu.
Ideologi tidak selalu hadir secara eksplisit, melainkan tersembunyi dalam pilihan kata, struktur kalimat, metafora, dan narasi yang dianggap “alami” atau “netral”. Dengan menyembunyikan posisi ideologis di balik bahasa yang tampak objektif, wacana dapat membentuk opini publik tanpa memicu resistensi langsung.
Contoh ideologi terselubung dapat ditemukan dalam berita, iklan, atau pidato politik, di mana bahasa digunakan untuk menanamkan nilai tertentu secara halus. Misalnya, penggunaan istilah “tidak sunnah” bagi mereka yang tidak sesuai dengan teks atau “teroris” untuk mereka freedom fighter yang ingin terbebas dari genosida atau “pelanggaran HAM” untuk anak yang dikirim ke barak.
Semuanya digambarkan secara negatif tanpa harus menyatakan secara terang-terangan bahwa semua TBC (Tahayul, Bid’ah, Churofat) atau pejuang pembebasan atau program pendisiplinan tidak diinginkan. Dalam konteks ini, bahasa menjadi alat dominasi simbolik (Bourdieu, 1991), karena ia menyampaikan pesan-pesan ideologis sambil menyembunyikan tujuan kekuasaan di balik klaim objektivitas.
Oleh sebab itu, analisis kritis terhadap wacana diperlukan untuk mengungkap ideologi yang tersembunyi dalam praktik bahasa sehari-hari.
Wacana Dibentuk oleh Kekuasaan
Wacana tidak pernah netral, karena ia dibentuk dalam relasi kekuasaan yang kompleks. Menurut Foucault (1980), wacana adalah praktik sosial yang mengorganisasi pengetahuan dan memproduksi makna dalam konteks institusi dan kekuasaan tertentu. Bahasa yang digunakan dalam wacana bukan hanya alat komunikasi, melainkan instrumen kontrol sosial yang menyusun bagaimana suatu kelompok, ide, atau peristiwa dipahami.
Dalam konteks ini, kekuasaan tidak hanya menekan secara represif, tetapi juga bekerja secara produktif melalui penyebaran nilai, norma, dan cara berpikir yang dianggap sah atau wajar. Dengan demikian, kekuasaan tidak berada di luar wacana, melainkan justru bekerja melalui wacana itu sendiri.
Dalam Analisis Wacana Kritis (Fairclough, 1995), kekuasaan hadir melalui dominasi ideologis dalam praktik diskursif. Pilihan kata, struktur kalimat, hingga penekanan tertentu dalam teks merupakan hasil dari proses hegemonik di mana kelompok dominan memengaruhi cara publik berpikir.
Misalnya, penyebutan “tanah perjanjian” atau “Mulyono jilid 2” adalah cara simbolik untuk mendeligitimasi lawan. Wacana semacam ini membentuk kesadaran sosial yang cenderung menyalahkan lawan. Memahami wacana berarti juga membongkar struktur kekuasaan yang menyertainya.
Klaim Simbolik
Klaim simbolik adalah upaya individu atau kelompok untuk menguasai, merepresentasikan, atau memonopoli makna atas simbol-simbol sosial, budaya, atau historis guna memperoleh legitimasi, status, atau kekuasaan. Secara ilmiah, konsep ini banyak dibahas dalam studi wacana kritis dan juga sosiologi politik, di mana simbol seperti bendera, tokoh sejarah, atau peristiwa nasional digunakan untuk membangun identitas atau kekuasaan.
Klaim simbolik tidak netral; ia merefleksikan kepentingan ideologis yang ingin mengontrol narasi publik. Pada saat simbol diklaim sepihak, maka tindakan ini bisa mengaburkan kepemilikan kolektif atas sejarah dan ujungnya menimbulkan dominasi dalam ruang sosial. []
Sumber: Teddy Yusuf
About Author
