Indonesia Masih Terjajah, Hilirisasi Kekayaan Alam, Tetapi Tetap Asing Yang Kelola
Indonesia Masih Terjajah, Hilirisasi Kekayaan Alam, Tetapi Tetap Asing Yang Kelola
Mustanir.com – Publik media sosial mengomentari pernyataan Presiden Jokowi yang mau memprioritaskan pengelolaan kekayaan alam nasional di dalam negeri. Tweeps menilai, janji-janji itu banyak yang tidak sinkron. Yang kelola minyak, lebih banyak asing.
Warga pemilik akun media sosial senang mendengar pemerintah berkeinginan melakukan hilirisasi atas seluruh sumber kekayaan alam nasional agar bernilai tambah. Diharapkan, Jokowi tidak sekadar pencitraan.
Akun @buton menilai, gembar-gembor Presiden Jokowi yang akan melakukan hilirisasi hasil kekayaan alam nasional hanya pencitraan belaka. Soalnya, banyak kebijakan pemerintah yang justru menurunkan nilai tambah dari kekayaan alam di bumi nusantara. “Lain di mulut lain di lapangan. Buktinya tetap izinkan konsentrat emas Papua diekspor. Izin asing diperpanjang lagi. Piye toh bos,” kicaunya.
Akun @bambang menganggap pernyataan bekas Gubernur DKI Jakarta yang akan mengelola kekayaan alam nasional untuk kebutuhan dalam negeri aneh. Sebab, kebijakan anak buah Jokowi malah menjatuhkan nilai kekayaan alam nasional. “Sudahlah jangan pencitraan. Lihat tuh anak buah Anda Menteri BUMN, malah apa-apa maunya impor dari China,” tudingnya.
Akun @darmo mengatakan, tidak ada gunanya program hilirisasi kekayaan alam di dalam negeri kalau yang mengelola kekayaan itu tetap pihak asing.
“Yang ngelola minyak aja Chevron yah sama aja bohong. Yang ada kita dibodoh-bodohin,” cuitnya.
Akun @milenium menilai, angan-angan Presiden Jokowi melakukan program hilirisasi sulit terwujud. Lantaran negara tidak punya modal untuk menjalankan program tersebut.
“Kelola kekayaan alam itu butuh duit banyak. APBN sudah habis buat gaji PNS. Ini paling cuma program sebatas harapan,” cuitnya.
Akun @kekdah bilang, percuma pemerintah mengelola kekayaan alam di dalam negeri kalau pada akhirnya hasilnya dijual ke luar negeri dengan harga sangat murah. “Hasil mineral diolah, tapi dijualnya murah. Mending manyun saja negara ini,” komennya.
Akun @pipinvin mengatakan, kekayaan alam kelapa sawit saja yang sudah berhasil dikelola dengan baik oleh pengusaha di dalam negeri justru dipersulit penjualannya. “Ada sumber daya bagus buat mendapatkan malah dipajakin gede. Nggak becus,” ketusnya.
Akun @wayan pesimistis bangsa Indonesia bisa memaksimalkan potensi kekayaan alam. Terlebih pemerintahnya tidak punya usaha untuk maju dan mandiri. “Kerjaannya aja ngutang. Mental tempe,” kicaunya.
Akun @timol menyarankan, Presiden Jokowi tidak usah terlalu banyak janji menaikkan nilai jual kekayaan alam nasional. “Jangan ngomong doang bisanya,” sindirnya.
Akun @bkb mengklaim, di era pemerintahan sekarang justru nilai jual kekayaan alam di sektor pertambangan, perminyakan, perkebunan dan pertanian babak belur. “Meringis hati kalau lihat kondisi sumber daya alam kita sekarang,” cuitnya.
Akun @zxc berkelakar, tidak mungkin Jokowi serius memikirkan program hilirisasi kekayaan alam. Soalnya, waktunya sudah habis terbuang untuk blusukan dan menghadiri kegiatan seremonial. “Kerjanya kebanyakan hadirin undangan ini itu, sama bagi-bagi kartu sakti, haha,” kelakarnya.
Berbeda, akun @isnianto optimistis pemerintahan Presiden Jokowi berhasil meningkatkan nilai jual kekayaan alam nasional. Dia berharap, semua pihak mendukung program Presiden. “Buktinya sudah ada walaupun belum banyak. Wajar karena beliau baru satu tahun menjabat,” belanya.
Akun @putra mengatakan, bangsa Indonesia sesungguhnya bisa makmur kalau berhasil melakukan hilirisasi sumber daya alam. Menurutnya, banyak negara maju karena berhasil mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia.
“Jepang, Amerika, Eropa itu butuh kita. Makanya rakyat mendukung, cintailah produk dalam negeri. Rakyat jangan bisanya ngeluh sama ngomong doang,” belanya.
Presiden Jokowi kemarin meresmikan mega proyek gas terintegrasi Donggi Senoro di Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng) senilai US$ 5,6 miliar. Jokowi menekankan setiap sumber daya alam yang ada harus mampu dimaksimalkan di dalam negeri untuk mendorong industri lokal agar menciptakan nilai tambah.
“Kita negara yang besar dengan kekayaan alam dengan bahan mentah yang macamnya banyak sekali, inilah yang harus dihilirsasi, ini harus ada pemikiran untuk reindustrialisasi besar-besaran,” kata Jokowi saat meresmikan Mega Proyek Gas Integrasi Pertamina, Banggai, Sulteng.
Jokowi mengatakan, hasil gas Donggi Senoro harus bisa dimanfaakan oleh industri dalam negeri. Gas alam yang diolah menjadi LNGdi kilang Banggai Sulteng dipasok ke Aceh untuk keperluan industri dan pembangkit listrik PLN dan lainnya.
Jokowi mencontohkan proses nilai tambah sangat diperlukan Indonesia yang selama ini banyak menjual mentah sumber daya alam. Ia mencontohkan produk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) harus diolah di dalam negeri, termasuk sektor mineral.
“Untuk bisa menopang itu harus ada energi yang dibangun, energi yang dipakai, dari mana, salah satunya adalah yang diresmikan sekarang. Maka itu proyek terintegrasi harus dibangun, di semua daerah. Energi yang terintegrasi dengan industri. Ini akan berikan dampak besar bagi negara kita,” kata Jokowi.
Ia mendorong para pemerintah daerah menyiapkan kawasan-kawasan industri baru skala besar dan terintegrasi dengan sumber energi.
“Kalau menyiapkan jangan tanggung-tanggung. Saya sudah sampaikan yang dulu-dulu itu disiapkan hanya 10 -15 hektar itu buat apa, nggak menarik, 1000-2000 hektar itu baru menarik. Itu investor besar pasti yang datang,” tegas Jokowi. (rmol/adj)