Indonesia, Negara Yang Dibangun Dengan Utang

indo-on-sale

Indonesia, Negara Yang Dibangun Dengan Utang

Tahun Ini Pemerintahan Jokowi Akan Berutang Rp 451,8 Triliun

Pemerintahan Joko Widodo pada tahun ini akan berutang sebesar Rp 451,8 triliun, melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan, pada semester pertama ini pemerintah menargetkan menerbitkan 57 persen dari SBN gross. Artinya, pemerintah akan berutang sekurang-kurangnya Rp 257,526 triliun. “Ada target baru sesuai APBNP 2015. Penerbitan SBN gross yang tadinya Rp 431 triliun, menjadi Rp 451,8 triliun, atau ada tambahan sekitar Rp 20 triliun,” kata Robert di Jakarta, Selasa (17/2/2015).

Robert lebih lanjut mengatakan, pemerintah akan memperbesar komposisi SBN dalam rupa valuta asing (valas). Robert berharap, ada SBN yang bisa diterbitkan di semester pertama ini.

Robert mengatakan, incoming bid dari SBN masih menggembirakan. Kemarin, kata dia, pemerintah baru saja melelang surat utang dengan incoming bid Rp 36 triliun, dari target Rp 12 triliun. “Jadi bid to cover ratio-nya tiga kali. Jadi kami cukup happy, incoming bid cukup strong,” kata Robert.

Dua pekan sebelumnya, pemerintah juga menerbitkan SBN dengan incoming bid Rp 40 triliun dari target Rp 12 triliun. Bahkan dua pekan sebelumnya lagi, dengan target sama, incoming bid yang diperoleh Rp 54 triliun. “Jadi walaupun ada kecenderungan turun, secara umum masih strong, 3 kali lipat atau lebih. Incoming bid lebih bagus dibanding 2014,” pungkas Robert.

Hanya dalam setahun Jokowi akan mengambil utang 4 kali utang selama 30 tahun Soeharto berkuasa. (kompas/adj)

Demi Infrastruktur, Pemerintah Pinjam Tiongkok Rp 625 Triliun

Tiongkok akan memberikan pinjaman sebesar US$ 50 miliar atau setara dengan Rp 625 triliun kepada Indonesia untuk membangun proyek infrastruktur. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, beberapa perusahaan BUMN karya maupun infrastruktur bakal kecipratan pinjaman tersebut.

Rini mengungkapkan utang senilai US$ 50 miliar tersebut akan berasal dari China Development Bank (CDB) dan ICBC. Sebanyak 20 persen atau sebesar US$ 10 miliar akan dialokasikan untuk PT PLN (Persero) untuk mendanai proyek pembangkit listrik dan transmisi.

“Juga untuk Antam, selain mendapatkan PMN, mereka pun meminjam. Sedangkan proyeknya seperti jalan tol Trans Sumatera dan beberapa pelabuhan di Indonesia, termasuk kereta super cepat (High Speed Railways),” ujar dia di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (24/4).

Untuk proyek kereta cepat, lanjut Rini, rencananya akan digarap oleh beberapa perusahaan BUMN, yang saat ini masuk dalam tahap finalisasi studi kelayakan teknikal dan keuangan.

“Hitungannya belum selesai, jadi saya belum bisa menjawab. Tapi bagian untuk HSR (High Speed Railways) ada, termasuk program transportasi lain seperti perkapalan untuk Pelni,” katanya.

Dalam pengerjaannya, Rini mengatakan proyek tersebut dikerjakan secara konsorsium antara perusahaan BUMN infrastruktur yakni, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Industri Kereta Api (Persero), PT Len Industri (Persero) dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero). Konsorsium tersebut nantinya akan dipimpin PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

“Tapi apakah akan dibentuk holding atau yang lain masih dalam tahap review internal,” katanya. (cnn/adj)

Ironi… Jokowi Coba Kritik Bank Dunia dan ADB, Tapi Indonesia Masih Berhutang Trilyunan Sama Mereka!

Banyaknya jumlah hutang Indonesia kepada beberapa institusi keuangan dunia membuat pemerintah tidak bisa menajamkan kritikan. Ironinya, saat keadaan seperti ini, malah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencoba mengkritik keras 3 institusi keuangan dunia tempat Indonesia meminjam dana sampai trilyunan. Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Pembangunan Asia (ADB) dinilai mewarisi tatanan dunia lama, sehingga harus ada reformasi. Kritikan tersebut disampaikan dalam sambutannya di peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA).

“Pandangan yang mengatakan bahwa persoalan ekonomi dunia hanya bisa diselesaikan oleh Bank Dunia, IMF (Dana Moneter Internasional), dan ADB (Bank Pembangunan Asia) adalah pandangan usang yang perlu dibuang,” tegas Jokowi di Jakarta Convention Center, Rabu (22/4/2015), seperti dilansir Detik.

Presiden Jokowi menilai negara-negara berkembang, terutama di kawasan Asia dan Afrika, harus membangun kekuatan ekonomi baru. Dengan begitu, dominasi negara-negara kaya atas negara miskin dan berkembang bisa dikikis.

Walaupun Jokowi mengkritik keras Bank Dunia dkk, tetapi Indonesia masih punya utang yang cukup besar kepada lembaga-lembaga tersebut.

Dari data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, utang Indonesia kepada Bank Dunia sampai 2014 tercatat sebesar Rp 9,22 triliun. Jumlah utang Indonesia ke institusi tempat mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bekerja ini cenderung menurun setiap tahunnya.

Pada 2010, utang Indonesia ke Bank Dunia masih Rp 15,34 triliun. Kemudian turun menjadi Rp 10,76 triliun pada 2011, Rp 8,62 triliun pada 2012, tetapi sempat naik menjadi Rp 9,6 triliun pada 2013.

Sementara pada 2015 sampai Maret, belum ada realisasi penarikan utang ke Bank Dunia.

Lalu ke ADB, sampai tahun lalu jumlah utang Indonesia adalah Rp 4,86 triliun. Berikut perkembangan utang Indonesia kepada ADB sejak 2010:

2010: Rp 6,39 triliun.
2011: Rp 3,63 triliun.
2012: Rp 5,81 triliun.
2013: Rp 4,9 triliun.
2014: Rp 4,86 triliun.

Categories