Infrastruktur Jokowi Dinilai Bukan Solusi Tunggal Buat Papua
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) meninjau Jalur Trans Papua menggunakan motor trail di ruas jalan Wamena-Habema, Jayawijaya, Papua, Rabu (10/5). foto: cnn
MUSTANIR.COM, Jakarta — Gencarnya pembangunan infrastruktur di Papua oleh Presiden Joko Widodo Jokowi disebut bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi persoalan di Papua. Memberi keadilan hukum dan membuka lebar-lebar hak bersuara kepada warga Papua dipandang bisa membuat program Pemerintah lebih paripurna.
“Yang dibutuhkan teman-teman di Papua, sampai sejauh mana pemerintah berkomitmen soal akses kebebasan berserikat, berekspresi, dan konteks penegakkan hukum di Papua,” kata Kepala Divisi Pembelaan HAM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Arif Nur Fikri kepada CNNIndonesia.com, Minggu (10/12).
Diketahui, Jokowi saat ini tengah gencar melakukan pendakatan non-kekerasan di Papua lewat jalur infrastruktur. Ragam pembangunan dilakukan. Di antaranya, jalan raya Trans Papua yang diperkirakan akan mulai beroperasi pada 2018, distribusi listrik atau elektrifikasi secara penuh di Papua dan Papua Barat pada 2019, jembatan Holtekamp di Jayapura, Papua, dan pembangunan pelabuhan laut.
Namun, kata Arif, hadiah infrastruktur belum cukup karena tidak menjawab kebutuhan dari masyarakat Papua. Pembangunan yang dilakukan pemerintah, kata dia, saat ini tidak melihat aspek lainnya. Ini tak lepas dari sejumlah masalah pokok yang terus terjadi di Papua.
Pertama, masalah penegakan hukum. Komitmen ini diragukan mengingat masih maraknya kasus pelanggaran HAM di Papua. Sepanjang 2017, lanjutnya, setidaknya terjadi 61 kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. Kasus penganiayaan mendominasi dengan jumlah 24 kasus. Ini diikuti dengan kasus penembakan sebanyak 20 kasus.
Kedua, keadilan ekonomi. Kontras mencatat, eksploitasi sumber daya alam (SDA) di Papua, baik melalui PT Freeport maupun proyek The Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), yang disponsori negara masih dilanggengkan.
Baginya, persoalan keadilan ekonomi ini terkait erat dengan kasus pelanggaran HAM. Hal ini bisa dilihat dalam pengamanan aparat terhadap PT. Freeport Indonesia yang patut diveluasi. Ia melihat dekatnya operasi keamanan tersebut dengan bisnis, yakni untuk mengamankan perusahaan semata, bukan untuk melindungi rakyat Papua.
(cnnindonesia.com/12/12/17)
About Author
