Jokowi : Lahan Dikuasai Korporasi, Pajak Hanya Dibayar Seperempat

jokowi-kabut-asap

Jokowi : Lahan Dikuasai Korporasi, Pajak Hanya Dibayar Seperempat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan saat ini lahan masih dikuasai oleh sekelompok orang atau korporasi. Bahkan berdasarkan informasi yang didapatkannya, para pengumpul lahan hanya membayar seperempat dari nilai transaksi pajak yang harus dibayarkan.

“Masih terjadi konsentrasi penguasaan lahan secara besar-besaran oleh sekelompok orang atau korporasi. Bahkan informasi yang saya terima, para pengumpul lahan yang besar hanya membayar kurang lebih seperempat dari nilai pajak transaksi yang seharusnya disetorkan ke negara,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas kebijakan pemerataan di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (7/2).

Karena itu, Jokowi meminta agar dilakukan perbaikan melalui reforma agraria dan sistem pajak yang berkeadilan. Sehingga tercipta pemerataan ekonomi di masyarakat.

Dalam ratas ini, Jokowi menyampaikan upaya mengatasi ketimpangan antardaerah menjadi fokus utama pemerintah. Hal ini salah satunya dapat dilakukan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur, memperlancar konektivitas antar daerah, serta memperbesar transfer dana ke daerah dan juga ke desa.

“Kita ingin pergerakan ekonomi nasional tidak hanya berpusat di Jawa, melainkan bisa menyebar secara merata dan berkeadilan sampai ke seluruh pelosok Tanah Air termasuk di wilayah-wilayah pinggiran Indonesia,” ucap dia.

Ia meminta agar kebijakan pemerataan ekonomi ini dapat menyentuh kelompok masyarakat terbawah. Langkah-langkah terobosan pun perlu dilakukan melalui redistribusi aset, memberikan kesamaan kesempatan, serta peningkatan akses pendidikan dan ketrampilan bagi 40 persen kelompok masyarakat terbawah.

Jokowi menyampaikan, masalah ketimpangan lahan menjadi salah satu tantangan yang harus diselesaikan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi. Sebab, lahan merupakan aset yang sangat penting bagi 40 persen kelompok masyarakat lapisan terbawah.

“Untuk itu kita harus berikan akses lahan bagi penduduk yang kurang mampu, petani gurem atau buruh tani yang tidak memiliki lahan sehingga tercetak skala ekonomi untuk meningkatkan income dan pendapatan mereka,” jelas dia. (rol/rs)

Komentar Mustanir.com

Negeri ini menerapkan sistem ekonomi kapitalis, undang-undang negeri ini mengizinkan para korporasi asing atau swasta bebas mengelola lahan dan SDA negeri ini. Sudah begitu penguasa negeri ini hanya mengharapkan pemasukan APBN atau APBD bersumber dari pajak. Sementara itu pajak kepada rakyat di perketat, kepada para korporasi asing bebas ngemplang.

Itulah negeri kita, apa-apa yang ada di negeri ini bukan milik kita tapi milik para korporasi. Dengan demikian negeri ini layak disebut sebagai Negera Korporatokrasi.

Categories