Melibatkan Kearifan Lokal, Wujud Kebingungan Moderasi Beragama dalam Mencari Bentuk

MUSTANIR.net – Arah dari moderasi beragama kian samar. Sosialisasi moderasi beragama makin masif, tetapi persoalan bangsa ini makin ruwet. Oleh karenanya, konsep pendekatan moderasi beragama terhadap kearifan lokal diharapkan mampu menyelesaikan persoalan bangsa, terutama persoalan kekerasan dan anti toleransi. Mungkinkah?

Tenaga Ahli Menteri Agama, Mahmoed Syaltut menjelaskan bahwa saat ini narasi moderasi beragama sudah digencarkan di lingkungan Kemenag, meski masih harus dilakukan lebih masif lagi agar dipahami dengan baik oleh publik. Sosialisasi sangat penting untuk terus dilakukan karena ruang publik juga banyak diisi dengan pemberitaan terkait isu kekerasan dan anti toleransi.

“Ini menjadi tantangan kita bersama, agar konsep moderasi beragama menjadi topik utama setiap pemberitaan di ruang publik atau media sosial,” kata Mahmoed Syaltut saat menjadi pemateri pada Orientasi Pelopor Moderasi Beragama yang diselenggarakan Kanwil Kemenag Provinsi Maluku melalui Sub-Bagian Organisasi Tata Laksana dan Kerukunan Umat Beragama (KUB). Orientasi ini berlangsung selama empat hari, 27—30 November 2023.

Syaltut melihat bahwa berkembangnya kemajemukan di Maluku sudah terbina dengan bagus dan itu tidak terlepas dari terbinanya kearifan lokal yang ada. “Kearifan lokal pela gandong harus lebih banyak mengisi ruang-ruang publik, untuk mencegah maraknya isu intoleransi dan radikalisme,” tandas Syaltut. (kemenag.go.id)

Pela gandong merupakan salah satu hukum adat yang berkembang di masyarakat Maluku. Pela gandong—atau pela dan gandong—tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat (suku) Ambon yang mendiami daerah Maluku Tengah. Sistem sosial ini lahir dari pluralitas dan keberagaman masyarakat Maluku Tengah yang dahulu ditandai perebutan lahan dan peperangan yang tiada berkesudahan.

Pela gandong muncul sebagai bentuk rekonsiliasi atas kerugian-kerugian yang diderita oleh pihak-pihak yang berkonflik. Pela gandong diikrarkan sebagai pernyataan atau ucapan gencatan senjata.

Hukum adat sendiri diakui di Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (2) bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam UU ini. Dari sini jelas bahwa pela-gandong merupakan kearifan lokal yang muncul dengan filosofi dan menjadi jawaban atas persoalan yang muncul di zamannya.

Sementara itu, terkait kekerasan akibat konflik perebutan lahan antara masyarakat dan perusahaan serta pemerintah, seperti kasus Rempang Eco-City, persoalan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan lainnya, kearifan lokal (adat istiadat dan budaya) tidak dipakai, bahkan diabaikan.

Konflik tanah ulayat di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, Indonesia, adalah hasil dari berbagai faktor yang telah ada selama beberapa tahun. Salah satu pemicu utama konflik ini adalah pemberian hak pengusahaan lahan (HPL) kepada perusahaan swasta pada 2004 untuk pembangunan Rempang Eco-City.

Oleh karenanya, moderasi beragama yang sejak awal memang tidak jelas bentuknya, terus mencari-cari cara agar diterima oleh publik dengan mengambil hati masyarakat melalui adopsi kearifan lokal, yang pemanfaatannya sendiri ternyata tidak dipahami. Begitu pula, tidak memperhatikan sejalan atau tidaknya dengan ajaran agama.

Hal ini makin menunjukkan bahwa moderasi beragama merupakan upaya ‘suntik paksa’ ajaran pluralisme ke dalam tubuh umat. Bukan membuat ketenangan, justru membuat umat gelisah. Saling memindai antara satu dan lainnya. Atas nama moderasi beragama, kearifan lokal (adat, tradisi, budaya) menjadi hal yang dipertimbangkan dalam beragama dan menyelesaikan konflik di masyarakat, semisal budaya pela gandong tadi, sehingga cara beragama dan menyelesaikan konflik menjadi tidak jelas.

Nyatanya, tidak semua kearifan lokal (adat, tradisi, budaya) sesuai dengan syariat Islam. Ketika kearifan lokal menjadi basis menyelesaikan konflik (persoalan), hal ini akan berpeluang besar untuk mencampuradukkan syariat dengan budaya/adat istiadat tersebut.

Menjadikan budaya sebagai legitimasi sebuah keyakinan yang bertentangan dengan agama (syariat Islam), jelas sebuah kesalahan. Posisi adat/budaya telah sangat jelas dalam pandangan Islam. Jika adat/budaya tersebut menyalahi syariat, syariat datang untuk membersihkan atau mengubahnya. Contoh yang sangat nyata adalah budaya pada masa jahiliah, yakni membunuh atau mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ketika Islam datang, perbuatan ini pun dicela dan Allah melarangnya. Allah subḥānahu wa taʿālā berfirman dalam QS at-Takwir: 8-9, “Dan tatkala bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa apakah ia dibunuh?”

Di antara tugas syariat adalah mengubah adat/budaya rusak, bukan memeliharanya. Jika adat/budaya tersebut tidak menyalahi syariat, hukumnya ditetapkan berdasarkan dalil dan ilat syariat, bukan berdasarkan budaya itu sendiri. Syariatlah yang menjadi patokan adat/budaya, bukan sebaliknya.

Jika adat/budaya tidak bertentangan dengan akidah dan hukum Islam, boleh saja untuk kita ambil dan amalkan. Sebaliknya, adat/budaya yang bertentangan dengan Islam dan/atau lahir dari akidah serta hukum non Islami, Allah subḥānahu wa taʿālā melarang kaum muslim untuk mengambil maupun menerapkannya.

Allah subḥānahu wa taʿālā berfirman, “Barang siapa mencari din (agama dan sistem hidup) selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima apa pun darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.” (QS Ali Imran: 85)

Rasulullah ﷺ bersabda, “Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang tidak ada dasar darinya, maka itu tertolak.” (HR Bukhari dan Muslim)

Secara faktual, budaya hanya meredam konflik bersifat sementara yang sewaktu-waktu bisa meletus kembali dan negara berlepas tangan karena penyelesaian masalah diserahkan pada masyarakat, seperti kasus di Ambon 1999 lalu. Sementara itu, jika konflik tersebut muncul dari pengusaha atau pemerintah, seperti perebutan lahan misalnya, budaya (kearifan lokal) tidak berlaku.

Dengan demikian, moderasi beragama bukanlah cara pandang yang benar dalam beragama karena dalam beragama harus bersandar pada nas-nas syar’i (al-Qur’an dan hadis), bukan adat istiadat. Tidak benar (tidak tepat) menjadikan adat/budaya sebagai solusi problem (konflik) masyarakat karena penyelesaian setiap problem/konflik harus dikembalikan pada masyarakat dan negara wajib hadir untuk menyelesaikannya sesuai syariat Islam.

Wallahualam. []

Sumber: Qisthi Yetty

About Author

Categories