Demokratisasi dalam Persekutuan Kegilaan Kolektif

MUSTANIR.netMemang, kata demokrasi atau demokratisasi adalah diksi kata yang indah diucapkan oleh siapa saja. Namun di balik diksi kata itu pula tempat bersemainya dan bahkan tumbuh suburnya struktur kegilaan kolektif. Atas demokrasi atau transisi demokrasi, kegilaan berlapis-lapis itu menemukan habitatnya secara alami.

Para aktor politik sebagai pengendali kegilaan itu telah berhasil mengemasnya dalam bungkusan demokrasi dengan segala ornamen indah dan rakyat pun secara sadar atau tidak sadar telah digiring menuju menuju mimbar altar demokrasi gila (the crazy of democracy) sambil mendengarkan firman-firman kepalsuan para badut-badut politik itu.

Di tengah kerbatasan sosiologi politik rakyat, di tengah kenisbian memahami makna kegilaan yang dikemas lucu itu, rakyat sejenak merasakan keindahan dan sejenak melupakan kesedihan dan susahnya mencari sesuap nasi, sejenak melupakan utang piutang, melupakan bagaimana membayar sekolah anak yang belum tentu harapannya.

Mengapa sejenak melupakan semua itu? Para badut itu-itu sedang berjoget yang diiringi narasi-narasi indah dan sembari mengajak rakyat mengkhayal tentang sebuah mimpi-mimpi indah bila berhasil merebut kekuasaan. Ini adalah praktik yang paling sophisticate dari proses kegilaan yang kita beli dan kita nikmati selama ini pasca Orde Baru.

Pasca Orde Baru adalah era paling canggih memproduksi mesin kekuasaan gila. Ratusan pejabat daerah yang menggunakan kekuasaan secara tidak benar untuk memperkaya diri sendiri dan kroninya masuk penjara karena praktik gila itu.

Miris, dongkol dan marah adalah halaman hitam yang menghiasi lembaran-lembaran kitab demokrasi yang susah payah direbut anak bangsa pada Mei 1998 lalu. Suatu perjalanan panjang dan berliku menuju demokrasi setelah selama 32 tahun bersemi dalam keranjang sampah rezim oligarki Orde Baru.

Seperti yang banyak diulas para ilmuwan politik seperti Vedi R Hadiz dan Richard Robison (2004); Vedi R Hadiz (2011); Edward Aspinall and Van Klinken (2011); Jeffrey Winters (2011), para ilmuwan politik ini ada kesamaan pandangan bahwa berakhirnya rezim oligarki Orde Baru bukan berarti ikut terkuburnya sisa warisan oligarki rezim Orde Baru mengiringi terkuburnya personal Soeharto.

Bahkan, reformasi politik yang dibangun dengan berdarah-darah justru menumbuhkembangkan Soehartoisme dengan bungkusan yang berbeda namun substansinya tetap sama, yaitu bangkitnya para oligarki lokal jilid ke dua dalam ornamen yang lebih sophisticate, atas nama Putra Asli Daerah (PAD).

Isu PAD adalah jualan yang cukup menarik untuk membangun political branding and political strategy to mobilise of power, demikian kata Ryan Gordon Tans dalam Mobilising Power Resources (2014). Di tengah political fragmented society (politik masyatakat yang terbelah atau liar), proses penjinakan itu dapat dilakukan dengan berbagai modus. Salah satu modus adalah permainan politik uang untuk memengaruhi pemilih dan berbagai macam modus lainnya.

Kata Prof. Rocky Gerung, sebagai bentuk penghormatan kepada badut adalah menertawakan namun si badut itu tidak pernah ditertawakan oleh massa. Bangsa ini sedang berada dalam kendali badut-badut dengan kecanggihan kegilaan akan berusaha membangun ilusi-ilusi absurditas alias kekonyolan berdemokrasi yang meaningless of democratic values.

Sebelum dan sesudah pilkada, semoga rakyat tidak mengalami the endless love dan berakhir yang melahirkan kehampaan harapan akibat akrobatik politik para badut yang menipu. Rakyat sudah bosan dan muak menyaksikan, para badut-badut ditangkap oleh KPK karena kasus korupsi, jual beli jabatan, soal izin tambang, izin kelapa sawit dan sebagainya. Kerakusan dan ketamakan dari para pejabat daerah yang bermental korup telah membuat negeri ini carut marut dan memiskinkan rakyat.

Celakanya, semua buku literatur politik mengatakan, jalan demokrasi adalah jalan terbaik mengelola sistem pemerintahan. Negeri ini telah memilih jalan itu dalam upaya mendesain sistem pemerintahan pasca Soeharto. Akan tetapi yang terjadi justru memperlihatkan hal paradoks.

Proses demokratisasi telah diiringi bangkitnya political dynasty, the rise of local oligarchy, the rise of political corruption at the local government, the rise of political and economy patronage at the local government. And how to use the power and political institutions to gain political and and political advantage.

Allahu A’lam ala mataf’alun. []

Sumber: Dr. M Uhaib As’ad

About Author

3 thoughts on “Demokratisasi dalam Persekutuan Kegilaan Kolektif

  1. Maintenant que de nombreuses personnes utilisent des téléphones intelligents, nous pouvons envisager le positionnement des téléphones mobiles via des réseaux sans fil ou des stations de base.

  2. Wow, fantastic weblog layout! How lengthy have you been blogging for?
    you make running a blog look easy. The full look of your site is fantastic, as neatly as
    the content material! You can see similar
    here dobry sklep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories