Ketakutan Israel dan Barat terhadap Khilafah
MUSTANIR.net – “Kami tidak akan menerima pendirian khilafah di wilayah-wilayah sekitar laut Mediterania.” (arabic.rt.com 21/4/2025)
Akhirnya kata itu pun disebutkan secara terbuka, khilafah. Tak mampu lagi menyimpan beban besarnya, Netanyahu mengakui ketakutannya terkait kebangkitan kembali khilafah. Artinya potensi kebangkitan khilafah sangat nyata dan makin dekat. Kalau tidak realistis, kenapa harus menjadi prioritas Israel dan Barat menghalau kebangkitannya?
Di saat potensi kebangkitan khilafah menjadi sumber ancaman yang nyata, fenomena yang saat ini memicu kepanikan dan ketakutan Israel-Barat, ada bagian dari umat Islam yang justru meremehkannya bahkan menolaknya, menilainya hanya sebatas sejarah yang mustahil bisa diulang, tidak realistis, ilusi, dan utopia.
Kalimat Netanyahu ini bukan sekadar bernada ‘ancaman perang’. Melainkan bentuk kesadaran dan kejujuran paling dalam negara Zionis tentang kenyataan akan kebangkitan peradaban Islam secara ideologis di seluruh kawasan Timur Tengah.
Kalimat Netanyahu secara langsung mempertegas maksudnya: Khilafah adalah alternatif kekuatan universal umat Islam yang sangat diperhitungkan sebagai sumber ancaman yang secara langsung akan menggusur penerapan tatanan demokrasi liberal yang saat ini sedang dijalankan oleh penguasa negara-negara Arab pro Barat dan Israel.
Israel yang didukung Amerika dan Eropa menyadari, bahwa tatanan pemerintahan dan politik yang mereka rajut di negara-negara Timur Tengah selama puluhan tahun, terus mengalami degradasi. Pemerintahan yang mereka kendalikan dengan kekuatan uang dan militer, makin ke sini, makin hilang legitimasi dan kepercayaan rakyatnya. Cepat atau lambat, para penguasa Arab akan runtuh akibat beban kontradiksinya sendiri.
Kasus Palestina, Suriah, Lebanon, dan Yaman menjadi pemantik mutakhir. Arogansi Israel, Amerika, dan Eropa selama 2 tahun terkahir meningkat di wilayah-wilayah tersebut. Di saat yang sama, pemerintah negara-negara Arab lainnya, diam tanpa aksi nyata selain donasi kemanusiaan. Hanya mengandalkan bacot dan diplomasi dengan aksi-aksi negosiasi yang hasilnya justru makin menguatkan aneksasi Amerika, Eropa, dan Israel.
Masyarakat negara-negara Arab meyakini, sikap diam tanpa aksi militer dan pecundang pemerintahannya, mulai dari Kairo hingga Riyad, Amman hingga Abu Dhabi, adalah manifestasi ketidakberdayaan akibat ketergantungan tinggi terhadap kekuatan uang dan militer Barat.
Statistiknya memang menunjukkan seperti itu. Masyarakat Arab saat ini meyakini bahwa urusan mereka sedang dipimpin oleh rezim pasca kolonial yang sama sekali tidak memiliki kedaulatan. Kebanyakan dari pemerintahan Arab dibentuk, didukung dan dipersenjatai kekuatan militer Barat.
Mereka tidak pernah benar-benar menjadi pemerintah berdaulat. Justru menjadi kacung yang turut memanen manfaat pribadinya sebagai imbalan kesediaan mereka menjadi penyambung kepentingan Barat di kawasan.
Mulai dari pemerintahan monarki, junta militer, atau yang disebut republik, mereka ada untuk mengelola perbedaan pendapat, memelihara perpecahan, saling curiga, dan memelihara krisis masyarakat, bukan menyatukan dan mewakili rakyat mereka. Menyerahkan segala urusan kenegaraan untuk dikendalikan dan diatur oleh Amerika dan Barat.
Sikap memalukan para pemimpin Arab ini telah lama memantik pemberontakan masyarakatnya. Belajar dari kasus Arab Spring, bukan sekadar merefleksikan kerusakan yang membara secara luas. Lebih dari itu, menunjukkan masyarakat muslim tidak lagi memercayai pemerintahan mereka yang dikendalikan dan diatur oleh kekuatan Barat yang menjajah.
Kini, sejak dua tahun lalu, bersamaan dengan invasi brutal Israel ke Gaza, Suriah, Lebanon, dan Yaman, krisis kembali meradang di berbagai negara Arab. Memantik kembali kesadaran dan semangat persatuan umat untuk melenyapkan eksistensi Amerika dan Israel yang didukung rezim-rezim Arab pro Barat.
Di saat yang sama, di hampir setiap negara, terjadi gonjang-ganjing yang makin menjatuhkan legitimasi rakyat terhadap pemerintahannya yang tidak becus mengelola kepentingan mereka berdasarkan sistem demokrasi yang cacat, melahirkan krisis politik, dan ekonomi berkepanjangan.
Ketundukan pemerintahan terhadap Amerika lewat titipan program reformasi ekonomi ala IMF, Bank Dunia, dan seluruh lembaga turunannya, dikritik sebagai sumber utama ketidakstabilan ekonomi berkepanjangan. Sebagaimana aksi rutin yang terjadi di Yordania. Bahkan negara sekelas Saudi pun tak luput dari krisis internal akibat perlawanan yang semakin besar, namun ditanggapi secara otoriter dan ditutupi dengan istilah reformasi hubungan kerajaan dan kemasyarakatan.
Penguasa Arab saat ini telah sampai pada masa kadaluarsanya. rakyat benar-benar telah di ujung rasa muak. Masyarakat menilai para pemimpin mereka tidak lebih dari sampah yang terus menyemai kebusukan, beban dan kerapuhan. Posisi mereka yang selama ini bertindak sebagai perwakilan Washington dan Barat perlu segera diakhiri.
Namun apa daya, para penguasa itu masih tetap eksis karena ditopang uang dan militer Barat. Mengekang masyarakat dengan berbagai bentuk intimidasi dan perilaku otoriter. Siapa mengkritik, ditangkap, ditempeleng, disebut kelompok teror pemberontak kekuasaan, bahkan banyak yang berakhir di tiang gantung kekuasaan.
Namun tanpa legitimasi dan kepercayaan rakyat, sejatinya para penguasa Arab saat ini tidak lagi efektif. Mereka sedang memupuk kejatuhan yang menyakitkan. Berlindung di balik kekuatan Barat tidak akan menjamin mereka terhindar dari kejatuhan yang makin menyakitkan.
Netanyahu yang didukung Amerika dan Barat menyadari konsekuensi ini. Cepat atau lambat, mereka akan menghadapi kenyataan pahit itu. Bahwa kekuatan masyarakat akan menggusur kepentingan mereka yang selama ini dijalankan oleh kekuasaan Arab pro Barat. Mereka tidak bisa menghindari kenyataan itu. Saat ini, satu-satunya yang bisa dilakukan Israel dan Barat hanya memperlambatnya dengan mencoba menahan kecepatan dampak kejatuhan itu.
Cara paling populer adalah mengendalikan penguasa Arab untuk tetap mengelola perbedaan masyarakat, memelihara perpecahan, dan berlaku arogan kepada kelompok masyarakat penggerak perlawanan terhadap rezim.
Dalam kaitan ini, memaksa Netanyahu berbicara soal kekhalifahan secara terbuka. Potensi besar yang akan menjadi alternatif peralihan tatanan demokrasi Barat yang menjajah ke penerapan sistem Islam yang ideologis.
Kecemasan Netanyahu sangat nyata. Bahwa kita semua paham, Istilah khilafah tidak digunakan secara sembarangan dalam lingkaran diplomatik. Dalam imajinasi Barat, istilah ini memunculkan gambaran kekacauan dan ekstremisme. Namun bagi jutaan muslim, istilah ini mewakili sesuatu yang jauh lebih mendalam: Sebuah alternatif. Sebuah model pemerintahan komprehensif yang berakar pada hukum ilahi, bukan sekularisme Barat.
Sebuah peradaban yang didefinisikan bukan oleh pagu utang IMF dan Europan Council, resolusi PBB, dan dukungan militer Barat. Tetapi oleh visi kenabian dan nilai-nilai al-Qur’an.
Inilah alasan utama kecemasan Netanyahu yang mewakili keresahan Barat merespon kebangkitan kekhalifahan di pesisir Mediterania.
Urgensi ketakutan Israel dan Barat terhadap khilafah, bukan soal ancaman roket Yaman, persenjataan Hizbullah, atau gerilya Hamas. Ini tentang simbol universal untuk mendorong kembalinya persatuan umat Islam sedunia, visi ideologis yang tidak dibatasi sekat nasionalisme, batas negara, apalagi presiden boneka.
Khilafah adalah kekuatan simbol yang mengutuhkan kekuatan umat Islam dunia menjadi satu dan absolut yang secara langsung akan menabrak imperialisme Zionisme dan imperialisme Barat tanpa bisa dihalau kekuatan apa pun. []
Sumber: Faisal Lohy
About Author
