KPK Usut Keterlibatan Korporasi dalam Suap Raperda Reklamasi

foto: cnn


MUSTANIR.COM, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi dalam perkara suap pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta tahun 2016.

Dalam penyelidikan kali ini, KPK memanggil Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Saefullah untuk dimintai keterangan, Jumat (27/10).

Saefullah mengaku dimintai keterangan soal pembangunan Pulau G, milik PT Muara Wisesa Samudera. Dia menyebut, permintaan keterangan dirinya seputar korporasi yang menggarap pulau buatan itu.

“Reklamasi yang dipulau G itu terkait korporasinya,” kata Saefullah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/10).

Merujuk pada surat panggilan yang dilayangkan KPK, Saefullah dimintai keterangan berdasarkan surat perintah penyelidikan, Nomor Sprin.Lidik-75/01/07/2017 tanggal 25 Juli 2017. Disinyalir KPK melanjutkan kasus suap yang lebih dulu menjerat mantan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL), Ariesman Widjaja.

Pulau G merupakan bagian dari proyek reklamasi di Pantai Utara. Pulau G milik PT Muara Wisesa Samudera, yang juga anak usaha PT Agung Podomoro Land.

Selain bekas bos PT Agung Podomoro, KPK juga telah menjerat mantan Anggota DPRD Mohamad Sanusi dan anak buah Ariesman, Trinanda Prihantoro. Mereka bertiga telah divonis bersalah terkait suap pembahasan Raperda RTRKSP atau Raperda Reklamasi.

Pertanyaan yang dilontarkan penyelidik KPK, kata Saefaullah, tak berbeda jauh saat dirinya diperiksa dalam kasus suap pembahasan Raperda Reklamasi yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menurutnya, ada beberapa hal yang dikonfirmasi ulang dari pemeriksaan terdahulu, seperti pasal kontribusi 15 persen yang belum disepakati antara DPRD dengan Pemprov DKI.

“Tadi diulang lagi pertanyaan dulu, deadlock-nya seperti apa. Memang kita nggak sepakat antara DPRD antara eksekutif dan legislatif soal angka 15 persen itu. Sehingga terjadi case yang sama-sama kita tahu semuanya,” tuturnya.

Namun untuk permintaan keterangan kali ini, Saefullah mengaku fokus ditanya tentang korporasi dalam kasus suap yang melibatkan mantan bos PT Agung Podomoro dengan anggota DPRD DKI. Dia juga diminta membawa dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pulau G.

“Ditanya soal proses KLHS-nya, itu kajian lingkungan hidup strategisnya. Lebih fokus Pulau G,” ujarnya.

Saefullah menyebut tak hanya dirinya yang sudah dimintai keterangan oleh KPK dalam penyelidikan dugaan korupsi yang melibatkan korporasi dalam kasus suap pembahasan Raperda Reklamasi.

Mereka yang telah diminta keterangannya adalah Kepala Biro Tata Kota dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah DKI Jakarta Vera Revina Sari, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tuty Kusumawati serta pejabat Biro Hukum DKI Jakarta

“Itu semua sudah (diperiksa). Ini mungkin yang terakhir saya dari aparatur Pemda,” tuturnya.

KPK membongkar praktik suap pembahasan Raperda Reklamasi lewat operasi tangkap tangan (OTT). Dalam kasus suap tersebut, lembaga antirasuah menjerat Sanusi, Ariesman dan Trinanda. Mereka bertiga divonis bersalah.

Sanusi divonis tujuh tahun penjara, Ariesman divonis penjara tiga tahun, dan Trinanda 2,5 tahun penjara. (CNN Indonesia/30/10/2017)

Categories