Mahfud: belum Berkekuatan Hukum Tetap, Tersangka Boleh Nyalon

Mahfud MD. foto: Berita168.com


MUSTANIR.COM, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menyatakan seorang calon kepala daerah yang berstatus tersangka dalam sebuah kasus, termasuk kasus korupsi, tetap boleh menjadi peserta pemilu. Kemudian, jika si calon memenangkan pemilu tersebut, maka tetap harus dilantik selama belum ada keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

Namun kalau nantinya sudah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan orang tersebut bersalah, terang dia, maka harus ada pemecatan. Karena itu, menurutnya aturan yang ada saat ini sudah tepat sehingga tidak perlu lagi membuat aturan alternatif soal peserta pemilu yang tersangkut kasus korupsi.

“Kalau belum punya kekuatan hukum tetap, ya boleh mendaftar, boleh terpilih, terus dilantik. Itu mekanisme hukumnya, kan begitu,” kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini, kepada Republika.co.id, Senin (2/7).

Mahfud menyadari, pada praktiknya, orang yang telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat dipastikan tidak akan lolos. “Tapi kan hukum tidak mengatakan begitu. Jadi, meskipun tersangka di KPK, sebelum hakim memvonis tidak boleh diberlakukan bersalah, apalagi kalau yang mentersangkakan itu polisi,” tuturnya.

Tersangka kasus korupsi, lanjut Mahfud, tidak boleh diperlakukan seolah sudah bersalah padahal belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Namun bila sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, tersangka harus dipecat dari jabatan yang diembannya.

“Orang enggak boleh diperlakukan bersalah sebelum dihukum oleh pengadilan. Kalau misalnya saya tersangka, terus enggak boleh nyalon. Tiba-tiba sesudah pemilihan ternyata saya tidak bersalah, lalu dibebaskan dari ketersangkaan itu. Sedangkan saya sudah tidak bisa ikut nyalon, kan rugi, pelanggaran HAM namanya,” kata dia.

Pada Pilkada Serentak 2018 ini, ada dua calon kepala daerah yang berstatus tersangka KPK. Dua itu calon bupati pejawat Tulungagung Syahri Mulyo, dan calon gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus. Keduanya unggul dari para pesaingnya berdasarkan hitung cepat KPU.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa pasangan calon kepala daerah yang memenangkan pilkada serentak 2018 akan tetap dilantik. Meskipun, yang bersangkutan menyandang status tersangka.

“Tersangka calon pilkada yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dilantik sesuai jadwal pelantikan yang telah ditentukan. Posisinya bisa berubah kalau sudah ada kekuatan hukum tetap,” jelas Tjahjo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/6).

Tjahjo menekankan, semua calon kepala daerah yang menyandang status tersangka ataupun terdakwa suatu kasus, namun perolehan suaranya tertinggi dalam pilkada tetap dilantik sepanjang kasusnya belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Ke depan, apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepala daerah bersangkutan akan diberhentikan.

“Tahun-tahun silam juga demikian, ada yang dilantik di tahanan, begitu ada keputusan hukum tetap bersalah ya langsung diberhentikan. Proses hukum tetap berjalan, baik itu di KPK maupun di Kejaksaan,” kata Tjahjo.
(republika.co.id/2/7/18)

Categories