Recovering freedom: a man breaking a chain. Digital illustration.

Bersatu Bersinergi, Melawan Kriminalisasi terhadap Pengemban Dakwah Islam

MUSTANIR.net – Kriminalisasi adalah satu tindakan yang mengklasifikasi perbuatan yang bukan kejahatan menjadi kejahatan. Lazimnya objek tindakan yang dijadikan sasaran kriminalisasi adalah aktivitas dakwah, aktivitas menyampaikan pendapat, aktivitas menyampaikan kritik terhadap penguasa.

Sarana kriminalisasi yang sering digunakan, di antaranya menggunakan pasal 27 ayat (3) UU ITE Jo pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, pasal 28 ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang menyebar kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA, dan yang paling favorit menggunakan pasal 14 dan 15 UU no. 1/1946 tentang menyebarkan kabar bohong (hoax), hingga pasal 107 KUHP tentang makar.

Aktivitas dakwah, aktivitas menyampaikan pendapat, aktivitas menyampaikan kritik terhadap penguasa, dilabeli pencemaran, dilabeli SARA, dilabeli hoax, dilabeli makar. Inilah modus utama kriminalisasi yang banyak menimpa ulama dan pengemban dakwah Islam.

Selanjutnya kriminalisasi yang ekstrem adalah menggunakan label teroris, menggunakan label anti-Pancasila. Aktivitas dakwah, aktivitas menyampaikan pendapat, aktivitas menyampaikan kritik terhadap penguasa, dituding teroris, dituding anti-Pancasila.

Kriminalisasi melalui modus labelisasi teroris terjadi pada kasus H Munarman, Ustadz Farid Ahmad Okbah, Ustadz Anung al-Hammat, dan Ustadz Ahmad Zain. Sementara itu kriminalisasi dengan modus labelisasi anti-Pancasila terjadi pada kasus Ustadz Abdul Qodir Hasan Baradja dkk.

Ada pun Kyai Heru Elyasa, Ali Baharsyah, Despianoor Wardani, Gus Nur, Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Ustadz Alfian Tanjung, Edy Mulyadi, Buni Yani, Mayjen (Purn.) TNI Kivlan Zen, Ahmad Dhani, dll. adalah kriminalisasi dengan modus labelisasi pencemaran nama baik, menyebarkan kebencian dan SARA, mengedarkan hoax, dan makar.

Untuk melawan kriminalisasi ini tidak ada cara lain kecuali dengan cara bersatu dan saling sinergi.

Penulis memiliki pandangan yang kurang labih sama dengan pandangan dua tokoh hukum dalam memberikan resolusi untuk menghadapi kriminalisasi ini, yaitu:

Pertama, perlu melakukan pembentukan konsorsium advokat lintas pergerakan dan organisasi untuk bersama-sama mengadvokasi kasus kriminalisasi, siapa pun korbannya. Solusi ini sejalan dengan pandangan dari Dr. H M Busyro Muqoddas, SH, M.Hum, sebagaimana penulis kutip dari penuturan Dr. Muhammad Taufik.

Pak Busyro sendiri dalam sambungan telepon pernah menyampaikan apresiasi atas advokasi kasus terorisme yang penulis lakukan bersama Tim Advokasi Bela Ulama Bela Islam saat membela kasus Ustadz Farid Ahmad Okbah, dkk. Saat itu advokat yang terlibat memang dari banyak unsur dan latar belakang.

Ke dua, perlunya membentuk konsorsium ahli hukum untuk membantu advokasi opini dan pembelaan, sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Refly Harun. Ide ini mulai diterapkan pada kasus Ustadz Farid Okbah dan kasus Gus Nur.

Selain melakukan pembelaan hukum via litigasi, pembelaan opini dari ahli hukum melalui ulasan, tulisan hingga kehadirannya dalam persidangan sebagai ahli, sangat membantu proses advokasi kepada para ulama dan pengemban dakwah Islam yang mengalami kriminalisasi.

Bang Refly bahkan beberapa kali menjadi ahli untuk membantu advokasi, seperti di kasus Habib Rizieq, Habib Bahar hingga Bunda Merry. Dr. M Taufik dan Prof. Aceng Ruhendi membantu menjadi ahli di kasus Bang Edy Mulyadi, Ustadz Farid Okbah dkk. hingga kasus Gus Nur.

Ke tiga, sinergi bersama tokoh dan ulama untuk memberikan dukungan kepada ulama dan pengemban dakwah yang dikriminalisasi rezim. Biasanya dengan model penyampaikan sikap dan pernyataan pembelaan melalui forum diskusi, video pernyataan hingga rilis resmi.

Penulis bersama sejumlah tim advokat mengambil langkah ini untuk mengadvokasi kasus Ustadz Farid Okbah dan Gus Nur. Langkah ini untuk mengonfirmasi bahwa ulama dan tokoh ada bersama korban kriminalisasi, sekaligus melawan alienasi yang dilakukan rezim.

Ke empat, optimasi jaringan aktivis sosial media YouTubers, Facebookers, dan sarana sosial media lainnya. Jaringan aktivis sosial media ini berfungsi sebagai media pertarungan opini untuk melawan framing jahat media mainstream yang dilakukan rezim.

Contohnya saat awal Ustadz Farid Okbah ditangkap, diberitakan terkait pendanaan terorisme. Sejumlah kotak amal masjid disita Densus 88.

Tapi begitu disidangkan, tak ada pasal pendanaan terorisme, tak ada satu pun kotak amal yang dihadirkan sebagai bukti di pengadilan. Semua hanya framing dan fitnah jahat Densus 88 yang diedarkan oleh media mainstream.

Sosial media menjadi ujung tombak opini dalam advokasi opini. Pembelaan dari tim advokat juga menjadi tidak bernilai jika tidak disebarkan oleh sosial media.

Karena itu peran YouTubers, Facebookers, pemilik IG, Twitter, TikTok, dll. sangat penting perannya dalam pertarungan opini. Sebab, kriminalisasi yang ditempuh tidak saja melalui instrumen hukum, melainkan juga menggunakan sarana media massa.

Demikianlah sekelumit pandangan penulis untuk melawan kriminalisasi. Semoga kita semua diberi umur panjang dan selalu dijaga oleh Allah subḥānahu wa taʿālā, sehingga bisa terus berdakwah dan membersamai umat. []

Sumber: Ahmad Khozinudin, SH

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories