Mencari Jalan Pulang dari Pilkada

Mencari Jalan Pulang dari Pilkada

Mustanir.com – Dibanding daerah lainnya, suhu  politik Jakarta sudah lebih memanas jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan Pilkada 2017. Kesombongan Ahok selaku gubernur selama ini telah menorehkan banyak luka. Mulai dari kebijakan yang menginjak banyak rakyat kecil sambil membumbungkan segelintir pemilik modal, hingga isu keagamaan.

Bukan hanya karena Ahok beda agama dengan mayoritas penduduk Jakarta. Namun sikapnya juga sangat menyakiti umat Muslim pada umumnya—meski sebagian diantaranya masih berupa wacana.

Tak ingin umat terperosok kedua kali, sekelompok ulama tokoh umat Islam jauh-jauh hari sudah mengingatkan umat untuk tidak salah dalam memilih pemimpin. Konvensi calon gubernur Muslim pun digelar, menghadirkan sejumlah nama dari yang sudah tenar hingga yang baru sekali dengar. Dinamika ini berjalan seiring dengan kasak-kusuk beberapa tokoh yang mencoba bermain gunting di tengah lipatan. Sementara, partai politik, saat itu lebih memilih wait and see.

Hingga menjelang hari penetapan nama bakal calon kepala daerah oleh KPU DKI Jakarta mulailah tersingkap semua topeng-topeng, menampakkan borok asli demokrasi. Ahok yang semula sesumbar enggan menunggang parpol, tanpa malu-malu menjilat ludah sendiri di hadapan PDI-P.

Naifnya, partai yang gembar-gembor ngaku sebagai pembela wong cilik itu rela mengangkat petahana sebagai calon gubernur yang diusungnya. PDI-P memang bukan partai agama. Tapi, bukankah tangis nelayan di Kampung Ikan, isak pilu korban penggusuran di Bukit Duri serta tetesan air mata wong cilik lainnya masih deras mengalir?

Sementara, partai-partai politik yang semula rajin menyambangi tokoh Islam dan menghasung umat untuk menjegal Ahok di bawah panji jihad politik, begitu mudah berkhianat. Nama-nama yang diajukan para ulama dan tokoh Islam itu tak satu pun dipakai. Kalaupun ada, hanya sebagai wakil dari calon yang selama ini dikenal sebagai pembela ideologi liberal dan tidak tegas terhadap ideologi Syiah. Tak jelas apa prestasi yang telah diukir dan diukur untuk Islam.

Peta yang demikian ruwet dimanfaatkan betul oleh kubu SBY. Sebagai pemegang kekuasaan selama dua periode sebelumnya, SBY tentu memiliki jejaring lobi, politik sekaligus kepentingan yang tidak sepele. Berbeda dengan koalisi parpol yang sebelumnya menggandeng tokoh Islam, saat menetapkan bakal calon gubernur kubu SBY dari awal tidak menjanjikan nilai Islami apapun, selain rumus: Asal Bukan Ahok.

Tinggallah umat Islam terbengong di persimpangan jalan. Ada banyak nama kuat untuk hasrat   “asal bukan Ahok.” Namun, apa jaminan mereka tidak lebih buruk dari gubernur sebelumnya? Harapan yang sebelumnya membumbung tinggi akan hadirnya pemimpin daerah yang akomodatif terhadap aspirasi kelompok Islam, akhirnya terhempas di pemberhentian “yang penting beragama Islam.”

Kebingungan dan kekecewaan itu seharusnya tak perlu terjadi, kalau saja alim-ulama sebagai pesuluh umat mau jujur menyampaikan konsep Islam dalam memilih pemimpin dan meraih kekuasaan politik secara utuh, bukan parsial. Ijtihad untuk mengganjal Ahok dalam bingkai demokrasi, mungkin bisa dibenarkan oleh sebagian ulama—meski mungkin juga ditolak sebagian lain. Pemilihan demokrasi sebagai alat dianggap sebagai istitsna’ (pengecualian) di saat mudharat telah nyata di hadapan mata, sementara umat belum menemukan cara lain untuk mencegahnya.

Sayangnya, para pesuluh itu hanya berkutat kepada hukum istitsna’ tersebut, namun melupakan hukum asalnya. Mereka terjebak pada semangat mengganjal petahana, tapi lupa mendidik umat hakikat demokrasi itu sendiri. Mereka sibuk menyiasati cara bertarung di “rumah orang lain”, sampai lalai mencari jalan pulang ke “rumah sendiri.”

Inilah demokrasi. Penuh oligarki dan tipu-tipu. Dunia yang memangkas usia suara rakyat hanya sebatas pada hari pemilihan semata. Setelah itu, pemilik modal sajalah yang memegang keputusan. Inilah demokrasi, bagaimana satu orang kaya bisa memiliki jutaan suara. Hingga akhirnya suara ulama pun tak lagi ada maknanya. (kiblatnet/adj)

Categories