Money Politic Disinyalir Akan Terjadi di Pilkada Serentak

Money_Politic

Money Politic Disinyalir Akan Terjadi di Pilkada Serentak

Mustanir.com – Praktik politik uang disinyalir bakal terjadi jelang hari pencoblosan Pilkada serentak. Banyak pihak, termasuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) mulai mengantisipasi terjadinya gerakan ‘operasi subuh’

Taryono, anggota Panwaslu Divisi Hukum Kabupaten Boyolali, Jateng, membenarnya sinyalemen tersebut. Ia malah mensinyalir tiga jenis rentan pelanggaran jelang hari H Pencoblosan. Menurutnya, kampanye terselubung, peredaran politik uang, dan kemungkinan intimidasi pihak tertentu.

”Kita minta semua pihak ikut mengawasi kemungkinan terjadi pelanggaran yang muncul. Terutama selama masa tenang dan menjelang har H pencoblosan,” katanya, Senin (7/12).

Ihwal praktik politik uang, kata Taryono, sulit terdeteksi. Hal ini karena dilakukan secara diam-diam. Jarang masyarakat melaporkan ketika ada orang datang memberi uang. Praktisnya, uang diterima. Soal pilihan coblosan disesuai dengan hati nurani. Jangan sampai uang yang diterima menggoyahkan pendirian.

Bagaimanapun juga, Taryono minta masyarakat tidak segan-segan melaporkan ke Panwaslu, jika menemukan orang bagi-bagi uang. Pelaku ditangkap, berikut barang bukti (BB) uang dan saksi, diserahkan ke petugas.

Sementara Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Sragen menyiagakan 1.000 Satgas. Mereka dikerahkan untuk mengawasi kemungkinan terjadi praktek politik uang dilakukan tim sukses pasangan calon. Ansor siap menangkap siapa pun yang nekat melakukan politik uang untuk diserahkan ke polisi dan Panwaslu.

”Ansor punya tanggung-jawab sukses Pilkada. Kita ingin Pilkada menghasilkan pemimpin bersih, peduli pada rakyat. Politik uang tidak baik untuk rakyat,” ujar Noer Muhammad, Penanggung-Jawab Satgas Anti Politik uang.

Satgas GP Ansor dibentuk bukan untuk mendukung salah satu calon. Tetapi, untuk membela rakyat dari bahaya praktek politik uang yang dapat merusak nilai demokrasi.

”Siapapun yang melakukan politik uang berhadapan dengan rakyat,” tegasnya.

Seribu Satgas GP Ansor mulai bekerja sejak Ahad (6/12) hingga hari H pencoblosan, Rabu (9/12). Mereka dikerahkan ke setiap pelosok guna melakukan pengawasan.

Sementara, Polresta Solo terus melakukan koordinasi guna pengamanan Pilkada. Koordinasi menyangkut pengamanan logistik Pemilu yang akan didistribusikan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

”Pengamanan distribusi melibatkan Polisi, Brimob, Sabhara, TNI hingga petugas perwakilan KPU,” kata  Kabag Ops Polresta Solo, Kompol Arif Joko.

Logistik Pilkada mulai didistribusi, Ahad (6/12). Terusn dilanjutkan ke PPK (kecamatan), PPS (kelurahan) hingga TPS. Polisi tengah melakukan pengecekan ke tempat penyimpanan logistik Pilkada saat akan ditempatkan di PPK maupun PPS.

Pengecekan ini sebagai upaya untuk mengetahui apakah lokasi logistik tersebut aman dan tidak mengakibatkan logistik Pilkada rusak. Terkait upaya pengamanan dilakukan, Kabag Ops mengaku personel dari Polresta Solo melakukan penjagaan logistik Pilkada selama 24 jam penuh.

Diharapkan, dengan penjagaan intensif yang melibatkan pihak-pihak terkait ini proses demokrasi di Kota Solo dapat berjalan seperti yang diharapkan.

”Intinya, kami maksimal dengan upaya penyelenggaraan Pilkada 9 Desember,” ujarnya. (rol/adj)

Komentar Mustanir.com

Hasil Pilkada Serentak pada akhirnya tak beda dari Pilkada sebelumnya. Pertama: Kekuasaan tetap dikendalikan oleh sekelompok kecil elit daerah. Sebabnya, paslon hampir semuanya berasal dari petahana dan elit politisi daerah dari DPR, DPRD I dan DPRD II, elit birokrasi daerah, PNS dan pengusaha.

Kedua: Korupsi, suap dan penyalahgunaan wewenang akan tetap marak. Untuk mengembalikan modal pencalonan yang mustahil ditutup dari pendapatan resmi, terjadilah korupsi, penyalahgunaan wewenang dan anggaran, atau tindakan memperdagangkan kekuasaan dan wewenang seperti dalam pemberian berbagai ijin.

Ketiga: Perselingkuhan penguasa dengan pengusaha akan terus berlanjut. Pengusaha memodali paslon. Imbalannya, proyek-proyek akan diserahkan kepada pengusaha itu melalui “pengaturan” tender, meloloskan proyek-proyek yang disodorkan oleh pengusaha atau cara lainnya.

Keempat: Akibat dari semua itu, pemimpin daerah akan lebih mengutamakan kepentingan dirinya, kelompok, partai dan pemodalnya. Sebaliknya, kepentingan dan kemaslahatan rakyat akan dipinggirkan.

Categories