MUI: Umat Islam Haram Menaati Pemimpin yang Menentang Agama

ijtima-mui

MUI: Umat Islam Haram Menaati Pemimpin yang Menentang Agama

Mustanir.com – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, KH Ma’ruf Amin menyatakan bahwa calon pemimpin tidak boleh berjanji untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama.

“Jadi jika pemimpin melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama, maka haram kepada umat Islam untuk taat kepada pemimpin tersebut,” kata Kyai Ma’ruf saat menjadi pembicara dalam Diskusi Publik Pra Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Se Indonesia Ke-5, di Kantor MUI Pusat Jakarta, Kamis (04/06).

Dia lantas mencontohkan tindakan bertentangan dengan agama antara lain melegalkan minuman keras, perjudian dan perzinaan atau prostitusi.

Dalam acara bertajuk “Janji Pemimpin dalam Perspektif Fikih dan Konstitusi” itu Kyai Ma’ruf menegaskan bahwa tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah.

Janji pemimpin kepada rakyat akan menjadi salah satu topik yang akan dibahas dalam Ijtima’ Ulama ke-5 di Pondok Pesantren At Tauhidiyah, Cikura, Tegal. Acara yang akan dihadiri ulama fatwa dari seluruh Indonesia itu akan berlangsung mulai tanggal 7-10 Juni mendatang.

Topik janji pemimpin tersebut masuk dalam salah satu tema yang akan dibahas di Ijtima Ulama yaitu masalah kebangsaan (Asasiyah Wathaniyyah). Dua tema lain yang digodog di acara tersebut adalah masalah fikih (Fiqhiyyah Mu’ashirah), dan masalah perundang-undangan (Qanuniyyah). (kiblatnet/adj)

Ijtima Ulama MUI Akan Bahas Hukum Ketaatan pada Pemimpin yang Ingkar Janji

Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia akan digelar awal bulan Juni 2015. Salah satu isu yang akan dibahas ialah ketaatan kepada pemimpin yang tidak menepati janji politiknya.

Hasil pembahasan terkait hal itu akan nantinya akan dituangkan dalam fatwa MUI.

Salah satu yang menjadi bagian dari topik bahasan masalah strategis kebangsaan (masail asasiyah wathaniyyah). Di antaranya menyoal ketaatan kepada pemimpin yang tidak menepati janji. Konteks kepemimpin yang dimaksud adalah pemimpin dari tingkat nasional hingga daerah.

“Siapa pun yang ketika dia melakukan kontrak politik dengan rakyat dia harus menepati janji-janji itu,” kata ketua penyelenggara Ijtima Ulama se-Indonesia ke-V, Zainut Tauhid Sa’adi di Gedung MUI Pusat Jakarta, Selasa (12/05).

“Persoalannya, apakah kalau misalnya ada pemimpin yang tidak menepati janji, apakah kemudian pemimpin seperti itu wajib ditaati atau tidak,” imbuhnya.

Zainut menambahkan bahwa pembahasan terkait topik tersebut dilakukan karena kecenderungan yang terjadi selama ini para pemimpin banyak berjanji. Kampanye yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam demokrasi menjadi ajang untuk mengumbar janji, namun dilupakan ketika telah menjadi meraih jabatannya.

Dengan dikeluarkannya fatwa tersebut diharapkan dapat menjadi peringatan kepada setiap pemimpin, agar menepati janji yang pernah diucapkan. Apalagi mereka jabatan yang diemban dijalani di bawah sumpah.

“Jadi MUI memeberikan suatu warning kepada seluruh pemimpin diseluruh jajaran dari tingkat nasional sampai tingkat daerah, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” pungkasas Zainut. (kiblatnet/adj)

Komentar Mustanir.com

Semoga para ulama diberikan kekuatan untuk mengatakan setiap kebenaran dan mengungkap keburukan demokrasi di negeri ini, sehingga sadar untuk diterapkannya Islam secara Kaffah.

Categories