Ketika Islam Diberi Nama Belakang
MUSTANIR.net – Upaya Memoles Citra Kekuasaan dengan Mendegradasi Islam
Ada yang menarik—sekaligus menggelitik—dari judul buku “Islam ala Prabowo”. Bukan semata karena Prabowo Subianto adalah Presiden Republik Indonesia. Bukan pula karena buku tersebut memuat tulisan sejumlah ulama, akademisi dan tokoh masyarakat.
Yang lebih mendasar adalah pertanyaan sederhana: Sejak kapan Islam memiliki versi berdasarkan nama seorang penguasa? Apalagi penguasa sekuler?
Kita mengenal kepemimpinan istimewa Khalifah Umar bin al-Khaththab, jihad yang sangat heroik Shalahuddin al-Ayyubi atau penaklukan agung Muhammad al-Fatih. Akan tetapi, tidak pernah ada istilah “Islam ala Umar” atau “Islam ala Shalahuddin” atau “Islam ala Muhammad al-Fatih”.
Padahal kurang hebat apa keislaman para pemimpin Muslim terkemuka tersebut?
Sangat jauh berbeda dengan para penguasa sekuler saat ini. Bahkan jika tolok ukur yang digunakan hanya dari sisi ritual, moral, atau spiritual Islam. Di sinilah persoalan mendasar buku “Islam ala Prabowo” perlu diletakkan.
Bukan terutama soal pribadi Prabowo, kebaikan pribadinya atau kedekatannya dengan umat Islam. Persoalannya jauh lebih mendasar: Apakah Islam menjadi standar untuk menilai penguasa atau malah penguasa dijadikan standar untuk menjelaskan Islam?
Islam Bukan Produk Branding Politik
Melihat daftar isi buku tersebut, kita menemukan berbagai istilah: “Islam Kerakyatan ala Prabowo”, “Ekonomi Islam ala Prabowo”, “Berislam Nusantara ala Prabowo”, “Spiritualitas Prabowo”, hingga “Visi Keislaman Prabowo”. Sekilas semuanya terdengar indah.
Akan tetapi, justru di situlah muncul pertanyaan kritis: Apakah seluruh spektrum ajaran Islam kini dapat diberi nama seorang tokoh politik?
Seolah-olah Islam adalah sebuah merek yang memerlukan brand ambassador. Hari ini “Islam ala Prabowo”. Besok mungkin Islam ala tokoh lain. Lusa bisa jadi Islam disesuaikan lagi dengan siapa yang sedang berkuasa. Inilah bahaya ketika agama terlalu dekat dengan proyek personalisasi kekuasaan.
Islam yang bersifat universal dapat direduksi menjadi “Islam versi tokoh tertentu”. Padahal Islam bukan produk yang dapat diberi label berdasarkan pemilik kekuasaan. Islam tidak mengenal: “Islam ala Presiden”. Yang ada: Penguasa harus tunduk pada Islam. Perbedaannya sangat mendasar. Dalam ungkapan pertama, manusia berada di atas Islam. Dalam ungkapan ke dua, Islam berada di atas manusia.
Sebuah Buku Tidak Dapat Mengislamkan Kebijakan
Inilah ironi yang mungkin paling tajam dari seluruh persoalan ini. Sebuah buku dapat memuji seorang penguasa. Buku dapat menghadirkan banyak ulama dan akademisi. Buku dapat menuliskan kata Islam, spiritualitas, keadilan, tasawuf, ekonomi Islam, dan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, sebanyak apa pun kata “Islam” dicetak dalam sebuah buku, hal itu tidak otomatis menjadikan pemikiran dan kebijakan seorang penguasa sebagai pemikiran dan kebijakan Islam.
Islam tidak ditentukan oleh jumlah pujian. Islam tidak ditentukan oleh tebalnya buku. Islam tidak ditentukan oleh banyaknya tokoh yang memberikan testimoni. Islam memiliki standarnya sendiri: Al-Quran dan as-Sunnah. Karena itu seorang presiden tidak menjadi islami hanya karena dibuatkan buku tentang Islam. Sebaliknya, seorang presiden harus diukur dengan Islam.
Inilah yang tampaknya justru terbalik dalam proyek buku semacam “Islam ala Prabowo”. Padahal seorang Muslim—apalagi seorang kepala negara—tidak diberi kewenangan untuk menciptakan perspektif Islamnya sendiri. Yang wajib dilakukan adalah: menundukkan perspektif, ucapan, tindakan dan kebijakannya pada Islam.
Dengan demikian persoalannya bukan hanya bahwa buku tersebut mendegradasi Islam dengan menisbatkan Islam pada seorang penguasa. Lebih jauh, penisbatan itu sendiri patut dipertanyakan secara substansial karena belum tentu ucapan, tindakan, cara berpikir politik, dan kebijakan-kebijakan sang penguasa benar-benar dibangun di atas perspektif Islam.
Justru di situlah letak ironi terbesarnya: Islam sudah lebih dulu diberi nama “Prabowo”, sebelum publik terlebih dulu diyakinkan bahwa Prabowo benar-benar menjadikan Islam sebagai standar bagi dirinya dan kekuasaannya.
Karena itu pembalikan seharusnya dilakukan. Bukan “Islam ala Prabowo”. Akan tetapi, bagaimana Prabowo menurut Islam? Apakah kekuasaan dan kebijakan Presiden tunduk pada syariah Islam?
Sebabnya, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, Islam adalah akidah sekaligus sistem kehidupan. Islam memiliki seperangkat hukum untuk mengatur kehidupan, termasuk pemerintahan, ekonomi dan politik.
Karena itu penguasa bukanlah sumber Islam. Ia hanyalah manusia yang wajib tunduk pada Islam. Allah SWT berfirman:
إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ
“Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah” (TQS Yusuf [12]: 40).
Benarkah Prabowo Berpikir dan Bertindak dengan Perspektif Islam?
Ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar lagi, yang justru patut diajukan pada buku “Islam ala Prabowo”: Benarkah Prabowo Subianto sendiri dalam ucapan, tindakan, pemikiran politik, dan terutama kebijakan-kebijakannya sebagai kepala negara benar-benar menggunakan perspektif Islam?
Pertanyaan ini penting karena buku tersebut, melalui judulnya, seakan-akan telah lebih dulu memberikan kesan bahwa terdapat suatu corak pemikiran bernama “Islam ala Prabowo”. Padahal sebelum berbicara tentang Islam ala Prabowo, seharusnya terlebih dulu dibuktikan: Sejauh mana Prabowo benar-benar menjadikan Islam sebagai perspektif dan landasan dalam memandang serta menyelesaikan persoalan kehidupan dan kenegaraan?
Di sinilah keraguan itu justru sangat patut dikemukakan. Sebabnya, seorang Muslim dapat saja berbicara tentang Islam. Ia dapat memuji Islam. Ia dapat dekat dengan ulama. Ia dapat menghadiri acara-acara keagamaan. Ia bahkan dapat berbicara tentang kesejahteraan umat. Akan tetapi, semua itu belum dengan sendirinya membuktikan bahwa cara berpikir dan kebijakan politiknya benar-benar berangkat dari perspektif Islam.
Perspektif Islam bukan sekadar menggunakan istilah-istilah Islam. Perspektif Islam berarti menjadikan akidah Islam sebagai asas berpikir dan menjadikan hukum syariah sebagai standar dalam menentukan sikap dan kebijakan.
Jelas, seorang Muslim tidak cukup hanya memiliki identitas Islam. Yang menentukan adalah apakah ia menjadikan akidah Islam sebagai qaa’idah fikriyyah (landasan berpikir)-nya.
Karena itu persoalan sesungguhnya bukan: apakah Prabowo seorang Muslim? Akan tetapi, apakah Islam benar-benar menjadi dasar pemikirannya dalam mengelola negara? Bukan pula: apakah Prabowo mencintai umat Islam? Akan tetapi, apakah kebijakan negara yang dia pimpin benar-benar ditimbang dengan standar hukum Islam? Ini adalah dua perkara yang sangat berbeda.
Identitas Muslim Tidak Otomatis Melahirkan Politik Islam
Di sinilah kekeliruan yang sering terjadi. Seorang pemimpin yang Muslim kemudian dianggap otomatis menjalankan politik Islam. Seorang pemimpin yang dekat dengan ulama dianggap otomatis memiliki perspektif Islam. Seorang pemimpin yang berbicara tentang rakyat dianggap otomatis menjalankan konsep keadilan Islam.
Padahal Islam tidak mengukur sesuatu berdasarkan identitas orangnya semata, melainkan berdasarkan standar syariah. Faktanya, banyak Muslim yang berpikir dengan cara berpikir kapitalisme. Banyak penguasa Muslim yang mengambil kebijakan berdasarkan paradigma sekularisme. Tak sedikit Muslim yang menjalankan sistem ekonomi yang bertentangan dengan Islam. Tak sedikit penguasa Muslim memimpin negara dengan sistem hukum yang tidak menjadikan syariah sebagai landasannya.
Karena itu status keislaman seseorang tidak otomatis menjadikan seluruh pemikiran dan tindakannya islami. Justru karena itulah klaim atau kesan tentang adanya “Islam ala Prabowo” terasa semakin problematis. Padahal sebelum Islam dinisbatkan kepada Prabowo, seharusnya terlebih dulu ada pembuktian yang kuat bahwa Prabowo menisbatkan seluruh cara berpikir politik dan kebijakan kenegaraannya pada Islam. Kalau hal itu tidak dapat dibuktikan secara substansial, maka penggunaan istilah “Islam ala Prabowo” bukan hanya berlebihan. Ia berpotensi menjadi personalisasi Islam untuk kepentingan glorifikasi politik.
Jangan Sampai Islam Hanya Dipakai Ketika Menguntungkan
Di sinilah kritik harus disampaikan secara tegas. Sangat mudah menghadirkan Islam dalam pidato. Sangat mudah mengutip ayat dalam sambutan. Sangat mudah menghadirkan ulama dalam acara kenegaraan. Sangat mudah berbicara tentang rakyat, keadilan dan kesejahteraan.
Akan tetapi, pertanyaan sebenarnya selalu kembali pada satu titik: Ketika negara membuat kebijakan, standar apa yang digunakan? Apakah wahyu Allah SWT? Ataukah pertimbangan pragmatis politik? Apakah halal-haram? Ataukah untung-rugi ekonomi? Apakah hukum-hukum Allah SWT? Ataukah hukum dan paradigma yang lahir dari sistem sekular?
Di sinilah perspektif Islam seharusnya diuji. Sebabnya, Islam bukan sekadar agama yang hadir ketika seorang pemimpin sedang berpidato di depan umat. Islam harus hadir ketika negara mengambil keputusan. Islam harus menjadi standar dalam politik. Islam harus menjadi standar dalam ekonomi. Islam harus menjadi standar dalam pengelolaan kekayaan rakyat. Islam harus menjadi standar dalam hubungan luar negeri. Islam harus menjadi standar dalam seluruh urusan kehidupan.
Kalau Islam hanya hadir dalam pidato, sementara kebijakan negara tetap berjalan dengan paradigma yang lain, maka yang terjadi bukanlah Islam memimpin negara. Yang terjadi hanyalah: negara sedang menggunakan simbol Islam. Tentu saja, keduanya sangat berbeda.
Islam Boleh Menjadi Dekorasi, Asal Jangan Menjadi Sistem?
Inilah ironi politik modern. Ketika kekuasaan membutuhkan legitimasi, Islam dipanggil. Akan tetapi, ketika Islam datang membawa aturan-aturannya secara utuh, banyak yang berkata: “Jangan bawa agama ke dalam politik!”
Ini berarti: Islam boleh menjadi dekorasi panggung, tetapi jangan menjadi sutradara. Islam boleh menjadi simbol, tetapi jangan menjadi sistem. Islam boleh menjadi bahasa kekuasaan, tetapi jangan sampai mengatur kekuasaan. Islam boleh dibicarakan dalam seminar, tetapi jangan sampai diterapkan dalam pemerintahan.
Padahal menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, Islam adalah ideologi yang memiliki konsep menyeluruh tentang kehidupan, termasuk persoalan negara dan pemerintahan. Karena itu persoalan politik Islam bukan sekadar apakah seorang pemimpin rajin beribadah, dekat dengan ulama atau gemar berbicara tentang rakyat. Persoalan utamanya adalah: Dengan hukum apa ia memerintah? Dengan sistem apa negara dijalankan?
Degradasi Islam: Dari Wahyu Menjadi Atribut Tokoh
Di sinilah letak persoalan yang sesungguhnya serius. Judul Buku “Islam ala Prabowo” secara konseptual berpotensi mendegradasi kedudukan Islam. Mengapa? Karena Islam—agama yang bersumber dari wahyu Allah SWT—secara linguistik dan simbolik ditempatkan sebagai sesuatu yang dapat diberi corak, versi dan identitas berdasarkan seorang manusia. Padahal Islam bukan pemikiran Prabowo. Sebabnya, Prabowo tidak pernah dikenal sama sekali sebagai pemikir Islam.
Islam bukan produk pengalaman spiritual Prabowo. Islam bukan hasil ijtihad Prabowo. Sebabnya, jelas Prabowo bukan seorang mujtahid. Islam bukan pula program pemerintahan Prabowo. Faktanya, banyak kebijakan pemerintahan Prabowo bukan didasarkan pada prinsip-prinsip dan ajaran Islam, tetapi didasarkan pada prinsip-prinsip dari ideologi kapitalisme sekuler.
Islam adalah wahyu Allah SWT. Ketika Islam diberi embel-embel “ala Prabowo”, yang terjadi adalah pembalikan posisi yang sangat problematis. Sesuatu yang seharusnya menjadi standar tertinggi justru berpotensi diturunkan menjadi sesuatu yang dijelaskan melalui perspektif seorang tokoh politik. Dengan kata lain: Islam yang seharusnya menilai Prabowo, justru tampil seolah-olah sedang dinilai dan didefinisikan melalui Prabowo.
Islam yang seharusnya berdiri sebagai hakim atas kekuasaan, berisiko berubah menjadi atribut kekuasaan. Islam yang seharusnya menjadi standar, berisiko menjadi aksesori. Islam yang seharusnya mengoreksi penguasa, justru berpotensi dijadikan bahasa untuk memoles citra penguasa.
Itu barangkali merupakan bentuk legitimasi politik yang sangat mahal—dan sangat murah sekaligus. Mahal karena membawa nama agama. Murah karena cukup ditempelkan pada nama manusia.
Penguasa Bukan Ukuran Kebenaran
Salah satu bahaya terbesar politik adalah personalisasi kebenaran. Ketika seorang tokoh dianggap baik, hampir semua yang berkaitan dengan dirinya kemudian dianggap baik pula. Padahal seorang penguasa dapat memiliki keshalihan pribadi, tetapi tetap memimpin dengan sistem yang tidak bersumber dari Islam secara menyeluruh.
Ia dapat mencintai rakyat, tetapi sistem ekonomi yang dia jalankan tetap kapitalistik. Ia dapat dekat dengan ulama, tetapi riba tetap menjadi bagian dari sistem ekonomi yang dia terapkan. Ia dapat berbicara tentang keadilan, tetapi hukum-hukum Allah tidak dijadikan dasar tertinggi dalam pengaturan kehidupan.
Karena itu kita tidak cukup hanya bertanya: “Siapa pemimpinnya?” Akan tetapi, kita juga harus bertanya: “Dengan hukum apa ia memimpin?”
Tugas Ulama Bukan Memoles Citra Penguasa
Ulama dan cendekiawan bukanlah departemen hubungan masyarakat kekuasaan. Tugas mereka bukan mempercantik wajah penguasa, melainkan menerangi jalan kekuasaan dengan kebenaran. Kalau ada noda, tugas ulama bukan mencari filter.
Karena itu ada satu persoalan lain yang tidak boleh dilewatkan ketika membicarakan buku semacam “Islam ala Prabowo”: Apa fungsi ulama di hadapan kekuasaan? Apakah ulama bertugas memperindah citra penguasa? Apakah ulama harus selalu mencari sisi positif seorang pemimpin untuk kemudian dipromosikan kepada umat? Apakah tugas ulama adalah membuat rakyat semakin kagum kepada penguasa?
Ataukah justru ulama memiliki tugas yang jauh lebih mulia: menyampaikan kebenaran dan mengoreksi penguasa ketika ia menyimpang?
Dalam Islam, kedudukan ulama bukanlah sebagai tim humas istana. Ulama bukan konsultan pencitraan politik. Ulama bukan pula branding agency yang bertugas mencarikan narasi keislaman bagi setiap tindakan penguasa.
Tugas ulama adalah menjelaskan hukum Allah kepada umat—termasuk kepada penguasa. Jika penguasa benar, ia didukung dalam kebenaran. Jika ia salah, ia dikoreksi. Jika kebijakannya sesuai syariah, ia diapresiasi. Akan tetapi, jika kebijakannya bertentangan dengan Islam, maka ulama tidak boleh mengubah kesalahan itu menjadi prestasi hanya karena pelakunya adalah orang yang sedang berkuasa.
Di sinilah perbedaan antara ulama yang berdiri di hadapan kekuasaan dengan mereka yang sekadar berdiri di samping kekuasaan. Yang pertama menjadikan Islam sebagai standar untuk mengoreksi penguasa. Yang ke dua berisiko menjadikan penguasa sebagai standar untuk menafsirkan Islam. Padahal Rasulullah ﷺ bersabda:
أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ
“Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kalimat keadilan di hadapan penguasa yang zalim.” (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah)
Perhatikan: “kalimat keadilan”, bukan “kalimat promosi” atau “kata-kata pujian”. Jelas, hadis ini memberikan pesan yang sangat kuat: berhadapan dengan kekuasaan, tugas seorang Muslim—apalagi seorang alim—bukan pertama-tama memuji, tetapi justru menyampaikan kebenaran.
Tentu, Islam tidak mengajarkan kebencian terhadap penguasa. Islam juga tidak mengajarkan kritik yang penuh fitnah, kedustaan dan penghinaan. Kritik harus tetap berdasarkan ilmu, fakta dan hukum syariah.
Akan tetapi, kesantunan bukan berarti kehilangan keberanian. Adab bukan berarti membungkam kebenaran. Kedekatan dengan penguasa bukan alasan untuk berhenti mengoreksi dirinya. Justru semakin besar kekuasaan seseorang, semakin besar pula kebutuhan umat terhadap nasihat dan koreksi yang jujur.
Sejarah Islam dipenuhi oleh ulama yang menolak menjadi perhiasan istana. Mereka memahami bahwa kedudukan ilmu akan jatuh ketika ilmu hanya digunakan untuk membenarkan kekuasaan. Karena itu sungguh ironis jika para ulama dan cendekiawan lebih sibuk mencari-cari “Islam ala seorang penguasa” daripada bertanya: “Apakah penguasa tersebut benar-benar telah menjalankan Islam?”
Sebabnya, fungsi ulama bukanlah mengislamkan citra penguasa. Fungsi ulama adalah mengislamkan arah kekuasaan. Bukan memoles wajah penguasa agar tampak islami, tetapi mengoreksi kekuasaan agar benar-benar tunduk kepada Islam. Kalau ada kebijakan yang benar, katakan benar. Kalau ada kebijakan yang salah, katakan salah. Kalau ada yang sesuai dengan syariah, dukunglah. Kalau ada yang bertentangan dengan syariah, koreksilah. Sesederhana itu.
Sebabnya, ulama bukan tukang poles citra istana. Ulama adalah penjaga standar kebenaran di hadapan kekuasaan. Ketika standar itu mulai dibalik—ketika ulama lebih sibuk membangun citra penguasa daripada mengoreksi penguasa—maka yang patut dikhawatirkan bukan hanya rusaknya fungsi ulama. Yang lebih berbahaya adalah ketika agama perlahan-lahan berubah dari pengoreksi kekuasaan menjadi alat legitimasi kekuasaan.
Itulah sebabnya, terhadap penguasa siapa pun, sikap ulama seharusnya tetap sama: Tidak menjadi musuh karena kekuasaan. Tidak pula menjadi pemuja karena kekuasaan. Akan tetapi, mereka tetap menjadi penyampai kebenaran karena Allah SWT.
Penutup
Karena itu Prabowo harus diukur dengan Islam. Bukan sebaliknya. Prabowo Subianto dapat diapresiasi ketika benar. Ia dapat didukung dalam kebijakan yang membawa kemaslahatan. Ia juga harus dikoreksi ketika melakukan kesalahan atau menjalankan kebijakan yang bertentangan dengan Islam. Itulah sikap yang proporsional.
Akan tetapi, menjadikan nama seorang penguasa sebagai semacam identitas atau corak bagi Islam adalah persoalan lain. Sebabnya, di situ terdapat risiko mendegradasi Islam: dari wahyu menjadi atribut; dari standar menjadi simbol; dari hakim menjadi legitimasi; dan dari sistem kehidupan menjadi sekadar branding politik.
Alhasil, kalimat yang lebih tepat bukan “Islam ala Prabowo.” Akan tetapi, “Prabowo Menurut Islam.” Prinsip itu tentu tidak hanya berlaku bagi Prabowo. Ia berlaku bagi setiap penguasa, setiap ulama dan setiap Muslim.
Pada akhirnya, pertanyaan yang paling penting bukanlah: “Islam ala siapa?” Akan tetapi, “Siapa yang benar-benar mau tunduk pada Islam?” []
Sumber: Arief B Iskandar – FOCUS
About Author
