Menyelidiki Pemerintahan Bayangan

MUSTANIR.netAwal Munculnya Istilah Shadow Government (Pemerintahan Bayangan)

Tahun 1964, David Wise dan Thomas B Ross menggunakan istilah shadow government pertama kali dengan The Invisible Government, sebagai judul buku yang mengungkap sepak terjang Central Intelligence Agency (CIA) dengan beragam operasi yang dilakukan. CIA yang diungkap oleh Wise dan Ross merupakan salah satu bagian Intelligence Community (IC) Amerika dan diketahui bahwa faktanya, CIA merupakan bagian dari executive branch shadow government dan bukan lahir dari public government (pemerintahan resmi) di negari Paman Sam tersebut.

Apa Itu Pemerintahan Bayangan?

Invisible atau shadow government adalah pemerintahan tersembunyi dan tak kasat mata yang ‘sebenar-benarnya’ mengendalikan laju utama pemerintah yang digambarkan kepada kita secara umum (public government). Sejatinya pemerintahan tersembunyi ini memiliki sifat dan bertujuan bertolak belakang dari pemerintah yang kita pahami dalam konteks akademis, yakni pemerintahan yang benar-benar kita pilih untuk mengabdi kepada rakyat (pemerintahan resmi/public government).

David Wise dan Thomas B Ross dalam The Invisible Government mengatakan, “Terdapat dua macam pemerintah di Amerika dewasa ini. Yang pertama tampak mata. Yang satunya tidak terlihat.” [1] Dengan sifat tersembunyi tersebut, shadow government dapat diposisikan oleh para konspirator untuk berada di depan, di belakang, bahkan sejajar dengan jalannya roda pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah publik dalam menentukan segala kebijakan, keputusan dan tindakan dalam bidang apa pun yang telah, sedang, dan akan dilakukan. Kemampuan fleksibel tersebut menjadikan pemerintah bayangan tentunya lebih powerful dari pemerintah publik. Peran selangkah lebih maju ini dapat dimaklumi sebab shadow government berhubungan erat dengan intelligence community (komunitas intelijen) suatu negara.”

Pemerintah bayangan menggunakan pemerintahan resmi sebagai police state (negara berdasarkan polisi/militer) yang diciptakan oleh para konspirator untuk mengontrol pemerintah resmi agar konspirator lebih mudah meniti jalan menuju satu pemerintahan global. Mengingat fungsi berbagai shadow government yang ada dan yang digunakan sebagai police state di negara yang sesuai rencana konspirator, maka cakupan police state tersebut berlaku hanya di pemerintahan resmi yang dicaplok saja. Dalam fungsi police state pada konteks global, biasanya disebut dengan istilah police of states (polisinya negara-negara). Contoh polisi negara-negara dalam konteks global ini ialah Amerika, NATO, dan PBB.

Apa Maksud dan Tujuan Sebenarnya Pemerintahan Bayangan?

Tujuan utama pemerintahan bayangan ialah menggunakan negara (yaitu pemerintahan resmi) sebagai alat (tool) oleh para konspirator elite global dan elite bankir internasional demi meluluskan pendirian New World Order (Tata Dunia Baru) dalam one world government (satu pemerintah dan pemerintahan tunggal). [2]

Seperti Apakah Wujud Pemerintahan Bayangan?

Shadow government hampir ada di setiap pemerintahan dan berada dalam kendali secret societies (perkumpulan rahasia), tentu wujud pemerintahan ini tidak bersifat tak kasat mata. Bentuk shadow government umumnya bersifat “samar, tersembunyi, kuat dan jahat“ [3], meski faktanya orang-orang dalam pemerintahan bayangan bisa saja menampilkan diri di hadapan publik. Contohnya ialah eks-presiden Amerika Serikat, George W Bush, yang tercatat sebagai anggota perkumpulan rahasia Skull and Bones, Bilderberger dan Bohemian Grove.

Bush lebih tepat menjadi presidennya shadow government daripada presiden rakyat Amerika Serikat selama menjabat di kursi kepresidenan. Bukan rahasia umum, presiden yang satu ini sangat maniak perang, bahkan dalam salah satu pidatonya di depan publik pasca tragedi 9/11 bahwa Bush mengatakan tragedi ini dianggap sama seperti perang salib dengan dalih melawan terorisme. Bagi kalian yang mengetahui sejarah perang salib maka akan mengetahui berada di mana pihak Bush sebenarnya.

Secara publik, Bush dipilih melalui pemilu. Namun secara de jure, konspirator yang menjadikannya presiden. Dengan kata lain, most presidents were not born; they are made (by, surely, conspirators).

Saya tidak menyamakan mutlak Amerika era Bush dengan Indonesia sekarang, karena kembali lagi ke pembahasannya bahwa tidak semua orang-orang dalam pemerintahan bayangan bisa menampilkan diri di hadapan publik tetapi bisa saja tidak, karena shadow government yang bersifat samar, tersembunyi, kuat dan jahat sangat mungkin bisa megendalikan sebuah sistem pemerintahan dari balik layar. Faktanya adalah presiden John F Kennedy yang dibunuh karena tidak mengikuti arahan konspirator.

Apakah Indonesia Termasuk dalam Cengkraman Pemerintahan Bayangan?

Tidak mudah bagi publik untuk bisa dengan mudah dan tepat menilai apakah suatu negara telah dihinggapi parasit shadow government atau belum. Namun ada syarat mutlak apakah suatu negara dikendalikan oleh shadow government atau belum, ialah dengan melihat status kepemilikan bank sentral dalam negara tersebut.

Keterkaitan antara bank sentral (independen milik konspirator) serta rujukan dari revisionist historian (sejarawan yang mengungkap fakta sejarah tanpa tendensi apa pun) menyimpulkan di mana sumber kekacauan yang dibuat oleh shadow government berasal dirangkum sebagai berikut:

“Ketika suatu pemerintah dan pemerintahan publik telah diputuskan untuk memiliki bank sentral independen, contoh Bank of Amsterdam (Wisselbank) di Belanda, The Bank of England di Inggris, The Federal Reserve di Amerika Serikat, The Bank of Japan di Jepang, Bank of Germany di Jerman, The Swiss National Bank di Switzerland, The Riksbank di Sweden, Danish National Bank di Denmark, Bank d’Italia di Italia, The Austro Hungarian Bank di Austria, National Bank of Belgium di Belgia, Bank (Sentral) Indonesia di Indonesia; dan lain-lain, sudah tidak ada jaminan bahwa berbagai negara tersebut benar-benar berdiri sendiri dalam mengatur dan menentukan nasib kedaulatan negara, bangsa serta nasib rakyat mereka sendiri.” [4]

Bagaimana mungkin bank-bank sentral independen menjadi pembuktian mutlak sebuah negara dikendalikan oleh shadow government?

Secara sangat sederhana, bank sentral merupakan satu-satunya bank yang berwenang mencetak uang di suatu negara tanpa jaminan emas satu gram pun. Uang kertas/koin yang diciptakan dari ketiadaan, hanya bermodal tinta/kertas atau logam yang tidak bernilai tersebut wajib digunakan pemerintah setempat sebagai sumber kekayaan negara dan alat untuk jual-beli.

Selain tidak berharga, uang tersebut tidak cuma-cuma melainkan utang yang berbunga tinggi yang harus dibayar kembali kepada bank sentral (konspirator). Salah satu  cara membayar utang yang harus dibayar suatu negara yang berutang ialah dengan memberlakukan pajak tersembunyi (inflasi) yang berakibat pada dilambungkannya harga BBM dan sembilan bahan pokok lainnya serta kekacauan-kekacauan selain krisis ekonomi-politik, sosial, militer yang memang disengaja agar menjadi bibit-bibit revolusi dan reformasi yang siap digunakan pecinta komunisme dan sosialisme.

Perlu diketahui, bank sentral tidak hanya berlevel nasional tetapi juga regional misalnya European Central Bank. Level regional tersebut, ketika New World Order (NWO) berdiri, akan berada dalam otoritas bank sentral dunia yang berperan sebagai satu-satunya bank sentral di dunia yang memberlakukan satu sistem perbankan dan satu mata uang. Dengan bank sentral berlevel regional, sebagian besar negara Eropa sudah tidak berdaulat lagi.

Melalui bank-bank sentral nasional dan regional, konspirator tidak membiarkan berbagai negara ambruk begitu saja karena krisis ekonomi dan keuangan. Sebagai jeratan yang berkelanjutan, konspirator menciptakan ‘dewa penolong’ ketika terjadi krisis, misalnya Bank for International Settlement, IMF, dan World Bank. Sebagai lintah darat level global yang berdiri di bawah bendera PBB, salah satu fungsi ‘dewa penolong’ adalah memberi bail out (dana talangan) sebagai jeratan yang pasti membuat negara debitur tercekik dan sekarat semakin dalam.

Dalam bukunya, Pemerintahan Bayangan & Big Brother, Jagad A Purbawati menulis:

“Ketika cara halus alias rayuan tidak mampu mengelabui suatu bangsa untuk mendirikan (mematuhi) bank sentral independen, konspirator akan menggunakan hard way alias cara kasar. Alhasil, perang sipil, bencana alam, gerakan separatis, krisis/kejatuhan/depresi ekonomi, mitos terorisme, revolusi dan umumnya diakhiri dengan reformasi di suatu negara menjadi cara alternatif favorit sepanjang sejarah yang selalu berhasil dijalankan untuk menaklukkan berbagai bangsa.” [5]

Menilik bank sentral kembali, secara de jure bank-bank sentral tersebut dimiliki oleh pemerintah resmi suatu negara. Namun secara de facto, bank-bank sentral tersebut benar-benar independen, terlepas dari bangsa/negara yang mengakui bank-bank tersebut secara hukum. Dengan demikian bank-bank sentral independen pada hakikatnya ialah negara dalam negara. Bank-bank sentral independen ini selanjutnya menjadi lumbung uang untuk membiayai agenda-agenda NWO di negara-negara yang dimaksud, termasuk Indonesia, untuk pembiayaan tersembunyi bagi pemerintah bayangan. Dapat dikatakan, memelihara bank sentral konspirator sama saja dengan memelihara perampok dalam suatu negara. []

Sumber: Ardiyansyah

Sumber:
[1] David Wise & Thomas B Ross. The Invisible Government, hlm. 3
[2] Jagad A Purbawati. Pemerintahan Bayangan & Big Brother, Pustaka al-Kautsar, 2014. hlm. 3
[3] Richard J Boylan Ph.D, http://www.apfn.org/apfn/shadow.htm
[4] Jagad A Purbawati. Pemerintahan Bayangan & Big Brother, Pustaka al-Kautsar, 2014. hlm. 25
[5] Jagad A Purbawati. Pemerintahan Bayangan & Big Brother, Pustaka al-Kautsar, 2014. hlm. 27

About Author

1 thought on “Menyelidiki Pemerintahan Bayangan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories