Pemimpin Muslim Australia Kritik Kebijakan Deradikalisasi Abott
Pemimpin Muslim Australia Kritik Kebijakan Deradikalisasi Abott
Mustanir.com – Para pemimpin Muslim mengkritik kebijakan deradikalisasi pemerintah Australia. Mereka mengatakan kebijakan itu fokus pada langkah-langkah penegakan hukum dan risikonya berkontribusi dalam stereotip negatif pada Islam.
Sekretaris Dewan Islam Victoria dan tokoh terkemuka di komunitas Muslim Negara Bagian Victoria, Kuranda Seyit mengatakan pada hari Kamis (23/7) bahwa kebijakan deradikalisasi adalah sebuah “hukuman” dan berpotensi meminggirkan para pemuda yang kecewa.
“Ini mengirimkan pesan, kami tidak menginginkan kalian, hal ini bisa mendorong para pemuda yang tidak puas ke tangan kelompok radikal,” kata Seyit.
“Dari perspektif itu, kebijakan ini kontra-produktif. Kebijakan ini juga kontra-produktif dalam hal tidak memberikan seseorang pilihan apapun untuk rehabilitasi atau reintegrasi,” sambungnya.
Bulan lalu, Perdana Menteri Tony Abbott memperkenalkan undang-undang kontroversial, terkait pencabutan status warga negara kepada setiap warga negara ganda Australia yang diduga terlibat dalam “terorisme.”
Juga pada Kamis, Abbott merilis Strategi Kontra-Terorisme Australia, sebuah cetak biru nasional untuk kontra-terorisme jangka panjang yang komprehensif.
Sebuah pernyataan dari kantor Perdana Menteri menyatakan: “Australia saat ini menghadapi ancaman terorisme yang paling signifikan dalam sejarah bangsa kita.”
Ini mengingatkan bagaimana level siaga umum nasional terhadap Terorisme dinaikkan hingga tinggi pada bulan September, karena negara telah mengalami dua serangan—dengan enam orang lainnya yang diduga mengganggu—dan tuduhan terhadap 23 orang dari hasil operasi kontra-terorisme.
“Sekarang ada lebih dari 120 warga Australia berperang di Suriah dan Irak. Sekitar 160 warga Australia secara aktif mendukung kelompok-kelompok ekstremis melalui pembiayaan dan perekrutan, “tambahnya.
“Ancaman terorisme adalah nyata dan terus tumbuh berkembang.” kata juru bicara kementerian assisten perdana menteri bidang kontra terorisme, Michael Keenan, menanggapi artikel opini Dandan.
Selain Seyit, kebijakan Abott juga menuai kritik dari Presiden Asosiasi Muslim Lebanon, berbasis di Sydney, Samier Dandan. Ia mengutuk keras pendekatan deradikalisasi pemerintah. Asosiasi menyebut program itu sebagai hal yang “sia-sia” dan “berantakan”.
Samier menggambarkan kebijakan deradikalisasi telah usang dan sederhana. Menurut dia, deradikalisasi hanya menekankan penegakan hukum bukan berfokus pada faktor-faktor sosial, seperti yang disarankan oleh akademisi internasional.
Pendapat Samier ini didukung oleh Seyit. “Ini melanggengkan stereotip dan asumsi bahwa Islam secara intrinsik terkait dengan semacam ideologi ekstremis,” katanya, kesal.
“Ini tidak menyebutkan masalah generik ekstremisme yang ada di supremasi kulit putih dan kelompok Neo Nazi dan ideologi agama lainnya.” lanjut Seyit kepada Anadolu Agency.
Dia juga mengatakan bahwa bahasa yang digunakan oleh pemerintah Abbott masuk ke dalam narasi memecahbelah masyarakat, yang “menyebabkan munculnya kelompok [anti-Islam] seperti Reclaim Australia.”
“Semua orang akhirnya sekarang berpikir bahwa terjadi epidemi terorisme yang mengancam setiap warga Australia, yang menimbulkan bahaya besar bagi kohesi sosial,” ia mengingatkan. (kiblatnet/adj)
About Author
