Pencerdasan Umat, Harus Terstruktur, Sistematis, dan Masif!

MUSTANIR.net – Percakapan tentang kecurangan pemilu menjadi salah satu topik yang paling tinggi dibicarakan oleh warganet di media sosial hari-hari belakangan ini. Demikian temuan lembaga analis media sosial Drone Emprit yang diungkap di berbagai portal media massa. Hal ini menyusul banyaknya keanehan pada rilis hasil perhitungan cepat KPU yang sistemnya diduga kuat sudah direkayasa demi memenangkan paslon tertentu.

Video-video dan narasi berupa dugaan kecurangan pemilu pun berseliweran di berbagai kanal media sosial. Mulai dari praktik politik uang, kertas suara yang sudah tercoblos, beda angka rekap pada formulir C1 dengan Sirekap KPU yang memperkuat dugaan adanya penggelembungan suara, pengerahan aparat melalui kepala desa, pengerahan petugas KPPS kepada lansia untuk memilih calon tertentu, upaya menghalangi saksi penghitungan suara, kertas suara yang kurang dari jumlah daftar pemilih tetap, dll..

Semua fakta ini mendorong paslon dan tim pendukung yang merasa dirugikan bergerak untuk melakukan perlawanan. Paslon 01, misalnya, sigap membentuk tim hukum yang disebut Tim Hukum Nasional (THN) Anies-Muhaimin, dipimpin oleh Ari Yusuf Amir. Sementara itu, paslon 03 membentuk tim hukum yang bernama Tim Hukum Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud, yang dipimpin dua advokat senior, yakni Todung Mulya Lubis sebagai ketua tim hukum dan Hendry Yosodiningrat sebagai wakil ketua.

Kasus Berulang

Kecurangan pemilu sebetulnya bukan fenomena baru. Hampir bisa dipastikan jika praktik curang senantiasa mewarnai setiap momen pemilu lima tahunan. Hal ini persis sebagaimana digambarkan dalam film dokumenter Dirty Vote yang sempat viral beberapa waktu lalu.

Para pengamat bahkan menilai tensi kecurangan terus meningkat dari waktu ke waktu. Hanya saja, kecurangan pemilu kali ini dipandang paling parah karena selain dilakukan secara kasar dan terbuka, juga terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Disebut terstruktur karena demi memenangkan salah satu paslon, kecurangan melibatkan semua sumber daya kekuasaan. Tidak tanggung-tanggung, mulai dari presiden, Mahkamah Konstitusi, kepemimpinan daerah di semua level, aparat keamanan hingga kelembagaan pemilu dituding terlibat dalam upaya memuluskan jalan salah satu paslon ke kursi kekuasaan.

Ada pun disebut sistematis karena pelanggaran tersebut sudah dilakukan dengan perencanaan dan pengoordinasian secara matang. Sedangkan disebut masif karena pelanggaran dilakukan secara besar-besaran dan berkelanjutan di seluruh tempat pemungutan suara.

Sebagian kalangan menyebut situasi ini sebagai ancaman terhadap kehidupan berdemokrasi. Namun, berulangnya kasus ini di setiap perhelatan demokrasi justru memunculkan pertanyaan, jangan-jangan kecurangan memang hal niscaya dan lumrah dalam sistem demokrasi.

Maklum, demokrasi adalah sistem yang tegak di atas asas sekularisme, yaitu peran agama tabu untuk masuk ke dalam ranah politik pemerintahan. Tidak ada prinsip halal/haram yang berlaku dalam sistem politik. Bahkan pelanggaran moral pun dianggap hal yang wajar.

Terlebih hari ini cengkeraman oligarki makin kuat di negeri ini. Hal ini terutama terjadi pada sembilan tahun era kekuasaan rezim Jokowi. Pada periode ini arus liberalisasi dan kapitalisasi benar-benar berjalan demikian masif. Nyaris semua kebijakan yang diterapkan sangat akomodatif terhadap kepentingan para oligarki.

Proyek-proyek yang mengeksploitasi berbagai sumber daya di Indonesia pun sedang mengalami masa keemasannya. Wajar jika banyak pihak berkepentingan agar rezim kekuasaan ini terus berlanjut, setidaknya untuk lima tahun ke depan, bahkan kalau bisa hingga tujuh turunan.

Itulah kenapa, tudingan adanya upaya membangun dinasti kekuasaan menjadi polemik panas di tengah masyarakat. Terlebih praktik ini dilakukan dengan cara-cara mencolok dan kasar.

Namun, ada pula yang menengarai bahwa persaingan politik yang terjadi hari ini lebih tampak sebagai persaingan antarkepentingan oligarki. Maklum, demokrasi adalah politik berbiaya mahal. Tanpa dukungan dana besar, mana bisa seseorang melenggang ke kursi kekuasaan? Alhasil dalam politik demokrasi, kolaborasi para pemburu kekuasaan dengan para pemilik modal menjadi hal yang niscaya.

Rakyat Harus Dicerdaskan!

Tentu tidak dinafikan jika suara-suara perubahan cukup mencuat ke permukaan. Mereka adalah orang-orang yang sadar dan sudah muak dengan segala bentuk penyimpangan politik yang sudah sangat keterlaluan. Sudah terlalu banyak drama yang dilakukan elite politik hanya demi melanggengkan kekuasaan. Sedangkan rakyat kian terpuruk dalam kubangan berbagai persoalan hidup yang nyatanya tidak berkesudahan.

Rakyat terus dibodohkan dan hanya dihibur dengan kebijakan-kebijakan artifisial, antara lain bantuan sosial yang tidak lebih hanya sebagai alat pencitraan. Sebagiannya bahkan dirapel sebagai alat sogok demi mendulang suara di ajang pemilu lima tahunan. Tidak heran jika kecurangan berjalan secara legal, karena mayoritas rakyat menerima dengan sadar posisi mereka sebagai tumbal kekuasaan.

Menyedihkan memang. Kekuasaan yang sejatinya milik rakyat, tidak dipahami sebagai kekuatan besar bagi sebuah perubahan pada masa depan. Rakyat kita kebanyakan masih fokus berpikir tentang apa yang ada di hadapan. Tidak heran jika uang Rp 50-100 ribuan, atau sembako dan BLT yang dibagikan di dekat momen pemilihan, bisa memupus bayangan mereka tentang bayaran pahit yang akan dihadapi pada masa lima tahun mendatang. Mereka tampak putus asa dengan peluang perubahan besar pada masa depan.

Semua fakta ini semestinya menjadi tamparan keras bagi para penggagas perubahan. Terutama bagi mereka yang jujur atas visi membangkitkan umat dari keterpurukan, mulai dari parpol, ormas, aktivis, dan sebagainya. Betapa tidak, selama ini mereka abai terhadap hal yang semestinya urgen bahkan wajib untuk dilakukan, yakni upaya mengangkat taraf berpikir umat hingga mereka sama-sama punya cita-cita besar dan cukup keberanian untuk memperjuangkan sebuah perubahan besar dan mendasar.

Para pejuang perubahan dalam sistem demokrasi pun, alih-alih berupaya menancapkan visi perubahan dengan bersandar pada sebuah ideologi yang menjamin kebaikan, kebanyakan mereka hanya fokus mengonsolidasi umat sekadar dalam rangka memenangkan suara di bilik pencoblosan.

Dengan cara ini mereka justru sedang menularkan pragmatisme politik kepada rakyat yang sebelumnya sudah terjebak dalam cara berpikir pragmatis. Wajar jika mindset umat kebanyakan tetap berada di level yang rendah yang hanya mementingkan kepentingan sesaat dan dengan mudah dibujuk hanya dengan sedikit bayaran dan janji palsu yang nyatanya selalu dikhianati secara berulang-ulang.

Padahal kita semua paham bahwa rakyatlah yang akan menentukan wajah dan performa kekuasaan. Bahkan bagaimana wujud kepemimpinan pun sejatinya merupakan cerminan dari rakyat kebanyakan. Ibnul Qayyim al-Jauziyyah pernah mengatakan,

“Sesungguhnya di antara hikmah Allah taʿālā dalam keputusan-Nya memilih para raja, pemimpin, dan pelindung umat manusia adalah sama dengan amalan rakyatnya. Bahkan perbuatan rakyat seakan-akan adalah cerminan dari pemimpin dan penguasa mereka. Jika rakyat lurus, akan lurus juga penguasa mereka. Jika rakyat adil, akan adil pula penguasa mereka. Namun, jika rakyat berbuat zalim, penguasa mereka akan ikut berbuat zalim. Jika tampak tindak penipuan di tengah-tengah rakyat, demikian pula hal ini akan terjadi pada pemimpin mereka. Jika rakyat menolak hak-hak Allah dan enggan memenuhinya, para pemimpin juga enggan melaksanakan hak-hak rakyat dan enggan menerapkannya.”

Ungkapan Ibnul Qayyim ini menunjukkan tentang pentingnya meng-upgrade kualitas berpikir umat sehingga mayoritas mereka punya standar tinggi tentang kehidupan yang mereka inginkan dan kepemimpinan yang mesti mereka dukung dan perjuangkan. Upgrading umat ini tentu harus berjalan terstruktur, sistematis, dan masif, serta dilakukan oleh semua penggagas perubahan di semua level struktur sosial, mulai dari para tokoh umat hingga ke akar rumputnya.

Meneladan Rasulullah ﷺ

Baginda Rasulullah ﷺ adalah teladan terbaik dalam menggagas dan memperjuangkan perubahan sosial. Tentu bukan sembarang perubahan, tetapi perubahan hakiki yang terbukti berhasil mewujudkan sebuah peradaban cemerlang yang tegak memimpin dunia hingga belasan abad lamanya.

Perubahan tersebut dibangun di atas landasan akidah Islam yang beliau tancapkan melalui jalan pembinaan intensif dan pembinaan jama’i, serta aktivitas politik lainnya di tengah-tengah umat. Di rumah Arqam bin Abi Arqam, beliau membina para kader dakwahnya hingga masing-masing mereka paham bahwa visi hidupnya adalah untuk meraih keridaan Allah taʿālā dengan cara terikat pada syariat Islam saja. Sementara itu, misi hidup mereka adalah melaksanakan penghambaan, sekaligus menjadi khalifah penebar rahmat bagi sekalian alam, itu pun hanya dengan modal keterikatan terhadap seluruh hukum-hukum syarak.

Dengan akidah yang lurus dan kesiapan untuk taat inilah mereka berjuang di tengah umat, mengajak umat pada kebaikan Islam dan melakukan amar makruf nahi mungkar hingga umat pun siap menanggalkan kepercayaan pada sistem hidup rusak warisan nenek moyang dan pemikiran, perasaan, serta aturan-aturan hidupnya ter-sibghah (tercelup) dengan Islam.

Upaya perubahan ini dilakukan dengan penuh kesungguhan dan pengorbanan hingga Allah subḥānahu wa taʿālā menolong baginda Rasulullah ﷺ dan kelompoknya dengan penerimaan masyarakat dan para pemimpin Madinah kepada dakwah yang dilakukan Mush’ab bin Umair yang diutus Rasulullah. Saat itu cahaya petunjuk Islam merasuk di tengah masyarakat Madinah hingga mereka rida untuk dipimpin oleh kepemimpinan Rasulullah ﷺ (Islam).

Sejak saat itulah sebuah institusi kepemimpinan politik berhasil dibangun oleh Rasulullah bersama para kadernya, yang atas dukungan mayoritas masyarakatnya, kepemimpinan itu tegak dan diwariskan pada masa-masa berikutnya. Sistem kepemimpinan Islam inilah yang kemudian disebut dengan khilafah yang tegak berdiri hingga belasan abad dengan sejarah emas peradabannya yang diakui dunia hingga sekarang.

Inilah arah perubahan yang semestinya kita tuju dan wujudkan. Sebuah arah perubahan yang bukan asal berubah alias pragmatis, tetapi berubah ke arah Islam. Perubahan ideologis seperti ini sudah terbukti membawa keberhasilan hakiki yang berkahnya bisa dirasakan oleh semua orang.

Visi perubahan seperti ini tentu harus clear pada benak para penggagas dan pelaku perubahan. Begitu pun pada masyarakat yang dibina dan ingin diajak melakukan perubahan, karena umat yang berhasil dicerdaskan dengan ideologi Islam, dipastikan tidak akan mudah dibodohi dan diiming-imingi janji manis para pemburu kekuasaan. Mereka bahkan akan terdepan melawan kecurangan hingga kekuasaan yang diambil paksa dengan cara curang akan terdelegitimasi dengan sendirinya.

Wallahu a’lam. []

Sumber: Muslimah News

About Author

Categories