Peranan China di Indonesia dan Semangat Anti-Islam Rezim Jokowi

MUSTANIR.net – Dalam era kepemimpinan Jokowi, peranan China sebagai negara sahabat Indonesia berkembang sangat pesat. Muhammad Zulfikar Rahmat, dalam “growing-ties-between-indonesia-and-china-may-hurt-us-indonesia-relationship”, The Conversation (2020), melukiskan kuatnya peranan China dalam investasi dan perdagangan antar negara.

Hal ini tidak terlepas dari Luhut Binsar Panjaitan, sebagai tokoh penting yang menjahit hubungan itu. Ekspor Indonesia ke China mencapai 16,6 % dan impor kita mencapai sepertiga total impor, serta investasi China di Indonesia naik menjadi nomer dunia terbesar setelah Singapura (2019).

Pemerintah Jokowi mengklaim bahwa trade deficit dengan China semakin kemari semakin kecil. Namun, Reuters mencatat penurunan itu terjadi akibat ekonomi kita yang merosot akibat pandemi. “The deficit shrunk considerably between January to November 2020, falling to $7 billion from $15.4 billion in the same period in 2019, as Indonesia’s demand for imported products plunged amid a corona virus epidemic and its first recession in 22 years.” (Reuters, 13/1/21). Atau sejatinya defisit dagang kita mencapai 15 miliar dolar AS, yang menunjukkan ketergantungan Indonesia pada China.

Zulfikar Rahmat, dalam “The China Factor in Indonesias New Capital City Plan“, the Diplomat 2/2022, juga menyebutkan keterlibatan besar-besaran RRC dalam membangun ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur.

Khisore Mahbubani, dalam “The Genius Jokowi”, The Asean Post, 7/10/2021, keterlibatan Indonesia dalam proyek Belt Road Initiative China antara lian adalah projek Kereta Api Cepat Bandung Jakarta (KCIC), zona turis spesial di Jawa, “the Kayan hydroelectric plant” di Kalimantan Utara, “expansion of the Kuala Tanjung port in Sumatera” dan pembangunan “the Lembeh international airport in Sulawesi”.

Kedekatan Jokowi dengan RRC juga ditunjukkan dengan mem- by-pass aturan perlindungan buruh lokal dari serbuan TKA China. Bahkan dalam masa pandemi, buruh-buruh China datang dengan frekuensi tinggi ke Indonesia, untuk proyek-proyek yang Indonesia seharusnya memberi peluang pada pekerja sendiri.

Bahkan, proyek tersebut disebutkan telah memberikan upah berkali lipat pada buruh import tersebut. Problemnya, jika perusahaan asal China yang mempekerjakan buruh-buruh impor ini bangkrut atau bermasalah, bagaimana memulangkan mereka ke negerinya.

Misalnya, Tsingshan Industry, pemilik konsesi nikel asal China yang hampir menguasai semua pertambangan nikel kita, sedang mengalami “short position” sehingga mengalami kerugian 7 miliar dolar AS pada bulan Maret lalu, yang dampaknya mungkin terjadi sampai saat ini.

Alferd Chang and Fachry, dalam Financial Review, 9/3/22, memberi catatan “On Monday, one of Tsingshan’s brokers –a unit of a state-owned Chinese bank–failed to pay hundreds of millions of dollars in margin calls on its nickel positions” (untuk mempelajari lebih lanjut persoalan Tsingshan Industry, penguasa tambang nikel Indonesia, dapat dilihat di internationalbanker.com/brokerage/the-nickel-short-squeeze-what-happened. Hal ini penting didalami karena tujuan Presiden Jokowi ke Amerika baru-baru ini bertemu Elonk Musk adalah persoalan bisnis terkait nikel atau baterai).

Paralel dengan dekatnya Jokowi dan RRC, Indonesia mengalami keburukan dari sisi demokrasi, kebebasan sipil, hak-hak asasi manusia, ketimpangan sosial dan terakir yang terkait langsung pembahasan kita adalah permusuhan terhadap ulama.

Selama tahun 2020, Amnesty Internasional Indonesia mencatat sebanyak 101 kasus pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi dengan menggunakan pasal karet UU ITE. Untuk tahun yang sama, 2020, Yayasan LBH Indonesia mencatat sebanyak 351 kasus pelanggaran hak dan kebebasan sipil dan menyebut Indonesia memasuki negara otoriter.

Sedangkan permusuhan terhadap Islam terjadi secara masif dengan menciptakan ketakutan anti terhadap Islam, melalui isu radikalisme dan terorisme yang tidak pantas, misalnya membiarkan pendukung-pendukung garis keras Jokowi untuk mengolok-olok santri anak-anak sebagai calon teroris. Menciptakan berbagai sosok-sosok vokalis yang selalu menegasi Islam sebagai agama mulia di Indonesia. Menjelek-jelekkan ulama.

Kekuataan anti-Islam ini tidak hanya dari masyarakat yang dikelola pemunculannya, namun juga negara, melalui pemerintah, membuat berbagai narasi yang menyudutkan Islam, seperti memfilterisasi pakaian muslim untuk PNS, menyebarkan isu bahwa masjid-masjid di lingkungan pemerintah banyak tersusupi radikalisme, melarang ritual kaum muslim yang sudah menjadi tradisi, seperti malam takbiran di jalan, dan lain sebagainya.

Pemerintah sendiri misalnya, melalui Menteri Agama, mencoba mendegrasi eksistensi kebudayaan Islam, seperti adzan masjid, dengan membandingkannya dengan gonggongan anjing (seorang di antara pelapor kasus ini ke polisi di Lampung, Bunda Merri, malah dilaporkan balik oleh pendukung Menag, sehingga dipenjara dan diadili).

Tak kalah pentingnya, lingkungan kampus pun didorong untuk menyuarakan gerakan Islamophobia dengan isu bahayanya radikalisme di kampus (salah satunya adalah gerakan yang dipimpin Rektor Unila, sebelum ditangkap KPK karena korupsi).

Kemudian juga, membubarkan ormas HTI dan FPI, tanpa menunggu keputusan pengadilan. Dan lain sebagainya yang di masa sebelumnya, pasca reformasi, hal seperti digambarkan di atas tidak pernah terjadi.

Hubungan kedekatan rezim Jokowi dan China, serta dampaknya pada Islamophobia di Indonesia, dapat kita perkirakakan berasal dari faham komunisme rezim Tiongkok. RRC ini, meskipun mereka menjalankan ekonomi kapitalistik, saat ini, mereka tetap saja meyakini doktrin komunis dan kepemimpinan otoriter dalam politik negaranya.

Korban kekejaman rezim komunis ini, di RRC, dapat kita lihat dari pembantaian etnis Islam secara masif di Uighur, Xinjiang. Selain itu, Islam dipandang sebagai peradaban yang harus dihilangkan dalam pentas politik nasional, agar kedekatan China dan Indonesia dapat bertahan lama. Sebab, tragedi di masa lalu, seperti kasus G30S/PKI, China kehilangan persahabatan dengan Indonesia, setelah umat Islam Indonesia bersekutu dengan militer dan Barat dalam melawan pengaruh komunis.

Dugaan yang lebih sederhana adalah rezim Peking lebih merasa efisien berhubungan dengan Indonesia melalui penggalangan kelompok etnis China konglomerat, dengan membangun oligarki, dan menguasai Indonesia dalam jangka panjang.

Kita mengetahui bahwa segelintir oligarki kita mempunyai loyalitas ganda, khususnya ketika diperlihatkan oleh banyaknya uang-uang Indonesia yang disimpan di Singapura atau luar negeri lainnya, dan seorang di antaranya viral mengaku bahwa “China adalah ‘ayah kandung’ mereka, sedang Indonesia ayah tiri”.

Sebaliknya, Islam, di mata Peking dan pendukungnya, umumnya kaum minoritas, adalah ancaman bagi eksistensi negara sekuler Indonesia.

Beban dan ancaman yang demikian berat yang dialami umat Islam Indonesia oleh rezim Jokowi, terutama pada kasus pembunuhan yang melanggar hukum (unlawful killing) pada 6 pemuda anggota laskar FPI di KM 50 akhir Desember 2021, pemenjaraan Habib Rizeq dkk., penembakan atas demonstran pada aksi 21-22 Mei 2019, dan lain sebagainya, telah mengantarkan berbagai ormas Islam menggalang kekuatan anti-Islamophobia di era Jokowi.

Banyak orang bertanya, bukankah isu anti-Islamophobia itu tepatnya hanya eksis di mana muslim sebagai minoritas? Namun, faktanya, Indonesia yang mayoritas muslim dikendalikan elite yang tidak bersahabat dengan Islam, sebagai sebuah ajaran peradaban, yang diakui oleh ideologi bangsanya, Pancasila.

Tragedi paling terakhir ini, yakni kasus Ferdy Sambo, di mana polisi telah diidentikkan dengan sarang mafia, yang minim moralitas, menunjukkan instrumen penindak lawan-lawan politik Jokowi itu, memang berada pada posisi yang sangat diametral berlawanan dengan peradaban Islami.

Merujuk pada kemafiaan polisi ini, di mana mereka sangat dominan sebelum kasus Ferdy Sambo, tentu saja kebiadaban polisi pada ulama dapat dimengerti.

Bagaimana membayangkan sebuah negara yang menganut demokrasi, memenjarakan ulama besar Habib Rizieq selama dua tahun di penjara bawah tanah? Untuk kesalahan yang tidak jelas. Sekali lagi inilah bentuk Islamophobia akut. []

Sumber: Dr. H Syahganda Nainggolan, MT

About Author

1 thought on “Peranan China di Indonesia dan Semangat Anti-Islam Rezim Jokowi

  1. Suivre le téléphone portable – Application de suivi cachée qui enregistre l’emplacement, les SMS, l’audio des appels, WhatsApp, Facebook, photo, caméra, activité Internet. Idéal pour le contrôle parental et la surveillance des employés. Suivre le Téléphone Gratuitement – Logiciel de Surveillance en Ligne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories