Perjuangan Panjang Muslim Pattani di Thailand Selatan
Perjuangan Panjang Muslim Pattani di Thailand Selatan
(Artikel ini disadur dengan judul asli “PATANI BUKAN PATTANI, PERJUANGAN PANJANG MUSLIM MELAYU DI THAILAND SELATAN”)
Mustanir.com – Pergolakan di wilayah Patani, Narathiwat dan Yala di Thailand Selatan masih diwarnai dengan aktivitas kekerasan. Kejadian seperti pengeboman, penembakan, pembakaran sekolah, penculikan, sabotase dan lain-lain, bisa dikatakan terjadi hampir setiap hari. Menurut Nik Abdul Ghani, peneliti di Prince of Songkhla University menyatakan keadaan ini sudah menjadi hal biasa dalam kehidupan penduduk di tiga wilayah, dia sendiri tidak heran tentang hal ini, tetapi akan aneh kalau tidak ada kematian dalam satu hari[1]. Aktivitas kekerasan ini dapat dilihat dari data statistik kematian dan luka-luka antara Januari 2004 hingga Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Dr. Srisompob Jitpiromsri yang menunjukkan 4,100 tewas dan 6,509 luka-luka dari 9,446 kejadian. Dari jumlah kematian tersebut, 2,417 muslim dan 1,559 orang Thai-Buddha[2].
Banyak peneliti beranggapan, konflik di Thailand Selatan dimulai sejak Perjanjian antara Inggris dengan Siam (sebutan bagi Thailand dulu) pada tanggal 10 Maret 1909. Perjanjian ini berisi kesepakatan bahwa Inggris menyerahkan secara resmi Negara-negara Melayu di utara kepada Thailand. Yaitu, Patani, Narathiwat, Yala, Songkhla dan Satun menjadi wilayah Siam. Sedang Negara melayu utara lainnya yakni Kedah, Kelantan, Perlis dan Trengganu diberikan pada Malaysia.
Sejak penyatuan lima Negara tersebut dengan Siam dan pemisahan dengan negeri Islam melayu lainnya yang masuk Malaysia, tak pelak menimbulkan benturan budaya antara Muslim Melayu dan Budha Thailand. Hal itu ditambah dengan kebijakan pemerintah militer Thailand yang selalu menggunakan pendekatan senjata dan berusaha meminggirkan budaya Muslim Melayu dan diganti dengan budaya Thai.
Namun sebenarnya kalau kita lihat sejarah Thailand dan Patani, akar benih konflik sudah ada sejak abad 14, ketika di dua wilayah tersebut berdiri dua kerajaan yang saling bersaing pengaruh.
Sejarah Konflik
Keinginan muslim Melayu untuk bebas dari kekuasaan Thailand sudah berlangsung sangat lama. Bahkan Permusuhan antara Muslim Patani di Selatan dengan masyarakat Budha-Siam sudah berlangsung ratusan tahun, atau sejak terbentuknya masyarakat Islam Patani.[3] Tidak diketahui kapan tepatnya Islam masuk ke Thailand Selatan, tapi diperkirakan sejak awal tahun 1300-an. Dimulai ketika para pedagang Arab dan Persia yang menggunakan pelabuhan di Semenanjung Melayu dan Nusantara Indonesia untuk rute perdagangan dengan China.
Muslim Thailand Selatan sebagian besar etnis Melayu dan berbahasa Melayu, bukan Thailand. Mereka pernah menjadi bagian dari kesultanan independen Patani, yang kini terdiri dari provinsi Pattani, Yala, Narathiwat, dan bagian barat Songkhla, yang berkembang mulai tahun 1390 sampai 1902.
Sejarah sebagai sebuah entitas politik yang terpisah, menjadi status kelas dua di Thailand dan pengabaian politik minoritas Melayu telah berlangsung sejak terbentuknya Thailand, memberikan latar belakang kekerasan sampai hari ini.[4]
Siam dan Patani
Tiga provinsi Thailand selatan, Narathiwat, Pattani dan Yala dahulu adalah bagian dari Patani Raya (Greater Patani) sebuah kerajaan yang independen dan perpengaruh hingga abad keempat belas. Pada abad dua belas sampai abad kelima belas pedagang Arab memperkenalkan Islam ke wilayah ini. Pada tahun 1457, Patani Raya didirikan sebagai negara Islam, meskipun masih ada pengaruh kepercayaan animisme dan Hindu[5] di mana peran elit agama Islam (ulama) menonjol. Pada saat yang sama di sebelah utara, negara Thailand dikonsolidasikan dalam dinasti Ayutthaya (1351-1767) pada abad keempat belas dan berusaha memperpanjang kontrol teritorial mereka ke semenanjung Thailand selatan.
Penggabungan Patani Raya ke Kerajaan Siam adalah proses sejarah yang panjang yang mengakibatkan penundukan Patani ke negara Thailand. Sejarah Melayu merekam bentrokan yang terus berlangsung dengan Siam dari abad kelima belas akibatnya Patani harus tuduk di bawah kerajaan Siam dan harus membayar upeti sebagai tanda ketundukan.[6]
Pada abad kesembilan belas Patani ditaklukkan oleh Siam. Ini berarti bahwa Patani harus tunduk pada reformasi administrasi yang diadopsi oleh Raja Chulalongkorn dari orang-orang Eropa. Patani dibagi menjadi tujuh provinsi dan diatur oleh orang yang ditunjuk dan dicalonkan oleh raja. Hukum perdata Thailand diganti syariah dan hukum adat. Penundukan Patani dengan cara ini menimbulkan perlawanan dan pemberontakan, dan mempengaruhi keadaan seratus tahun ke depan.
Perjanjian Anglo-Siam
Patani secara resmi dimasukkan ke Siam pada tahun 1902. Tindakan ini mendorong sultan terakhir untuk memanggil kelas bangsawan Melayu untuk terlibat dalam perlawanan pasif. Tahun berikutnya, sultan ditangkap dan didakwa dengan pengkhianatan. Tindakan ini segera memicu pemberontakan populer pertama pada kebijakan dan tekanan Siam.
Sultan dibebaskan pada tahun 1906 dan sembilan tahun kemudian melarikan diri ke Kelantan di Malaya. Ini membentuk pola lama dukungan lintas batas bagi Muslim Melayu di Thailand selatan oleh diaspora yang diasingkan di Malaya/Malaysia.
Pada tahun 1904 dan 1909, di bawah dua kesepakatan Perjanjian Anglo-Siam (Anglo-Siamese Treaties), Siam mengakui empat negara Melayu selatan atas Inggris dengan imbalan pengakuan kedaulatan Siam atas Patani. Perjanjian terakhir mengantarkan dalam periode baru pemerintahan asing yang memiliki konsekuensi besar bagi masyarakat Melayu dan otoritas keagamaan dan politik di selatan, yang memisahkan antara Patani dan negara-negara Melayu Kelantan, Perlak, Kedah dan Perlis (sekarang Malaysia). Pada tahun 1910, syekh sufi menyatakan jihad terhadap pemerintah kafir Siam dan meluncurkan dua pemberontakan. Keduanya dipadamkan oleh kekuatan militer Thailand dan para pemimpin Muslim Melayu ditangkap.[7]
Siam memperpanjang kontrol administratif wilayah selatan dengan konfigurasi ulang tujuh provinsi yang dibuat pada abad kedelapan belas menjadi tiga -Narathiwat, Pattani dan Yala. Sebuah provinsi keempat, Satun, kemudian dibuat. Setiap provinsi ini dikelola oleh seorang gubernur Thailand, dengan demikian semakin merusak otoritas politik Melayu kelas bangsawan Muslim. Para bangsawan lokal digulingkan untuk mendukung pejabat Thailand dan dilaporkan secara eksklusif dan langsung ke Bangkok.
Perlawanan kuat untuk membongkar struktur kekuasaan lokal datang dari mereka yang digulingkan. Tapi seperti kebijakan asimilasi mulai menimbulkan rasa bahwa Islam dan budaya Melayu berada di bawah serangan, perlawanan lokalpun mulai tumbuh.
Salah satu sumber perlawanan ini adalah pondok (pesantren), lembaga yang paling penting untuk memperkuat identitas Muslim Melayu. Ketika penguasa Thailand mengganti pemimpin muslim tradisional dengan Thai Buddha, kepala guru (Tok Guru) secara de facto menjadi pemimpin masyarakat, pembela iman, dan penegak identitas Melayu.
Oposisi populer pertama atas pendudukan Siam dipimpin oleh Tengku Abdul Kadir, sultan terakhir dari Patani, yang memimpin perlawanan pasif oleh bangsawan pengungsi dan didakwa dengan pengkhianatan pada tahun 1903. Pembebasannya tahun 1906 memprovokasi pemberontakan tapi Bangkok menumpas kerusuhan tersebut.[8] Perlawanan kedua pada tahun 1910 dipimpin oleh syekh sufi (To’tae dan Haji Bula) yang menyerukan jihad terhadap pemerintah kafir Siam, tapi mereka dipadamkan oleh tentara dan para pemimpinnya ditangkap.
Marginalisasi Budaya Melayu Muslim
Pada tahun 1915, Abdul Kadir melarikan diri ke Kelantan di mana ia tetap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perlawanan. Di antara perlawanan yang terinspirasi olehnya adalah Namsai Rebellion tahun 1922, di mana penduduk desa Namsai di distrik Mayo, Patani, menolak untuk membayar pajak tanah ke pemerintah Thailand sebagai protes terhadap reformasi pendidikan yang diperkenalkan pada tahun 1921.
Tahun 1921, UU Wajib Belajar Pendidikan Dasar mewajibkan semua anak untuk masuk sekolah dasar negeri selama empat tahun untuk belajar bahasa Thailand. Penegakan hukum secara tegas adalah penghinaan besar untuk Muslim Melayu, yang dianggap sebagai serangan langsung terhadap budaya, agama dan bahasa.
Sekolah-sekolah negeri tidak hanya mengajarkan kurikulum sekuler di Thailand, tapi termasuk pelajaran etika Buddha, dengan biarawan sering menjabat sebagai guru.[9]
Upaya ini untuk menggantikan ponoh (pondok) mengancam akan merusak tidak hanya sosial dan budaya, tetapi juga kekuatan ekonomi para guru agama. Tok Guru efektif memobilisasi masyarakat terhadap kebijakan tersebut, mempresentasikannya sebagai upaya pemerintah untuk mengubah Muslim Melayu menjadi Thailand.
Orang tua menolak untuk mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah negeri. Penduduk desa melakukan protes besar-besaran tidak hanya terhadap kebijakan pendidikan, tetapi juga terhadap membayar pajak. Pemerintah akhirnya memindahkan seorang pejabat lokal terutama yang tidak populer dan mengurangi pajak terhadap warga Muslim sekaligus menangkap dan mengeksekusi yang diduga pemimpinnya.[10]
Tekanan pemerintah mereda selama dekade berikutnya, dan kekerasan-pun mereda. Pada bulan Juni 1932 kekuatan monarki absolut berakhir. Apa yang disebut “revolusi tahun 1932” didorong oleh konsep kedaulatan rakyat berdasarkan kebangsaan dan kewarganegaraan. Ini menyebabkan perjalanan bersama elit politik Thailand berikutnya untuk membangun bangsa Thailand dan seluruh identitas nasional, simbol agama Buddha dan monarki.
Secara praktis, ini berarti asimilasi etnis minoritas dan sentralisasi kekuasaan di Bangkok. Untuk pertama kalinya Muslim Melayu kini memenuhi syarat untuk mencalonkan diri untuk parlemen nasional. Namun demikian, kebijakan integrasi nasional bertahan.[11]
Tahun 1939 Siam berubah nama menjadi Muang Thai dengan Jendral Luang Pibulsongkram sebagai perdana Menteri dan berkuasa dari tahun 1938–1944. Ketegangan antara negara Thailand dan Muslim Melayu diperburuk dengan naiknya kekuasaan Marshal Phibul Songkhram. Phibul adalah seorang nasionalis ultra yang menekankan kebijakan agresif asimilasi yang dimulai di awal kekuasaannya. Dalam serangkaian keputusan yang dikenal sebagai Mandat Budaya, etnis minoritas termasuk Muslim Melayu, dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai budaya Thailand.
Gambar Buddha ditempatkan di semua sekolah umum dan anak-anak Muslim Melayu diminta untuk membungkuk di depan mereka untuk menunjukkan loyalitas mereka sebagai warga negara. Muslim Melayu dilarang memakai pakaian tradisional di depan umum dan dipaksa untuk mengadopsi nama Thai sebagai prasyarat untuk pekerjaan pemerintah. Penggunaan bahasa Melayu dilarang di kantor-kantor pemerintah dan perilaku “anti-Thai” digolongkan sebagai hasutan melawan hukum. Keputusan budaya Phibun itu merupakan tantangan langsung terhadap identitas Muslim Melayu.[12]
Harapan Kemerdekaan
Selama Perang Dunia II Marsekal Phibun memihak Jepang. Dia dihargai oleh Tokyo yang ditugaskan di empat negara Malaya utara, Kelantan, Kedah, Perlis dan Trengganu untuk mengontrol Thailand. Banyak Muslim Melayu berlindung di Malaya dan mendukung Inggris dan sekutu Melayu mereka dalam melawan Jepang. Muslim Melayu yang tinggal di Thailand selatan mendapat dukungan baik dari Inggris dan gerakan Pembebasan Thai yang menyebabkan resistensi terhadap pendudukan Jepang.
Melayu Muslim Patani diharapkan akan dimasukkan ke Melayu Inggris pada akhir perang. Namun harapan mereka pupus ketika empat provinsi dianeksasi oleh Jepang dikembalikan ke Inggris Malaya tapi Patani tidak, itu tetap menjadi bagian dari Thailand. Muslim Melayu nasionalis Kecewa mencari pengasingan di Malaya dan Arab Saudi. Singkatnya, dua perkembangan penting muncul dari periode ini.
Pertama, hubungan antara Muslim Melayu di kedua sisi perbatasan Thailand-Malaya diperkuat selama tahun-tahun perang. Kedua, masyarakat luar negeri Muslim Melayu dari Thailand selatan berakar dan menjadi sumber dana bagi gerakan separatis di tahun kemudian.
Pridi Phanomyong, ideolog dari revolusi 1932, yang mengubah Thailand dari monarki mutlak ke konstitusional, memimpin Seri Thai (Free Thai) gerakan anti-Jepang selama perang dan didukung perlawanan Mahyiddin. Dia juga mengisyaratkan bahwa kemenangan Sekutu akan membawa kemerdekaan pada Pattani. Ketika Jepang tiba-tiba kalah di Singapura pada bulan Februari 1942, namun harapan dari kesepakatan tersebut sirna.[13]
Pada awal tahun 1947, Haji Sulong Abdul Kadir, Ketua Dewan Agama Pattani, mengajukan petisi tujuh poin kepada pemerintah atas nama Gerakan Rakyat Patani yang baru dibentuk.
Petisi itu menuntut (1) penunjukan gubernur terpilih yang merupakan penduduk lokal untuk empat provinsi selatan, (2) kuota delapan puluh persen dari semua pegawai negeri untuk Muslim; (3) penggunaan bahasa Thailand dan Melayu sebagai bahasa resmi, (4) bahasa Melayu sebagai pengantar di sekolah dasar, (5) pengakuan hukum syariah dan pengadilan Muslim yang terpisah; (6) kontrol atas pendapatan dan pengeluaran untuk provinsi selatan, dan (7) dan penciptaan Dewan Muslim untuk mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan adat dan upacara Muslim.[14]
Haji Sulong adalah seorang intelektual modernis, dididik di Mekah dan sangat dipengaruhi oleh ide-ide reformis dari Jamaludin Al-Afghani dan Muhammad Abduh, dan juga pemikiran ulama Saudi, Mesir dan Asia Tenggara kontemporer. Ia menggabungkan keyakinan agama yang mendalam dengan nasionalisme populis, dan dengan reformis seperti yang berpikiran lain, membantu memberikan gerakan kemandirian dasar yang lebih luas. [15]
Sebuah petisi yang berisi tuntutan serupa dibuat oleh lima puluh lima pemimpin Muslim Melayu di Narathiwat. Sebuah petisi ketiga diajukan oleh Muslim Melayu di Satun. Tindakan ini bertepatan dengan kudeta Marshal Phibun pada bulan November 1947. Bulan berikutnya satu pemimpin Muslim Melayu di pengasingan di Kelantan menyatakan Patani independen.
Pada bulan Januari 1948, pemerintah Thailand menanggapinya dengan menangkap Haji Sulong dan para pendukungnya dan mendakwa mereka dengan makar. Akibatnya, para pemimpin Muslim Melayu segera menarik diri dari pertemuan-pertemuan dengan para pejabat Thailand dan menghasut boikot pemilihan nasional yang dijadwalkan akhir tahun itu. Pada 3 Maret 1948 Patani nasionalis di pengasingan di Kelantan dibentuk organisasi separatis pertama yang jelas Thailand League Melayu Greater Patani (Gabungan Melayu Patani Raya atau GAMPAR).
Pada tahun 1948, GAMPAR menuntut penggabungan empat provinsi selatan menjadi negara Islam Melayu dan penggabungan ke dalam Malayan Serikat yang baru dibentuk. Seperempat juta Muslim Melayu mengajukan petisi kepada PBB untuk mendukung tuntutan tersebut.
Banyak penandatangan terkemuka ditangkap. Protes publik berubah menjadi konfrontasi kekerasan dan akhirnya pemberontakan oleh Muslim Melayu. Protes massa diadakan awalnya di luar penjara di mana Haji Sulong ditahan, tapi pemerintah Thailand dengan cepat memindahkannya luar daerah. Kerusuhan kemudian pecah di tiga provinsi selatan. Terbesar terjadi di Narathiwat pada tanggal 26-28 April 1948 ketika terjadi konfrontasi ratusan orang dengan polisi yang dipimpin seorang pemimpin agama.
Dalam bentrokan tersebut setidaknya empat ratus Muslim Melayu dan tiga puluh polisi tewas. Ribuan melarikan diri ke Malaya. Peristiwa ini secara kolektif dikenal sebagai pemberontakan Dusun Nyur dan menghasilkan deklarasi keadaan darurat.[16] Para pemimpin agama di kedua sisi perbatasan menyerukan jihad terhadap pemerintah Thailand.
Setelah pemberontakan itu ditumpas Phibun terpaksa sedikit demi sedikit konsesi kepada Muslim Melayu yang secara bertahap terbalik banyak kebijakan yang terkandung di dalam bukunya Mandat Budaya perang.
Hukum Islam sekarang diterapkan pada hukum keluarga dan warisan di pengadilan Thailand. Muslim Melayu diizinkan untuk mengenakan pakaian tradisional dalam pelayanan publik, dan bahasa Melayu diperkenalkan kembali di sekolah dasar. Haji Sulong dibebaskan dari penjara pada tahun 1952 namun menghilang secara misterius dua tahun kemudian.
Hal ini secara luas diyakini oleh banyak Muslim Melayu bahwa ia dibunuh oleh polisi. “Hilangnya” para pemimpin Muslim Melayu di tangan pejabat keamanan Thailand yang menjadi ciri umum dari pemberontakan di selatan dalam tahun-tahun kemudian.
Selama 1953-1954 gerakan nasionalis Muslim Melayu melemah oleh kematian Haji Sulong dan para pemimpin GAMPAR. Menurut ulama Thai Thanet Aphornsuvan, “kepemimpinan Haji Sulong, dan kepercayaan Islamnya, menyusun kembali nasionalisme etnis Melayu dalam ikatan Islam”.[17]
Gerakan Perlawanan di Thailand Selatan
Barisan Nasional Pembebasan Patani (BNPP)
Perluasan resistance Melayu pada tahun 1950 dipercepat dan dikonsolidasikan oleh pembentukan Gabungam Melayu Pattani Raya (GAMPAR, Asosiasi Melayu Besar Pattani), sebuah organisasi yang dibentuk untuk menggabungkan empat mayoritas provinsi Muslim Thailand ke Malaya dan Gerakan Patani Rakyat (PPM), sebuah organisasi yang berbasis di Thailand dengan tujuan yang sama.
Namun, ketika para pemimpin gampar dan PPM meninggal pada tahun 1953 dan 1954 masing-masing, organisasi hancur. Keanggotaan tersebar mereka dikumpulkan oleh Adun Na Saiburi, wakil pemimpin GAMPAR dan mantan anggota parlemen Narathiwat, ketika ia mendirikan Front Pembebasan Nasional Patani (Barisan Nasional Pembebasan Patani, BNPP) pada tahun 1959, kelompok bersenjata pertama yang diselenggarakan untuk menyerukan kemerdekaan Patani.[18]
Kelompok pertama yang mengadakan perlawanan bersenjata adalah Patani Front Pembebasan Nasional (BNPP) tahun 1959. Sampai saat itu, resistensi pada dasarnya pasif, dengan hanya sesekali kekerasan. Tiang gawang ideologis sudah bergeser juga. Sedangkan PPM menuntut otonomi dan GAMPAR aksesi ke Uni Malaya, BNPP menyerukan kemerdekaan penuh.
Mereka merekrut preman dan bandit sebagai pemimpin gerilya dan mulai beroperasi di provinsi-provinsi selatan.[19]
Kekuatan BNPP puncaknya tahun 1980-an diperkirakan 200 hingga 300 orang. Mengetahui bahwa itu tidak pernah bisa menyaingi kekuatan militer dari militer Thailand, strateginya adalah untuk mengacaukan kawasan itu untuk membuatnya tampak tidak bisa diatur. Elemen penting lainnya adalah untuk memprovokasi tindakan keras, yang diharapkan akan menarik minat anggota baru dan pemerintah Muslim agar simpatik dan untuk menekan Bangkok.
Beberapa kader di sekolahkan ke Universitas Al-Azhar di Kairo, di mana mereka mendirikan basis BNPP, Rumah Patani (House of Patani), yang digunakan untuk advokasi dan penggalangan dana. BNPP juga menjalin hubungan dengan PLO (Organisasi Pembebasan Palestina) dan badan Pan-Islam seperti OKI (Organisasi Konferensi Islam), dan Liga Arab. Kelompok ini dihargai karena mempublikasikan penderitaan Muslim Patani di dunia Arab. Mereka juga mendapat dukungan dari Partai Islam Malaysia di Kelantan.[20]
BNPP berubah nama menjadi BIPP (Barisan Islam Pembebasan Patani) pada tahun 1986 untuk menekankan komitmen keislaman. Pergeseran ke arah agenda yang lebih radikal juga sebagian terinspirasi oleh keberhasilan revolusi Iran tahun 1979. Namun kedua faksi itu kemudian melemah awal 1990-an.[21]
Barisan Revolusi Nasional (BRN)
BRN muncul di awal 1960-an. Ini didirikan oleh Ustaz Haji Abdul Karim Hassan, seorang Tok Guru di distrik Ruso Narathiwat, terutama menentang program reformasi pendidikan pemerintah.
BRN lebih terfokus pada organisasi politik, terutama di sekolah-sekolah agama, daripada kegiatan gerilya. Namun memiliki sayap militer yang dipimpin oleh Jehku Baku (alias Mapiyoh Sadalah), yang membawahi 150-300 orang, terutama di Yala dan beberapa distrik-distrik barat provinsi Songhkla.
Pada tahun 1960 dan 1970-an, BRN mempertahankan hubungan erat dengan partai-partai komunis dari Malaysia dan Thailand, yang tujuannya mendestabilisasi wilayah perbatasan bersama. Kerjasama ini menjauhkan beberapa pendukung yang lebih konservatif di Malaysia dan Timur Tengah. Upaya BRN untuk menjangkau sosialisme, Islamisme dan nasionalisme membuatnya sangat rentan terhadap perpecahan faksi.[22]
BRN juga terlibat dalam pemboman di Yala dan Songkhla pada tahun 1979. Pada akhir dekade ini, jumlah pejuang gerilya aktif diperkirakan kurang dari 1.000, setengah dari mereka adalah PULO. Namun aparat keamanan Thailand masih memperhitungkan mereka, terutama karena mereka mudah membaur dengan masyarakat atau menyelinap melintasi perbatasan ke Malaysia.[23] Sampai sekarang BRN masih eksis di Thailang Selatan.
Patani United Liberation Organisation (PULO)
PULO muncul tahun 1968 dan menjadi yang terbesar dan paling efektif selama dua dekade berikutnya. PULO mengambil politik jalan tengah antara BNPP dan BRN dan sangat tidak terkait dengan Islam konservatif dan mantan elit atau sosialisme. Ideologi resminya adalah “Agama, Ras, Tanah Air, Kemanusiaan”. Tujuan akhir mereka adalah negara Islam yang independen, PULO bersifat etnis-nasionalis daripada Islam. Ini sangat bergantung pada kutipan Al-Quran, dalam menjustifikasi aksi mereka.
PULO didirikan di India oleh Tengku Bira Kotanila (alias Kabir Abdul Rahman), yang menyelesaikan studi ilmu politik di sana. Bira tidak puas dengan gerakan perlawanan Melayu yang tidak efektif. Di PULO ia membawa aktivis muda, banyak di antaranya telah belajar di luar negeri. Di samping perjuangan bersenjata, PULO berkomitmen untuk meningkatkan tingkat pendidikan dan kesadaran politik di selatan.
Banyak pejuang asing terlatih. PULO menjalankan program pelatihan bagi anggota, PULO juga memiliki kamp pelatihan di Suriah, di sepanjang perbatasan dengan Lebanon. komandan militer, Sama-ae Thanam, menerima pelatihan militer dan bahan peledak di Timur Tengah. Diperkirakan kekuatan PULO berkisar antara 200 dan 600 pejuang, namun PULO mengklaim punya 20.000 pejuang.[24]
Sabilillah
Saibillillah mengebom Bandara Internasional Bangkok Don Muang pada bulan Juni 1977 dan kemudian diklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap stasiun kereta api dan instalasi pemerintah lainnya.
Tidak seperti BNPP, BRN dan PULO, Sabilillah berbasis perkotaan, merekrut keanggotaannya sebagian besar dari provinsi Pattani, dan diduga memiliki hubungan dengan kelompok-kelompok aktivis Muslim di Malaysia, termasuk gerakan pemuda ABIM. Sebuah organisasi bayangan, tanpa ada kepemimpinan yang dapat diidentifikasi dan tampaknya menghilang hampir secepat kemunculannya.[25]
Gerakan Islam Patani (GIP)
Gerakan Islam Patani (GIP), berbasis di Kota Baru di Kelantan, didukung oleh tokoh Patani pengasingan dan masyarakat di sana. Juga mendapat dukungan dari unsur-unsur di Timur Tengah.[26]
Gerakan Mujahidin Islam Patani (GMIP)
GMP yang didirikan pada tahun 1986 dan diperkuat kembali pada tahun 1995 dengan kembalinya veteran Afghanistan, dan menjadi Gerakan Mujahidin Islam Patani (GMIP).[27]
Pada tahun 1995, pemain baru muncul, Gerakan Mujahidin Islam Patani (GMIP). didirikan oleh Nasoree Saesang (alias Awae Kaelae, Poh Wae, atau Haji Wae), yang berasal dari distrik Bacho Narathiwat, yang dilatih di Libya dan berjuang dengan mujahidin Afghanistan di awal 1990-an memperoleh keahlian penting dan kontak dengan organisasi-organisasi yang sama tujuannya. Gerakan berkomitmen untuk pembentukan negara Patani merdeka tetapi tampaknya lebih Islamis dibandingkan BRN atau New PULO.
Pada akhir 2001, mereka membagikan selebaran di Yala menyerukan jihad dan dukungan untuk Osama bin Laden.
Nasoree dilatih bersama Nik Aziz Nik Adili (putra pengkhotbah karismatik Kelantan dan Ketua PAS Nik Abdul Aziz Nik Mat), yang sejak tahun 2001 telah ditahan di Malaysia di bawah Internal Security Act karena keterlibatannya dalam kelompok jihad, Kelompok Mujahidin Malaysia (KMM ).[28]
Black December 1902
Black December 1902, aktif di Yala, mengaku bertanggung jawab atas salah satu serangan paling berani, sebuah bom dilemparkan pada upacara kerajaan pada bulan September 1977. Raja Bhumidol dan Ratu Sirikit lolos, tapi lima orang tewas dan 47 luka-luka. Black December menyerukan diakhirinya pengajaran Thai, pengakuan guru Muslim sebagai pejabat pemerintah, hanya pejabat Muslim di Pattani, pekerjaan bagi para pengangguran di empat provinsi selatan, bantuan kepada anak-anak Muslim untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, dan menghentikan penggunaan kekuatan terhadap umat Islam.[29]
Pada akhir 1990-an, kelompok perlawanan berusaha untuk mengkoordinasikan kegiatan. Pada bulan Agustus 1997, PULO dan New PULO membentuk aliansi taktis di bawah sebuah payung kelompok yang dikenal dengan nama Bersatu. Mereka bersama-sama merancang kampanye, bernama “Falling Leaves” yang menargetkan pejabat negara. Elemen GMIP dan BRN juga dilaporkan terlibat.[30]
Eskalasi Perlawanan
Antara Agustus 1997 dan Januari 1998, 33 serangan terpisah yang mengakibatkan sembilan kematian dikaitkan dengan upaya ini – bisa dibilang eskalasi paling serius sejak tahun 1980-an. GMIP dan New PULO mengaku bertanggung jawab atas beberapa ini dengan meninggalkan catatan di tempat kejadian atau mendistribusikan selebaran.[31]
Aktivitas perlawanan di Thailand selatan mulai meningkat lagi pada pertengahan tahun 2001. Pada malam 24 Desember 2001 dengan lima serangan terkoordinasi pada pos polisi di Pattani, Yala dan Narathiwat yang menewaskan lima petugas pertahanan desa.
Pada 4 Januari 2004 terjadi serangan berani di pangkalan militer di Narathiwat oleh sekitar 100 penyerang. Dalam serangan itu, lebih dari 400 senapan serbu dan senjata ringan lainnya diambil, dan empat tentara Thai tewas. Apa yang lebih mencolok tentang operasi ini adalah fakta bahwa serangan senjata didahului oleh serangan pembakaran terhadap sembilan belas sekolah di seluruh provinsi pada malam yang sama. Pembakaran jelas merupakan pengalihan perhatian, menunjukkan perencanaan yang matang.
Menurut kementerian statistik, insiden kekerasan meningkat dari 50 kejadian pada tahun 2001 ke 75 kejadian di tahun 2002, 119 pada tahun 2003 dan kemudian, dalam eskalasi yang dramatis, lebih dari 1.000 pada tahun 2004.[32]
Peningkatan perlawanan pada tahun 2004 diyakini banyak pihak dipicu peristiwa tragis atas demonstran di Tak Bai pada tanggal 25 Oktober 2004 dan Pembantaian di Masjid Krue Se di Patani pada 24 April 2004.
Masjid Krue Se 28 April 2004
Pada ulang tahun perlawanan 1948, beberapa kelompok pemuda bersenjatakan parang dan senjata api melakukan serangan simultan terhadap polisi dan pos militer di wilayah Selatan, menewaskan lima petugas keamanan. Setelah itu setidaknya 107 pemuda dibunuh oleh pasukan keamanan di berbagai lokasi, termasuk 32 tewas ketika pasukan keamanan menembakkan roket dan granat di Masjid Krue Se yang bersejarah di Pattani.
Orang-orang di wilayah tersebut mengkritik cara yang digunakan sehingga menyebabkan lebih banyak kematian daripada yang diperlukan untuk menundukkan para pemuda yang hanya bersenjata ringan. Sembilan belas orang tewas di pasar Saba Yoi di Songkhla juga dilaporkan mengalami luka tembak di belakang kepala dan tanda-tanda bahwa tangan mereka telah terikat, menimbulkan kekhawatiran adanya eksekusi di luar hukum.[33]
Demonstrasi Tak Bai yang berakhir Pembantaian
Pada tanggal 25 Oktober, enam anggota unit pertahanan sipil yang dianggkat oleh pemerintah untuk menjaga desa ditangkap berdasarkan ketentuan darurat militer, dituduh memberikan senjata mereka kepada militan.
Beberapa ribu orang kemudian datang ke kantor polisi di Tak Bai, Narathiwat. Mereka datang untuk memprotes, dan berkumpul untuk doa bersama untuk perdamaian atau pidato politik.
Akhirnya pasukan keamanan menembak ke kerumunan, menewaskan tujuh orang. Tidak dapat menemukan pemimpin kelompok, polisi dan pasukan militer menangkap lebih dari 1.300 orang, memaksa mereka untuk merangkak dengan tangan terikat di belakang punggung mereka, memukul mereka dengan senapan, dan kemudian mereka disusun dalam beberapa lapisan dalam truk untuk dibawa ke kamp militer sejauh 90-mil di Pattani Inkayut. Ketika truk pertama tiba itu menemukan bahwa satu orang telah meninggal dalam perjalanan. Tidak ada tindakan yang diambil untuk segera membongkar atau bahkan menginformasikan orang-orang yang bertanggung jawab atas kendaraan lain, beberapa di antaranya tidak datang sampai berjam-jam kemudian. Pada saat semua truk diturunkan, 78 orang tewas karena sesak napas atau patah tulang sampai mati. Pada akhirnya, sebagian besar korban dibebaskan, 58 didakwa dengan perusakan harta milik negara dan kepemilikan senjata.[34]
Ketidakadilan
Menurut Peneliti dari British Columbia University, David Brown sparatisme di Thailand adalah akibat dari “Kolonialisme internal”, yaitu ketidak adilan dan kesenjangan ekonomi. Kesimpulan tersebut didukung dengan fakta bahwa separatism tidak hanya terjadi di Selatan yang muslim, melainkan juga terjadi di Utara (komunis dan enis issan) dan Timur laut (etnis perbukitan yang beragama Budha).
Kesenjangan ekonomi juga tampak dalam pendapatan perkapita penduduk Thailand. Pada tahun 1983 Muslim di Selatan 16.148 bath sementara kota Bangkok memiliki pendapatan perkapita tiga kali lipatnya yakni, 51.441 bath, sedangkan Komunis Utara 12.441 bath dan wilayah Issan di Timur Laut, 7.146 bath.[35]
Militer Yang Represif
Sejak dulu, pemerintah Thailand mengandalkan kekuatan militer untuk menghadapi pemberontakan di selatan. Sekitar 65.000 tentara, paramiliter dan polisi ditempatkan di kawasan itu.
Selain itu, militer juga mempersenjatai kelompok lokal Budha dan memberi pelatihan senjata kepada sekitar 80.000 relawan.[36] Penampilan dan tindakan militer menghadapi para gerilyawan sangat brutal. Menurut organisasi Human Rights Watch, banyak warga muslim yang diculik, disiksa dan dibunuh. Militer bertindak di bawah undang-undang darurat dan undang-undang khusus lain, sehingga mereka luput dari sanksi hukum.
Organisasi hak asasi sejak lama mengkritik penerapan undang-undang darurat. Karena aturan ini memberi militer kekuasaan dan kewenangan yang terlalu besar. Penerapan undang-undang darurat mendorong terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.
Sunai Pathak dari Human Rights Watch dengan tegas mengatakan: ”Sejak sembilan tahun terakhir ada berbagai kasus yang tidak tuntas tentang pembunuhan ilegal, penyiksaan dan penculikan. Banyak orang diculik dan menghilang. Tidak ada pelaku yang dikenai sanksi.” Tindakan seperti itu justru dijadikan alasan oleh para pemberontak yang terus melakukan aksi kekerasan. Akibatnya, militer bertindak lebih represif lagi.
”Spiral kekerasan ini berputar makin lama makin cepat”, kata Sunai Pathak. ”Ini lingkaran setan.” Yang paling menderita adalah penduduk setempat yang terperangkap di tengah lingkaran kekerasan ini. 90 persen korban kekerasan adalah warga sipil. ”Pemerintah harus menjamin, bahwa praktek-praktek ilegal semacam itu tidak dilakukan lagi. Dan kalau ini terjadi, pelakunya harus dihukum”, tegas Pathak. Hanya dengan cara itu pemerintah pusat bisa mengembalikan rasa percaya masyarakat.[37]
Perkembangan Terkini
Di selatan yang mayoritas Muslim banyak orang lokal mengeluhkan sejarah panjang diskriminasi oleh pemerintah Thailand di negara mayoritas Buddha.
Personel keamanan dan orang-orang yang terhubung dengan pemerintah serta Muslim dianggap berkolaborasi dengan pemerintah Thailand ditargetkan dalam serangan. Dari pemantauan penulis di media online Thailand dan Patani (bangkokpost.com dan patanipost.net) mulai awal sampai pertengahan bulan Desember 2013 saja terjadi berbagai insiden yang mengakibatkan 10 orang tewas dan 20 orang terluka. Sebagian besar korbannya adalah aparat keamanan.[40]
Thailand mengadakan pembicaraan resmi pertama dengan perwakilan dari salah satu kelompok pemberontak utama, Barisan Revolusi Nasional (BRN), awal tahun ini (2013), namun gagal mencapai kesepakatan dan kekerasan sehari-hari terus berlanjut.[41]
Proses dialog bilateral saat ini adalah pertama kalinya bahwa pemerintah telah secara resmi mengakui gerakan perlawanan bersenjata yang dipimpin oleh Front Perlawanan Nasional yang sangat rahasia, yaitu BRN. Juga pembicaraan pertama dengan partisipasi formal dari pemerintah Malaysia, -pengamat mengatakan sebagai perkembangan penting mengingat kecenderungan historis kelompok-kelompok perlawanan menggunakan Semenanjung Malaysia sebagai tempat yang aman untuk mempersiapkan serangan dan mencari perlindungan.
Pada bulan April 2013, BRN untuk pertama kalinya mengumumkan tuntutan awal, yaitu memperluas peran untuk fasilitator Melayu, masuknya pengamat eksternal, pembebasan tahanan politik, dan -yang paling menjengkelkan bagi Bangkok- pertanyaan rumit masyarakat Patani yaitu hak masyarakat adat Melayu. Nyaris sembilan bulan, proses perdamaian tentatif ini telah gagal karena keangkuhan, dan gencatan senjata pun gagal dalam beberapa hari setelah diumumkan.[42]
[2] Jitpiromsri, S. (2010) Sixth year of the Southern Five: Dynamics of Insurgency and Formation of the New Imagined Violence. [Online].[Akses: 2 November 2010]. http://www.deepsouthwatch.org/node/730
[3] Patani (dengan satu “t”) adalah ejaan dalam konteks sejarah awal dan kepercayaan Melayu-Muslim, nama tersebut juga merujuk kepada nama Kerajaan Melayu Islam Patani. Kini nama Patani telah diubah ke dalam ejaan Thailand dengan nama Pattani (memakai dobel ‘t’), dan merupakan nama sebuah provinsi di Thailand Selatan
[4] Tej Bunnag, The Provincial Administration of Siam, 1892-1915 (Oxford, 1977), pp. 136-184 dalam Asia Report N°98 International Crisis Group (ICG) 18 May 2005, Southern Thailand: Insurgency, Not Jihad. Hlm 2
[5] Yegar, Between Integration, 73–74 dalam Bradford M. Brannon, III, Southern Thai Insurgency And The Prospect For International Terrorist Group Involvement, Thesis Naval Post Graduate, Juni 2012
[6] Carlyle A. Thayer, Insurgency in Southern Thailand: Literature Review, hlm. 3
[7] Ibid hlm. 4
[8] Dulyakasem, «Muslim Malay in southern Thailand: Factorsv underlying the political revolt”,dalam Asia Report N°98 International Crisis Group (ICG) 18 May 2005, Southern Thailand: Insurgency, Not Jihad. Hlm. 2
[9] Yegar, op. cit., p. 89 dlm ICG Asia Report. op. cit., hlm.3
[10] ICG Asia Report N°98, op.cit.2005. hlm.3
[11] Carlyle A. Thayer, op.cit. hlm. 4-5
[12] Ibid. hlm.5
[13] ICG Asia Report N°98, op.cit.2005. hlm.4
[14] Carlyle A. Thayer, op.cit. hlm. 6
[15] ICG Asia Report N°98, op.cit.2005. hlm.5
[16] Carlyle A. Thayer, op.cit. hlm. 6
[17] Ibid hlm.6-7
[18] ICG Asia Report N°98, op.cit.2005. hlm.6
[19] Wan Kadir Che Man, Muslim Separatism: The Moros of theSouthern Philippines and the Malays of Southern Thailand (OUP, 1990),p. 98. dalam ICG Asia Report N°98, op.cit.2005. hlm.6
[20] ICG Asia Report N°98, op.cit.2005. hlm.7
[21] Ibid hlm. 10
[22] Ibid hlm. 8
[23] Ibid hlm. 11
[24] Ibid hlm. 8-9
[25] Ibid hlm. 9
[26] Ibid
[27] Ibid
[28] Ibid hlm. 13
[29] Ibid hlm. 10
[30] Ibid hlm.14
[31] Ibid
[32] From Anthony Davis, «Ethnic Divide Widens in Thailand», Jane’s Terrorism & Security Monitor, 17 November 2004; figures complied by Panitan Wattanayakorn, political scientist at Chulalongkorn University, Bangkok di ICG Asia Report N°98, op.cit.2005. hlm.16
[33] Eric Biel, Neil Hicks and Michael McClintock (ed). Losing Groun, Human Rights Defenders and Counterterrorism in Thailand. Human Rights Defenders and Counterterrorism Series No. 4. A Human Rights First Report 2005, hlm. 8 www.humanrightsfirst.org
[34] Ibid
[35] David Brown, From Peripheral Communities to Ethnic Nations: Separatism in Southeast Asi, Journal Pacific Affairs Vol. 61, No. 1 Spring 1988. University of British Columbia. Hlm. 51
[36] http://www.prachatai.com/english/node/3294
[37] http://www.dw.de/thailands-sectarian-war-rages-outside-public-eye/a-16526013
[38] http://www.deepsouthwatch.org/english
[39] http://edition.cnn.com/2013/02/18/world/asia/thailand-explainer/
[40] http://www.bangkokpost.com/news/local/384302/five-soldiers-and-one-policeman-killed-in-pattani-and-yala http://www.bangkokpost.com/news/security/385298/bomb-thrown-into-pattani-school-grounds-by-motorcyclist lihat juga http://patanipost.net/2013/12/11/four-soldiers-killed-10-others-injured-in-bomb-explosion-in-pattani/ http://patanipost.net/2013/12/12/bomb-injures-eight-people-in-pattani/
[42]http://thediplomat.com/2013/11/southern-thailands-new-activists/
About Author
