majalahayah.com/HA

Potensi Irelevansi Sistem NKRI dalam Konstelasi Politik Global

MUSTANIR.net – Indonesia mengalami proses pembentukan sebagai sebuah bangsa (nation) sejak awal abad 20. Pendirian Budi Utomo dipandang sebagai momentum awal proses pembentukan Indonesia sebagai sebuah bangsa. Momentum lainnya pada peristiwa Kongres Pemuda I pada 1926 dan Kongres Pemuda II pada 1928. Dalam kedua peristiwa tersebut, para pemuda dari berbagai daerah di Nusantara berukumpul untuk memperkuat identitas sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia. Kongres Pemuda I melahirkan bibit awal nasionalisme menuju sebuah Indonesia Raya. Sedangkan dalam Kongres Pemuda II 1928 dihasilkan Sumpah Pemuda yang berisi kesepakatan para pemuda Indonesia untuk untuk menyatakan diri berbangsa, bertanah air, dan berbahasa Indonesia. Proses pembentukan kebangsaan ini berlanjut hingga dengan perjuangan untuk membentuk sebuah negara (state) Indonesia yang merdeka dari penjajahan kolonial Belanda. Berbagai organisasi, partai politik, dan kelompok memperjuangkan agenda negara Indonesia merdeka. Perjuangan Indonesia berhasil diwujudkan dengan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Negara baru ini berlandaskan ideologi Pancasila yang diklaim dapat mempersatukan seluruh elemen bangsa Indonesia yang majemuk.

Proklamasi tersebut menegaskan kelahiran salah satu negara baru dalam kancah dunia internasional, yaitu Republik Indonesia (RI). Kelahiran Indonesia bertepatan dengan berakhirnya Perang Dunia II. Pada tahun-tahun pasca Perang Dunia II, era kolonialisme berakhir. Negara-negara kolonial Eropa seperti Belanda, Inggris, dan Perancis tidak lagi dapat menguasai daerah-daerah bekas jajahan di Benua Asia dan Afrika. Karena itu, era dekolonisasi ditandai dengan lahirnya negara-negara baru di kawasan Asia dan Afrika. Sejak saat itu, nation-state menjadi sebuah trend sistem dalam realita politik global. Tercatat pada 1940, jumlah negara hanya 69. Pada 1950, jumlah negara meningkat menjadi 84 buah, selanjutnya pada 1960 meningkat menjadi 134 negara. Trend dekolonisasi memuncak pada dekade 1970- an, ketika jumlah negara meningkat secara signifikan menjadi 134. Sedangkan data pada tahun 2007 menunjukkan terdapat 193 negara (Rourke 2009, 185). Jumlah negara yang semakin meningkat membuktikan bahwa nation-state adalah trend dalam kehidupan manusia kontemporer.

Trend kemunculan negara-negara baru telah membuat keyakinan bagi sebagian pihak untuk menyatakan bahwa nation-state adalah bentuk sistem yang final. Dalam konteks Indonesia, sebagian orang meyakini bahwa NKRI adalah ‘harga mati’ dan ‘final’. Menurut anggapan mereka, tidak ada sistem lain yang akan dapat menggantikan NKRI. Berdasarkan keyakinan tersebut maka segala instrumen ideologi NKRI, seperti Pancasila dan UUD 1945 juga merupakan ‘harga mati’ dan ‘telah final’. Sedangkan upaya untuk mengkritisi NKRI dan berbagai instrumen ideologinya dianggap sebagai upaya merongrong kedaulatan NKRI.

Terdapat beberapa pertanyaan mengenai klaim kemutlakan NKRI:

Pertama, benarkah NKRI –dan segala instrumen ideologinya– adalah ‘harga mati’, ‘telah final’, dan senantiasa akan selalu eksis?

Kedua, apakah tidak ada sistem alternatif yang dapat menggantikan NKRI?

Jika selalu mengacu pada ‘dogma’ Bela Negara dan nasionalisme, maka jawaban yang diperoleh adalah bahwa NKRI benar-benar ‘harga mati’, ‘telah final’, serta tidak terdapat sistem lain yang dapat menggantikan NKRI. Namun jika mengacu pada kajian politik internasional, maka didapatkan hasil jawaban yang berbeda.

Nation-State Berpotensi Semakin Tidak Relevan 

Studi politik internasional menyatakan bahwa nation-state bukan satu-satunya sistem yang eksis dalam peradaban manusia. Nation-state tidak pernah menjadi satu-satunya sistem politik dalam sejarah politik global, ia berdampingan dengan bentuk-bentuk identitas politik lain (Mansbach dan Rafferty 2012, 118). Terdapat beragam sistem lain yang menghiasi sejarah kehidupan manusia, seperti sistem negara-kota, kerajaan, kekaisaran, dan khilafah. Bahkan selama ribuan tahun, sistem-sistem tersebut mendominasi sejarah peradaban manusia. Sebagai ilustrasi, sistem kekaisaran Romawi Barat telah dikenal manusia Eropa selama ratusan tahun yang bermula pada tahun 27 SM hingga era 476 Masehi. Kekaisaran Romawi kemudian runtuh dan coba dibangkitkan kembali oleh Holy Roman Empire yang eksis pada tahun 800-1806. Manusia yang tinggal di wilayah Asia juga mengenal sistem kekaisaran sebagaimana yang dijalankan oleh Byzantium/Romawi Timur yang eksis dari sekitar 400 M hingga 1453 M. Sedangkan masyarakat Asia juga menyaksikan sejarah panjang kekaisaran China yang berusia ribuan tahun. Dunia juga menyaksikan eksistensi khilafah Islam yang membentang dari hingga Afrika Utara, Eropa Selatan, hingga India. Khilafah berusia sekitar 1300 tahun yang dimulai sejak kelahiran Islam pada sekitar 600 Masehi dan berakhir pada era Khilafah Ustmani pada tahun 1924 Masehi.

Bagaimana jika dibandingkan dengan nation-state ? Dalam kajian politik internasional, nation-state baru lahir pada 1648, ketika Perjanjian Westphalia disepakati di Eropa untuk mengakhiri perang antaragama pada era tersebut. Artinya, nation-state adalah fenomena yang relatif baru. Bukan sistem yang given, yang tersedia otomatis bagi manusia untuk dijalankan. Bukan pula sebuah sistem yang mutlak bagi manusia untuk terapkan. Nation-state tidak pernah ada sebelum tahun 1648. Dengan demikian, usia sistem nation-state baru berumur kurang lebih 350 tahun. Usia tersebut masih sangat muda jika dibandingkan dengan sistem-sistem lainnya seperti kekaisaran dan khilafah. Artinya, nation-state hanya salah satu trend dari berbagai sistem yang ada dalam sejarah peradaban umat manusia. Lebih lanjut, sebagai sebuah trend, sistem nation-state bisa saja pada suatu saat tidak lagi relevan. Tidak tertutup kemungkinan, sistem-sistem lain menggantikan nation-state.

Terdapat dua penjelasan mengapa nation-state berpotensi semakin tidak relevan di masa mendatang (Rourke 2009, 187-190):

Pertama, nation-state semakin tidak dapat menjalankan fungsi dasarnya dalam era kontemporer. Perkembangan aktual menunjukkan bahwa nation-state mulai tidak lagi dapat memecahkan isu-isu global kontemporer secara sendirian. Pemanasan global, krisis energi, perlombaan senjata, peredaran narkoba, perdagangan gelap, terorisme, wabah penyakit, kemiskinan, perekonomian, kriminalitas, hak asasi manusia, dan berbagai permasalahan global lainnya, adalah sebagian masalah global yang semakin tidak dapat diatasi semata-mata oleh nation-state. Nation-state tidak lagi dapat menjadi satu-satunya aktor dalam pengelolaan isu-isu global. States are no longer utilitarian. Perkembangan kontemporer menunjukkan semakin menguatnya trend kerjasama regional maupun transnasional dari berbagai aktor antarnegara dan aktor non-negara dalam bentuk organisasi regional maupun organisasi internasional. Bahkan terdapat tuntutan untuk mendirikan organisasi supra-state. Karena itu, mulai bermunculan tuntutan pendirian alternatif global governance untuk menggantikan sistem nation-state.

Kedua, nasionalisme dianggap sebagai hal yang bersifat destruktif bagi keamanan manusiawi. Sejarah mencatat bahwa peperangan banyak terjadi antar negara dengan alasan kepentingan nasional. Padahal kepentingan nasional dianggap tidak mewakili kepentingan seluruh rakyatnya, melainkan hanya kepentingan sekelompok elit pemimpin nasional. Nasionalisme dianggap sebagai pemecah persatuan antar umat manusia. Negara-negara berperang hanya untuk kepentingan materi seperti masalah perbatasan dan perebutan sumber daya alam. Dalam peperangan, rakyat yang selalu menjadi korban terbesar. Pada era trend nasionalisme, tercatat terdapat 600 perang antar negara dan membunuh lebih dari 140 juta orang. Pada era trend nasionalisme, rakyat dituntut untuk mengorbankan segala aspek kehidupannya untuk kepentingan negara. Dalam beberapa kasus, jika sebuah negara mendapatkan embargo ekonomi, maka rakyat negara tersebut yang pada akhirnya menderita. Nation-state dianggap bersifat merusak bagi kehidupan manusia dan karena itu akan menjadi semakin tidak relevan di masa mendatang.

Sebaliknya, perkembangan aktual menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang menginginkan sistem alternatif pengganti nation-state. Beragam alternatif sistem tata kelola global ditawarkan untuk mengganti sistem nation-state tradisional sebagaimana dianut pada era kekinian. Terdapat tuntutan untuk lebih memikirkan global interest dibandingkan national interest. Karena itu, beragam gerakan civil society transnasional mengagendakan terbentuknya federalisme di tingkat global. Sistem tersebut ditopang dengan cara pendirian institusi-institusi tingkat dunia yang memiliki kekuatan membuat dan menegakkan hukum. Dalam istilah lain, terdapat keinginan untuk mendirikan United States of the World. Selain itu, terdapat gerakan keagamaan yang ingin merestorasi sistem khilafah secara global. Namun dalam kasus aktual, sistem yang paling memungkinkan dalam mengganti sistem nation-state adalah regionalisme (Rourke 2009, 204; Shively 2011, 67). Eksistensi Uni Eropa mengilustrasikan bagaimana regionalisme dapat menjadi salah satu alternatif bagi tata kelola global. Merangkum seluruh alternatif pengganti sistem nation-state tersebut, Rourke (2012, 128) menjelaskan “Alternatively, a sense of global nationalism could emerge based on the similarities among all humans and their common experiences, needs, and goals.”

Sebagai tambahan, nation-state berpotensi menjadi semakin tidak relevan dalam konstelasi politik global karena tidak mampu mengimbangi tuntan masyarakat dunia. Di banyak negara, warga negara mencemooh otoritas pemerintah mereka dan secara aktif berpartisipasi dalam politik global secara langsung melalui kelompok-kelompok mulai dari kelompok teroris, perusahaan raksasa, organisasi kemanusiaan, kelompok protes, sampai massa jalanan (Mansbach dan Rafferty 2012, 907). Negara-negara saat ini kurang otonom dan kurang mampu melindungi atau menginspirasi warga negara dibandingkan era kapanpun dalam beberapa abad terakhir (Mansbach dan Rafferty 2012, 908). Terlebih dalam era globalisasi, terdapat kecenderungan semakin menguatnya identitas agama, etnis, dan peradaban. Sebaliknya identitas nasionalisme semakin mengendur.

Melemahnya nation-state juga dipengaruhi kemunculan teknologi baru. Kemajuan teknologi telah memudahkan komunikasi ide-ide dan mobilisasi orang pada jarak jauh. Kemudahan ini membuat kelompok-kelompok yang didasarkan identitas berdasarkan agama, etnis, dan suku dapat mudah berhubungan walaupun terpisah jarak yang jauh. Akibatnya, kelompok etnis, suku, dan agama akan semakin mudah menuntut penentuan nasib sendiri dalam melawan sebuah nation-state ataupun menyuarakan agenda transnasional mereka di tingkat global (Mansbach dan Rafferty 2012, 917). Agenda transnasional tersebut yang kemudian dianggap dapat mengancam eksistensi sistem nation-state.

Kesimpulan

Dari kajian politik internasional, ternyata dapat dipahami bahwa nation-state bukan ‘harga mati’. Nation-state hanya salah satu trend sistem dalam sejarah peradaban umat manusia. Manusia selalu berkembang dan memiliki dinamika untuk mengorganisasi kehidupannya. Dalam sejarah perabadan manusia, sistem negara-kota, kekaisaran, kerajaan, ataupun khilafah pernah menjadi trend dalam mengorganisasi kehidupan manusia. Sedangkan nation-state hanyalah salah satu dari trend tersebut. Sebagai sebuah trend, tidak tertutup kemungkinan dalam jangka panjang, sistem-sistem selain nation-state akan dapat menjadi trend dan menggantikan sistem nation-state. Kecenderungan tersebut dapat terlihat dari trend terbentuknya organisasi regional yang menuju arah supra-state semacam Uni Eropa.

Dalam kajian politik internasional, trend regionalisme dianggap sebagai sistem yang akan menjadi trend tata kelola global di masa mendatang. Selain itu, berbagai gerakan transnasional, termasuk dari gerakan keagamaan maupun civil society menuntut digantinya sistem nation-state dengan sistem alternatif. Sistem khilafah dan federalisme di tingkat global adalah beberapa tawaran yang kini diwacanakan sebagai pengganti sistem nation-state. Kecenderungan-kecenderungan ini didasari dengan semakin meluasnya anggapan bahwa nation-state akan semakin tidak relevan di masa mendatang. Pertumbuhan jumlah orang Indonesia yang pro terhadap sistem alternatif pengganti nation-state semakin menunjukkan perkembangan singnifikan. Karena itu, sebagai akibat perubahan konstelasi global tersebut, dan ditinjau dari perspektif studi politik internasional, sistem NKRI bukan merupakan ‘harga mati’ dan sama sekali jauh dari kata ‘final’. []

Sumber: Prihandono Wibowo, Dosen Program Studi Hubungan Internasional FISIP UPN ‘Veteran’ Jawa Timur

Categories