Demokrasi: Rekayasa Kapitalisme yang Menjajah Kesadaran Muslim
MUSTANIR.net – Kapitalisme bekerja bukan sekadar dengan memproduksi barang, melainkan dengan menciptakan ilusi kebutuhan. Ia mengondisikan massa untuk merasa kekurangan, seolah-olah hidup mereka akan timpang tanpa barang-barang yang sesungguhnya tidak pernah mereka perlukan. Mekanisme ini meluas jauh ke luar ranah konsumsi material; ia menembus ke ranah politik, ideologi, bahkan agama.
Demokrasi, dalam hal ini, adalah salah satu produk kapitalisme yang paling berhasil dipasarkan. Ia hadir dengan wajah menawan—dibungkus jargon kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi rakyat—namun sejatinya ia hanyalah sebuah alat hegemonik untuk memastikan umat manusia, khususnya kaum Muslim, tunduk kepada logika Barat.
Hakikat demokrasi bertolak belakang dengan Islam. Demokrasi menempatkan kedaulatan pada manusia, sementara Islam menegaskan kedaulatan mutlak ada pada Allah. Tetapi kontradiksi ini sengaja dikaburkan. Umat dipaksa percaya bahwa demokrasi kompatibel dengan syura, bahkan lebih “rasional” ketimbang sistem politik Islam. Proses kaburnya batas ini tidak terjadi secara alami, melainkan melalui kerja panjang hegemoni ideologi modernitas.
Edward Said menegaskan bahwa kolonialisme Barat bukan hanya soal penguasaan teritorial, melainkan juga penaklukan kesadaran; ia menciptakan horizon berpikir yang membatasi imajinasi politik bangsa-bangsa jajahan.¹ Demokrasi yang dipeluk umat Islam hari ini adalah kelanjutan dari warisan kolonial itu: sebuah horizon politik yang dibentuk agar umat tidak pernah melampaui kerangka Barat.
Talal Asad menunjukkan bahwa sekularisme—fondasi demokrasi modern—tidak pernah netral.² Ia adalah proyek kekuasaan yang memaksa agama menyesuaikan diri dengan logika modernitas. Inilah yang terjadi ketika kalangan agamawan Muslim hari ini dengan penuh semangat memberi legitimasi teologis bagi demokrasi. Mereka menafsirkan dalil secara sempit, menyamakan syura dengan demokrasi, lalu mendoktrin umat bahwa keterlibatan dalam sistem sekuler adalah bentuk jihad politik. Padahal, yang mereka lakukan sesungguhnya adalah menundukkan Islam kepada epistemologi Barat.
Wael Hallaq bahkan lebih keras. Dalam The Impossible State, ia menegaskan bahwa negara modern, dengan seluruh perangkat hukum dan politiknya—termasuk demokrasi—adalah sebuah proyek kolonial yang sejak awal dirancang untuk menggantikan hukum Islam dengan rezim sekuler.³ Bagi Hallaq, mustahil mendirikan negara Islam dengan bingkai negara modern karena negara modern adalah bentuk politik yang lahir dari rahim kolonialisme, dengan nilai, struktur, dan hukum yang inheren bertentangan dengan syariat.
Kritik ini menemukan resonansi dengan pemikiran Frantz Fanon. Dalam The Wretched of the Earth, Fanon menjelaskan bagaimana elite pribumi pascakolonial justru melestarikan struktur kolonial dengan wajah baru.⁴ Demokrasi di negeri-negeri Muslim hari ini persis mencerminkan fenomena itu: kaum elite Muslim tampil sebagai “komprador politik”, menjadi perantara antara kepentingan kapitalisme global dengan massa Muslim. Demokrasi dijadikan sandiwara berkala untuk melanggengkan dominasi, sementara rakyat kecil tetap terjebak dalam kemiskinan dan ketidakberdayaan.
Aníbal Quijano, dengan konsep coloniality of power, mengungkap bahwa kolonialisme tidak pernah benar-benar berakhir; ia berubah bentuk menjadi sistem kolonialitas yang terus mereproduksi pola hierarki pengetahuan, budaya, dan kekuasaan.⁵ Demokrasi, dalam hal ini, bukan sekadar sistem politik, melainkan mekanisme kolonialitas modern yang memastikan umat Islam tetap berpikir dalam kerangka Barat. Demokrasi dipasarkan bukan sebagai opsi, tetapi sebagai keharusan, seolah-olah tanpa demokrasi tidak ada peradaban. Padahal, ini hanyalah jebakan untuk menutup jalan umat kembali kepada sistem Islam yang sejati.
Inilah realitas pahit yang jarang disadari. Demokrasi, alih-alih menjadi sarana pembebasan, justru merupakan instrumen kapitalisme global untuk melanggengkan kekuasaan segelintir elit. Rakyat diberi hak memilih, tetapi pilihan itu tetap berada dalam kerangka yang ditentukan oligarki. Kedaulatan yang digembar-gemborkan hanyalah fatamorgana. Umat Islam dibuat percaya bahwa mereka berdaulat, padahal mereka sekadar memainkan peran kecil dalam drama yang ditulis kapitalisme.
Selama umat masih percaya bahwa demokrasi bisa menjadi jalan perjuangan Islam, selama itu pula mereka hanya menjadi korban penjajahan kesadaran. Demokrasi bukanlah jembatan menuju kebangkitan, melainkan jerat ideologis yang memastikan Islam tetap terkurung dalam kerangka kolonial. Jika umat ingin benar-benar merdeka, mereka harus berani menolak demokrasi sebagai rekayasa kapitalisme, dan kembali menegakkan sistem yang dibangun di atas kedaulatan Allah, bukan kedaulatan manusia.
Demokrasi tidak pernah netral, ia adalah komoditas ideologis yang dipasarkan Barat agar umat berhenti bermimpi tentang kedaulatan Islam. Selama umat percaya demokrasi bisa menjadi jalan perjuangan, selama itu pula mereka hanya akan menjadi konsumen dari sebuah sistem yang sejak awal diciptakan untuk menjauhkan mereka dari hukum Allah. []
Sumber: Amir Mustanir
Catatan Kaki
1. Edward Said, Culture and Imperialism (New York: Vintage Books, 1993).
2. Talal Asad, Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity (Stanford: Stanford University Press, 2003).
3. Wael B. Hallaq, The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament (New York: Columbia University Press, 2013).
4. Frantz Fanon, The Wretched of the Earth (New York: Grove Press, 1963).
5. Aníbal Quijano, “Coloniality of Power, Eurocentrism, and Latin America,” Nepantla: Views from South 1, no. 3 (2000): 533–580.
About Author
