Indonesia Tidak Bisa Membela Palestina Sambil Menampung Investasi yang Terkait Israel
MUSTANIR.net – Indonesia bangga sebagai pembela setia Palestina. Sejak era Sukarno, negara ini menolak menjalin hubungan dengan Israel dan secara konsisten menyatakan dukungan tak tergoyahkan terhadap kemerdekaan Palestina. Di setiap pertemuan puncak dan hari besar nasional, Jakarta selalu mengingatkan dunia tentang posisinya.
Pada Hari Kemerdekaan tahun ini, Presiden Prabowo mengawasi pengiriman bantuan udara ke Gaza, sementara menteri luar negeri memperjuangkan isu tersebut di forum multilateral. Majelis Ulama Indonesia bahkan mengeluarkan fatwa yang melarang dukungan tidak langsung kepada Israel.
Namun, di balik pidato yang berkobar, kontrak bisnis negara ini bercerita lain. Indonesia diam-diam menyambut masuknya uang yang terkait Israel ke dalam ekonominya—terutama melalui Ormat Technologies, raksasa panas bumi yang didirikan di Israel. Sebuah bangsa tidak bisa mengklaim memperjuangkan kebebasan Palestina sambil membiarkan perusahaan Israel meraup keuntungan dari tanahnya.
Itu bukan solidaritas. Itu kemunafikan.
Menurut deduktif.id, sebuah media investigasi Indonesia, Ormat telah menancapkan diri dalam-dalam di sektor energi terbarukan Indonesia. Perusahaan ini memiliki hampir setengah proyek panas bumi Ijen di Jawa Timur, saham besar di Sarulla di Sumatra Utara, dan kendali penuh atas sebuah unit di Sulawesi Utara.
Ormat juga tengah berekspansi di Maluku. Ini bukanlah proyek kecil. Semuanya berada di jantung masa depan “energi hijau” Indonesia. Kehadiran Ormat tidak hanya bertentangan dengan dukungan Indonesia terhadap Palestina—tetapi juga menghancurkan di dalam negeri.
Di Bondowoso, dekat Ijen, warga melaporkan sumur tercemar, lahan pertanian rusak, dan ledakan begitu parah hingga sekolah-sekolah terpaksa ditutup. Emisi gas beracun bertahan di udara, memicu kecemasan setiap hari. Di Maluku, masyarakat adat yang menolak proyek Ormat dikriminalisasi dan diusir dari tanah leluhur mereka. Ini adalah pembangunan dalam bentuk perampasan—mencerminkan kisah yang sangat dikenal rakyat Palestina.
Ini bukanlah kebetulan.
Israel telah lama menggunakan perusahaan seperti Ormat sebagai alat pengaruh, terutama di negara-negara tanpa hubungan diplomatik. Program Hasbara Fellowship merekrut anak muda—termasuk dari Indonesia—untuk pelatihan intensif di Yerusalem. Para peserta kembali dengan tugas memperbaiki citra Israel dan menormalisasi perusahaannya di luar negeri.
Deduktif menemukan bahwa orang Indonesia ikut serta dalam perjalanan ini, diterbangkan ke Israel, diberi gambaran yang dikurasi dengan hati-hati tentang kehidupan di bawah pengepungan, lalu dipulangkan untuk membentuk wacana publik. Di Indonesia sendiri, kehadiran perusahaan ini merambah ke dunia akademik. Universitas ternama seperti
Institut Teknologi Bandung (ITB) telah menjamu eksekutif Ormat, mengadakan webinar bersama, bahkan meresmikan program magister panas bumi pada 2025. Apa yang tampak seperti kolaborasi akademis sejatinya adalah pencucian politik—memberi legitimasi kepada perusahaan yang didirikan di Israel sementara Gaza kelaparan.
Mengapa Indonesia menolerir hal ini?
Rekam jejak Ormat di luar negeri sama sekali tidak meyakinkan. Hindenburg Research pada 2021 mengungkap dugaan suap, pencucian uang, dan korupsi yang terkait dengan proyeknya di Guatemala, Kenya, dan Honduras. Jaksa Israel pun menuntut pejabat perusahaan karena kasus suap dan penipuan sekuritas. Namun di Jakarta, perusahaan ini justru dipeluk sebagai mitra sektor energi nasional.
Standar ganda ini mencengangkan. Indonesia membungkus diri dengan retorika solidaritas antikolonial tetapi memberikan kontrak menggiurkan kepada perusahaan Israel. Negara ini mengecam pendudukan di luar negeri sambil memungkinkan perampasan tanah di dalam negeri. Ia memuji fatwa melawan dukungan tidak langsung kepada Israel namun mengabaikannya dalam praktik.
Ini bukan sekadar inkonsistensi yang tidak berbahaya—ini secara aktif melemahkan perjuangan Palestina.
Rezim apartheid Afrika Selatan tidak runtuh karena pidato penuh semangat para pemimpin dunia. Ia runtuh karena pemerintah, perusahaan, dan universitas memutuskan hubungan. Boikot, divestasi, dan sanksi berhasil. Prinsip yang sama harus berlaku di sini. Setiap dolar yang mengalir ke perusahaan yang didirikan Israel memperkuat sistem pendudukan dan perampasan.
Indonesia punya alternatif. Negeri ini tidak membutuhkan Ormat. Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, dan Uni Eropa semuanya siap membantu membiayai transisi energi terbarukan Indonesia. Menganggap modal yang terkait Israel tak tergantikan sama saja menerima keterlibatan sebagai sesuatu yang tak terelakkan. Padahal tidak.
Jika Indonesia ingin lebih dari sekadar pendukung simbolis bagi Palestina, ia harus bertindak. Batalkan kontrak Ormat. Larang perusahaan terkait Israel dari kesepakatan di masa depan. Arahkan universitas untuk mengakhiri kemitraan yang mencuci citra Israel. Tegakkan fatwa. Tunjukkan kepada dunia bahwa prinsip Jakarta tidak diperjualbelikan.
Pilihan ini jelas. Tetap menjadi suara paling lantang bagi Palestina dalam retorika sambil merusaknya dalam praktik. Atau, padukan kata dengan perbuatan dan buktikan bahwa solidaritas berarti lebih dari sekadar simpati.
Tidak ada kesepakatan investasi yang bisa menutupi keterlibatan, dan tidak ada kontrak yang sepadan dengan pengkhianatan terhadap rakyat yang diduduki. []
Sumber: Dr. Muhammad Zulfikar Rakhmat
About Author
